Kabar dari Kampoeng Mas

BANJIR DARAH DI RAWAGEDE Susah Banget Minta Maaf, Meneer!

2008-12-11T12:55:00.001+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS), Depok, Jawa Barat.

Kantor berita Associated Press (AP), Senin (24/11), membawa kabar buruk yang kesekian kalinya bahwa pemerintah Belanda tetap keukeuh tidak akan memberikan kompensasi bagi 431 korban pembantaian di Rawagede, 9 Desember 1949.

Dalam tragedi kemanusiaan 61 tahun lalu itu, laki-laki warga Desa Rawagede dibantai tentara kolonial Belanda dalam masa Agresi Militer Belanda I atau pemerintah kolonial menyebutnya aksi polisional memberantas perusuh-perusuh dan pelaku kriminalitas.

Sebutan aksi polisional ini sangat menistakan pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekan. Selayaknya pemerintah Indonesia tersinggung dengan istilah aksi polisional itu. Karena dengan demikian para pejuang yang “telanjur” dikubur di taman makam pahlawan itu berarti para kriminal. Konsekuensinya, ya harus dibongkar dan dienyahkan dari taman makam pahlawan.

Ironisnya, pemerintah Indonesia tidak tersinggung dan malah melunak. Bahkan upaya Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) yang peduli dengan warga Rawagede malah dihalang-halangi dan dicurigai.

Dalam laporan AP tersebut, pemerintah Belanda berdalih, permintaan kompensasi telah kedaluwarsa karena kejadian sudah terlalu lama. Ini sungguh ironis dengan perilaku Belanda sendiri yang menuntut kompensasi kepada pemerintah Jerman atas kekejian NAZI dan kepada pemerintah Jepang atas penahanan dan penyiksaan puluhan ribu interniran di Hindia Belanda pada masa Perang Dunia II.

Sejatinya, memang pemerintah Belanda tidak punya keinginan sedikit pun untuk memberikan kompensasi kepada korban di Rawagede atau korban Westerling di Sulawesi Utara. Sungguh beralasan bila pemerintah Belanda hingga kini terus bersikukuh bahwa Agresi Militer I dan II itu sebagai aksi polisional memberantas gerombolan perusuh.

Kemudian pemerintah Belanda juga masih bersikukuh kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanya diakui secara de facto atau secara moral tidak secara hukum atau de jure. Pengakuan Belanda secara de jure diberikan pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dari sini terlihat bahwa Belanda ingin menghindar dari tuduhan telah melakukan kejahatan perang yang hukumannya sangat berat dan termasuk harus membayar kompensasi yang tidak ringan bagi korban tentara kolonial.

Lebih lucu lagi, pemerintah Belanda juga berdalih, kompensasi itu tidak perlu lagi diberikan karena banyaknya wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia serta bantuan dalam bentuk hibah juga diseterakan dengan kompensasi untuk korban pembantaian Rawagede. Sungguh tidak masuk akal dan mengada-ada!

Ladang Pembantaian

Agresi Militer Belanda mengundang perhatian PBB. Pada 17 Agustus 1947, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menyetujui Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda.

Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.

Dengan difasilitasi oleh Committee of Good Offices for Indonesia, pada 8 Desember 1947 dimulai perundingan antara Belanda dan Indonesia di Kapal Perang AS Renville sebagai tempat netral.

Walaupun telah ditandatangani gencatan senjata dan selama perundingan di atas kapal Renville berlangsung, di Jawa Barat tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember, terus memburu pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciale Troepen) yang pernah dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang Mayor menyerang desa Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan seorangpun tentara Indonesia. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki di atas 15 tahun diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat keberadaan para pejuang Indonesia.

Perwira Belanda tersebut kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja dan bahkan ada yang baru berusia 12 tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.

Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan, bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin dan ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga kena tembak di tangan, namun dia menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Desa Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan yang mereka namakan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties). Tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang, yaitu pembunuhan terhadap noncombatant. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras.

Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 sentimeter saja, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Peristiwa pembantaian ini juga diketahui oleh Committee of Good Offices for Indonesia dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “deliberate and ruthless”, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Berdasarkan catatan KUKB, hingga kini masih hidup 9 orang janda korban dan 7 orang korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede. Yang termuda dari mereka, Imi, kini berusia 75 tahun. Ketika itu, dia berusia 15 tahun dan baru menikah 3 hari. Suaminya ditembak mati di hadapannya. Sejak itu dia tidak pernah menikah lagi. Mereka semua hanyalah penduduk desa yang buta huruf.

Dubes Belanda ke Rawagede

Anggota Parlemen Belanda dari Partai Sosialis Harry van Bommel menyampaikan mosi kepada pemerintah agar memfasilitasi veteran Belanda yang bersedia menghadiri peringatan Pembantaian Rawagede, Karawang, 9 Desember 2008.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam diminta Bommel untuk menghadiri peringatan tragedi kemanusiaan yang menjadi beban sejarah Negeri Kincir Angin di Indonesia.

Perdebatan sempat terjadi di Parlemen Belanda mengenai layak tidaknya para veteran menghadiri peringatan pembunuhan 431 yang semua korbannya laki-laki. Namun, pernyataan resmi pemerintah Belanda menyatakan bahwa veteran tidak berkeinginan untuk hadir di Rawagede.

Menurut Ketua KUKB Batara Hutagalung, Bommel dalam surat elektroniknya menyampaikan kabar bahwa veteran yang akan hadir tidak secara institusi melainkan secara pribadi. Sejauh ini, ada satu keluarga veteran Belanda yang bersedia hadir dalam peringatan di Rawagede.

Bommel adalah dua di antara tiga anggota Parlemen Belanda yang pernah bertemu dengan korban dan ahli waris korban Rawagede di JW Marriott, 19 Oktober lalu. Ia juga memastikan Parlemen Belanda secara mayoritas memerintahkan Dubes Belanda di Indonesia untuk hadir di tengah-tengah warga Rawagede.

Dubes Belanda memang hadir di Rawagede. Ini sebuah kemajuan besar dalam rangka rekonsiliasi. Namun, tidak akan mudah bagi Belanda untuk mengakui pembantaian itu sebagai kejahatan perang karena konsekuensinya akan sangat panjang baik secara politik maupun ekonomi.

Buktinya, kemarin, Van Dame susah sekali meminta maaf. Dan bersikukuh bahwa penyesalan juga sama dengan meminta maaf. Padahal menurut ahli bahasa dan orang awam sekalipun dua kosakata itu jelas berbeda. []

BANJIR DARAH DI RAWAGEDE Puisi Chairil Anwar Bikin Kuduk Merinding

2008-12-11T12:45:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS), Depok, Jawa Barat.

TRAGEDI pembantaian 431 noncombatan atau sipil yang tidak bersalah dalam perang kemerdekaan di Rawagede, Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat, seolah terjadi di depan mata.

Apalagi saat puisi Chairil Anwar dibacakan seorang anak SMP di pusara para korban keganasan kolonial Belanda dalam rangka peringatan ke-61 Tragedi Rawagede, kemarin (9/12) . Beberapa di antaranya bahkan ada yang menitikkan air mata.

Karawang Bekasi

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi
Kami bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami
Terbayang kami maju dan berdegap hati?
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu
Kenang, kenanglah kami
Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa
Kami sudah beri kami punya jiwa
Kerja belum selesai,
Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaullah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan
Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan,
Kemenangan dan harapan
Atau tidak untuk apa-apa
Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kenang-kenanglah kami
Menjaga Bung Karno
Menjaga Bung Hatta
Menjaga Bung Syahrir
Kami sekarang mayat
Berilah kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian
Kenang-kenanglah kami
Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi

“Setiap puisi Chairil Anwar dibacakan di tempat ini. Saya selalu merinding,” kata Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara Hutagalung.

KUKB adalah sebuah organisasi nirlaba nonpemerintah yang memperjuangkan hak-hak warga sipil korban pembantaian tentara kolonial Belanda dan Inggris secara bermartabat.

“Jadi tulang-tulang berserakan yang ada dalam puisi Chairil Anwar itu ya di sini,” ujar Batara.

Peringatan ke-61 Pembataian Rawagede ini mendapat liputan luas media cetak dan radio Belanda. Liputan media nasional juga cukup lengkap dari mulai media online, radio, cetak, kantor berita hingga televisi.

Metro TV dan TVOne yang secara khusus membuat film dokumenter tentang tragedi yang dapat dikategorikan genosida, kejahatan HAM, dan kejahatan perang ini.

“Ini menunjukkan media kita sudah melek sejarah,” kata Batara mengomentari luasnya peliputan media.

Dalam peringatan tersebut, Dubes Belanda Nikolaos van Dam yang fasih bahasa Indonesia dan Arab ini menabur bunga di pusara korban keganasan kolonial seperti di makam Selin, Doyot, Toyib, Takib, Deblo, Tirtawinata, Dacim dan Sertim.

Eksil Sunda Melawat ke Tanah Parahyangan

2008-12-05T18:37:00.001+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS) Depok, Jawa Barat

SUATU hari penulis mendapat email dari Supardi Adiwidjaya (66), eksil Sunda di Belanda. Pos eletronik itu tak terlalu panjang tetapi sangat berkesan terutama tentang penegasan ideologi yang dianutnya.

Selama ini penulis mendapat kesan, eksil yang berdiaspora di Belanda, Prancis, Eropa Timur, Kuba atau negara lainnya kerap berpandangan sinis dan provokatif, apalagi bila menyangkut Orde Baru.

"Saya senang sekali membaca dua atikel kritis Anda yang dimuat Pikiran Rakyat Bandung. Saya juga senang membaca tulisan-tulisan di blog Anda," kata Supardi yang kembali mendapat kewarganegaraan Indonesia Selasa, 13 November 2007 pukul 11.00 waktu Belanda.

Tak lama berselang, penulis kembali mendapat pos elektronik yang mengabarkan Supardi bakal berkunjung ke Indonesia. "Saya akan ke Indonesia dua bulan mendatang. Anda mau oleh-oleh apa?" tulisnya.

"Boleh, kalau bekenan saya bawain buku tentang jurnalisme," balas penulis singkat.

Supardi mengaku, secara pribadi adalah "pengikut Bung Karno", tetapi tidak pernah mengkultuskan Sukarno. "Membaca tulisan-tulisan Bung Karno, ambillah apinya, jangan abunya," sarannya. "Artinya kita perlu tahu mengenai tulisan atau pidato Bung Karno dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat itu dengan kekinian," tambahnya.

Doktor sejarah dari Universitas Lomonosov ini mengaku mulai mengagumi Bung Karno ketika duduk di SMP Negeri III di Manggarai, Jakarta Selatan dan kemudian di SMA IV/C Jalan Batu, Gambir, Jakarta Pusat.

Setiap tanggal 17 Agustus para pelajar di Jakarta selalu upacara di depan Istana Merdeka. Bung Karno kerap mengucapkan pidato wejangannya di depan anak-anak sekolah. Apa yang dikatakan Bung Karno ketika itu, Supardi tak satu pun dapat mengingatnya.
"Terus terang saya nggak pernah ingat," ujarnya. "Tapi saya punya rasa simpati kepada Bung Karno bahwa dia itu adalah Presiden Indonesia," tambahnya.

Supardi kecil ke mana-mana selalau membawa rantai seperti jagoan termasuk juga saat ke Istana. Rantai tak membuat Sukarno marah, atau mungkin tak peduli. "Gini-gini waktu kecil dulu pernah ikut-ikutan cross boys, he...he...he...," canda Supardi yang pertama kali menginjakkan kaki ke Moskow, Agustus 1962 pada usia 21 tahun.

Tahun 1961-1962, Supardi gagal masuk AMN (karena psikotesnya tak lulus). Padahal cita-citanya berangkat ke Irian Barat jadi sukarelawan. Tekadnya saat itu membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda.

Namun, nasib bercerita lain. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengirimkan Supardi untuk belajar di luar negeri bersama 1.000 mahasiswa ikatan dinas (Mahid) lainnya. Saat itu Supardi masih kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (UI).

"Saya dikirim ke Uni Soviet padahal saat mendaftar saya memilih sekolah ke Jerman Timur," kata penulis disertasi berjudul "Persatuan Kaum Progresif Indonesia, Syarat Penting untuk Pencapaian Demokrasi dan Kemerdekaan Penuh (1959-1965)" ini.

Saat pecah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta, Supardi masih duduk di tingkat tiga. Dan pada 1967 dia sudah menyelesaikan studi master di Universitas Lumumba.

Dari belahan dunia lain itu, Supardi memantau setiap kejadian di Tanah Air. Kesan yang ditangkap, lawan-lawan politik Bung Karno semakin berusaha sekuat tenaga untuk "menghitam"-kan presiden pertama itu.

Supardi, sejatinya mengutuk apa yang disebut Gerakan 30 September (G30S) 1965. Sebab, Dewan Revolusi yang dibentuk pentolan G30S--dengan pemimpinnya Letkol Untung--itu mendemisioner kabinet Soekarno. Ini, artinya mereka melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

"Tetapi saya juga menentang pembantaian massal terhadap orang-orang yang samasekali tidak tahu menahu tentang G30S tanpa proses pengadilan," ujar Supardi yang pernah bekerja di Institute Oriental Studies Moskow ini.

***

Pada akhir 70-an pemerintah Orde Baru memutuskan untuk memugar makam Bung Karno (BK), mengabadikan nama BK dan Bung Hatta untuk Bandar Udara Internasional. BK juga ditetapkan sebagai salah seorang Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Sikap Soeharto tersebut dicerna Supardi dan Mahid lainnya cukup kondusif untuk memutuskan kembali ke Indonesia.

Supardi pun menyatroni Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow untuk mengajukan permintaan mendapatkan izin pulang ke Tanah Air. Berbagai dokumen yang diminta KBRI Moskow diserahkan selengkap-lengkapnya. Tapi harapannya untuk pulang pupus. KBRI menolaknya!

Paspor mahasiswa yang studi di Uni Soviet, dicabut KBRI Moskow pada 1 Agustus 1966. "Bagaimana mereka dituduh lalai melapor, sementara paspor mereka dicabut dan mereka dibiarkan terlunta-lunta dan telantar karena menjadi orang tanpa warga negara alias stateless," tutur Supardi, emosional.

Rezim berubah, paspor Republik Indonesia bernomor P2xxxxx atas nama Achmad Supardi kini dalam genggamannya. Sekarang, kata Supardi, bisa dengan lantang mengaku sebagai warga negara Indonesia. "Meskipun ada yang berpendapat, paspor itu adalah bukti kewarganegaraan bukan bukti kebangsaan," kata Supardi tak ambil pusing.

Secara keseluruhan, kata Supardi, UU/12 Tahun 2006 yang diundangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, adalah produk hukum yang aspiratif dan mencerahkan. Namun, bukan berarti undang-undang tersebut tanpa kritik dari bekas mahasiswa ikatan dinas (Mahid) di zaman Bung Karno ini.

"Eks Mahid bukan kehilangan kewarganegaraan karena tidak melapor ke KBRI setempat lebih dari 5 tahun, melainkan paspor mereka dicabut KBRI di beberapa negara," tutur suami dari wanita Rusia, Tatiana, yang dinikahinya 25 Maret 1971 ini.

***

Selama dua bulan, November-Desember, Supardi yang energetik ini, pulang kampung ke tanah leluhurnya di Tasikmalaya. Selama di Indonesia ia tidak tinggal diam. Sejumlah koleganya di Tanah Air mulai jurnalis, birokrat, bupati, gubernur hingga anggota DPR mengundangnya untuk sebuah pertemuan atau sekadar berilaturahmi.

"Beberapa anggota DPR memang kalau ke Belanda kerap mampir atau menginap di rumah saya di Kota Zaandam," ujar Supardi yang hingga kini menjadi kontributor harian Rakyat Merdeka di Belanda.

Baru-baru ini, Supardi juga bertemu dan bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Rumah Dinas Pakuan, Bandung. Pada kesempatan itu Supardi mengabadikan setiap sudut Pakuan dalam bentuk foto.

"Untuk oleh-oleh dibawa ke Belanda," ujar kakek dua cucu ini.

Supardi juga menghadiri pertemuan Eks Mahid yang tergabung dalam Paguyuban Eks Pelajar Indonesia di Ceko/Slowakia (Pepicek) di Jakarta dan Menghadiri Indo Defence Expo and Forum 2008 di Halim Perdanakusuma atas undangan koleganya di Kantor Berita Rusia.

Pada 9 Desember mendatang, pria yang fasih bahasa Rusia dan Belanda ini juga diundang Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) untuk menghadiri Peringatan Pembantaian Rawagede, Karawang. Sebuah sejarah kelam, tragedi kemanusiaan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang membantai 432 laki-laki setempat pada 9 Desember 1947 yang mengakibatkan keturunan mereka miskin hingga sekarang.

Di akhir perbincangan, ayah empat anak ini dengan berseloroh mengaku sebagai "Sunda asli". Ibu keturunan Bogor-Serang sedangkan bapak yang pegawai negeri sipil (PNS) berdarah Jampang Kulon, Sukabumi. Supardi besar di Jakarta bersama bibinya lantaran sudah ditinggal kedua orangtuanya saat belia.

"Ari ayeuna mah, di imah teh (Belanda) sareng pun bojo kalih murangkalih teh basa sapopoe basa Rusia (Sekarang di Belanda bersama istri dan anak-anak bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Rusia)," ujar Supardi seolah ingin menunjukkan eksistensinya sebagai Ki Sunda.

Jakarta, 5 Desember 2008

Pembantaian Rawagede dan Martabat Bangsa

2008-12-05T15:11:00.003+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institut for Press and Cultural Studies (IPCS) Depok, Jawa Barat

KANTOR berita Associated Press (AP), Senin (24/11), membawa kabar buruk yang kesekian kalinya bahwa pemerintah Belanda tetap keukeuh tidak akan memberikan kompensasi bagi 431 korban pembantaian di Rawagede, 9 Desember 1949.

Dalam tragedi kemanusiaan 61 tahun lalu itu, laki-laki warga Desa Rawagede dibantai tentara kolonial Belanda dalam masa Agresi Militer Belanda II atau pemerintah kolonial menyebutnya aksi polisional memberantas perusuh-perusuh dan pelaku kriminalitas.

Sebutan aksi polisional ini sangat menistakan pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekan. Selayaknya pemerintah Indonesia tersinggung dengan istilah aksi polisional itu.

Karena dengan demikian para pejuang yang "telanjur" dikubur di taman makam pahlawan itu berarti para kriminal. Konsekuensinya, ya harus dibongkar dan dienyahkan dari taman makam pahlawan.

Ironisnya, pemerintah Indonesia tidak tersinggung dan malah melunak. Bahkan upaya Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) yang peduli dengan warga Rawagede malah dihalang-halangi dan dicurigai.

Dalam laporan AP tersebut, pemerintah Belanda berdalih, permintaan kompensasi telah kedaluwarsa karena kejadian sudah terlalu lama. Ini sungguh ironis dengan perilaku Belanda sendiri yang hingga kini masih menuntut kompensasi kepada pemerintah Jerman atas kekejian NAZI dan kepada pemerintah Jepang atas penahanan dan penyiksaan puluhan ribu interniran di Hindia Belanda pada masa Perang Dunia II.

Sejatinya, memang pemerintah Belanda tidak punya keinginan sedikit pun untuk memberikan kompensasi kepada korban di Rawagede atau korban Westerling di Sulawesi Utara. Sungguh beralasan bila pemerintah Belanda hingga kini terus bersikukuh bahwa Agresi Militer I dan II itu sebagai aksi polisional memberantas gerombolan perusuh.

Kemudian pemerintah Belanda juga masih bersikukuh kemerdekaan 17 Agustus 1945 hanya diakui secara de facto atau secara moral tidak secara hukum atau de jure. Pengakuan Belanda secara de jure diberikan pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dari sini terlihat bahwa Belanda ingin menghindar dari tuduhan telah melakukan kejahatan perang yang hukumannya sangat berat dan termasuk harus membayar kompensasi yang tidak ringan bagi korban tentara kolonial.

Lebih lucu lagi, pemerintah Belanda juga berdalih, kompensasi itu tidak perlu lagi diberikan karena banyaknya wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia serta bantuan dalam bentuk hibah juga diseterakan dengan kompensasi untuk korban pembantaian Rawagede. Sungguh tidak masuk akal dan mengada-ada!

Ladang Pembantaian

Agresi Militer Belanda II mengundang perhatian PBB. Pada 17 Agustus 1947, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menyetujui Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda.

Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.

Dengan difasilitasi oleh Committee of Good Offices for Indonesia, pada 8 Desember 1947 dimulai perundingan antara Belanda dan Indonesia di Kapal Perang AS Renville sebagai tempat netral.

Walaupun telah ditandatangani gencatan senjata dan selama perundingan di atas kapal Renville berlangsung, di Jawa Barat tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember, terus memburu pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen) yang pernah dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang Mayor menyerang desa Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan seorangpun tentara Indonesia. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang.

Penduduk laki-laki di atas 15 tahun diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat keberadaan para pejuang Indonesia.

Perwira Belanda tersebut kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja dan bahkan ada yang baru berusia 12 tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.

Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan, bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin dan ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga kena tembak di tangan, namun dia menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Desa Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan yang mereka namakan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties). Tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang, yaitu pembunuhan terhadap noncombatant. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras.

Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 sentimeter saja, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Peristiwa pembantaian ini juga diketahui oleh Committee of Good Offices for Indonesia dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai "deliberate and ruthless", tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Berdasarkan catatan KUKB, hingga kini masih hidup 9 orang janda korban dan 7 orang korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede. Yang termuda dari mereka, Imi, kini berusia 75 tahun. Ketika itu, dia berusia 15 tahun dan baru menikah 3 hari. Suaminya ditembak mati di hadapannya. Sejak itu dia tidak pernah menikan lagi. Mereka semua hanyalah penduduk desa yang buta huruf.

Dubes Belanda ke Rawagede

Anggota Parlemen Belanda dari Partai Sosialis Harry van Bommel menyampaikan mosi kepada pemerintah agar memfasilitasi veteran Belanda yang bersedia menghadiri peringatan Pembantaian Rawagede, Karawang, 9 Desember mendatang.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam diminta Bommel untuk menghadiri peringatan tragedi kemanusiaan yang menjadi beban sejarah Negeri Kincir Angin di Indonesia.

Perdebatan sempat terjadi di Parlemen Belanda mengenai layak tidaknya para veteran menghadiri peringatan pembunuhan 431 yang semua korbannya laki-laki. Namun, pernyataan resmi pemerintah Belanda menyatakan bahwa veteran tidak berkeinginan untuk hadir di Rawagede.

Menurut Ketua KUKB Batara Hutagalung, Bommel dalam surat elektroniknya menyampaikan kabar bahwa veteran yang akan hadir tidak secara institusi melainkan secara pribadi. Sejauh ini, ada satu keluarga veteran Belanda yang bersedia hadir dalam peringatan di Rawagede.

Bommel adalah dua di antara tiga anggota Parlemen Belanda yang pernah bertemu dengan korban dan ahli waris korban Rawagede di JW Marriott, 19 Oktober lalu. Ia juga memastikan Parlemen Belanda secara mayoritas memerintahkan Dubes Belanda di Indonesia untuk hadir di tengah-tengah warga Rawagede.

Bila memang Dubes Belanda jadi hadir, ini sebuah kemajuan besar dalam rangka rekonsiliasi. Namun, tidak akan mudah bagi Belanda untuk mengakui pembantaian itu sebagai kejahatan perang karena konsekuensinya akan sangat panjang baik secara politik maupun ekonomi.

Sumber Foto: http://indonesiakemarin.blogspot.com dan
www.swaramuslim.net

Depok, 1 Desember 2008

Belajar Berkelit dari Panggilan Polisi, Cilaka!*

2008-12-02T15:19:00.000+07:00

INI oleh-oleh dari training paralega bertemakan "Bagaimana Jurnalis Menghindari Gugagatan Hukum" yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerjasama dengan LBH Pers di GG House, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat-Minggu, 14-16 November 2008.

Banyak pengalaman ditimba dari training yang menurut saya dikemas cukup interaktif ini. Selain pembicara yang berkompeten juga teman-teman peserta pelatihan dari beragam suku dan asal media sangat akrab dan bersahabat.

Sebelum pulang untuk kembali sibuk dengan aktivitas di Jakarta, saya sempat berfoto dengan empat jurnalis perempuan yang cerewet dan kritis.

Duduk dari sebelah kiri Indah Dian Novita (SCTV) dan Rifa (Harian Kontan). Berdiri dari kiri Musdalifah (Jurnal Nasional) dan Elizabeth Fang (ME Asia). Laki-laki yang di tengah tak perlu lagi dipernalkan.

*) Kata “cilaka” adalah ikon Bayu Wicaksono (LBH Pers) saat menjadi pembicara. Ada yang menghitung kata cilaka diucapkan sampai 50 kali selama presentasi. Rajin banget, ya!

Tobat Nasuha Bandit Ekonomi

2008-11-18T20:00:00.005+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS) Depok.

JuduL: Pengakuan Bandit Ekonomi (Lanjutan Confessions of an Economic Hitman)
Judul Asli: The Secret History of The American Empire
Penulis: John Perkins
Pengantar: Budiarto Shambazy
Cetakan: Pertama, Agustus 2007
Tebal: xxvi + 465 halaman
Penerbit: Ufuk Press

KENDATI untuk edisi Indonesia buku John Perkins ini terbit setahun lalu, tapi sangat aktual dengan situasi mutakhir terutama setelah terpilihnya Barack Husein Obama Junior menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat dalam Pilpres 4 November lalu.

Euforia Obama telah melahirkan harapan dan impian perubahan tata dunia baru yang lebih adil. Amerika kembali digugat dan Obama dipandang Dunia Ketiga sebagai "Dewa Penyelamat". Sebuah ekspektasi yang dahsyat termasuk dari seorang Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad sekalipun.

Seperti apa sih dosa Amerika Serikat di mata dunia sehingga Obama menjadi sangat penting? Buku Confessions of an Economic Hitman dan sekuelnya The Secret History of The American Empire bisa menjadi bukti dan dokumen kejahatan Amerika Serikat di seluruh belahan dunia. Amerika Serikat, lembaga keuangan dunia dan pengusahanya gotong royong menjarah kekayaan alam Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

"Indonesia akan menjadi korban pertama saya...!" teriak Perkins saat masuk ke Indonesia pada 1971 sebagai ekonom dari firma konsultan MAIN pada usia 26 tahun. Perkins dan kelompoknya bertugas mengumpulkan data, laporan fiktif dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang kemudian disetorkan ke Bank Dunia dan IMF.

Para eksekutif kedua lembaga keuangan dunia itu pura-pura terpesona dan segera menggelontorkan duit tersebut untuk Indonesia tetapi dengan syarat 90 persen dana bantuan tersebut harus disalurkan ke kontraktor Amerika.

Wujud dari rekomendasi Perkins dan kelompoknya itu salah satunya adalah PLTU Paiton I dan II yang menghasilkan listrik sangat tidak masuk akal bagi bangsa Indonesia. Harga listriknya 22 kali lebih mahal dari harga di Amerika sendiri. Sedangkan perbuatan generasi Perkins dan kompradornya yang terbaru di Indonesia adalah dalam kasus Blok Cepu yang sangat menistakan dan menisbikan kemampuan anak bangsa.

Seperti buku sebelumnya, kitab sekuelnya juga sangat menarik, menegangkan, sekaligus menjengkelkan. Tulisan Perkins ini dari awal sampai akhir mengaduk-aduk emosi sehingga pada satu titik, pembaca bisa terpancing untuk berteriak dan menyebut Amerika sebagai negara paling serakah bin biadab.

Perkins sangat berhasil mengisahkan pengalaman pribadi dan teman-teman jakal (orang yang diperintah CIA untuk mengobrak-abrik sebuah negara termasuk membunuh sasaran) serta orang-orang dalam IMF dan Bank Dunia yang buka suara dalam kisah bergaya hibrid, perkawinan antara fakta dan cerita.

Saya berani katakan bahwa kisah Perkins ini masuk kategori jurnalisme sastrawi atau buku bergenre novel nonfiksi. Kendati berbentuk bunga rampai, alur dan benang merah cerita tetap terjaga dengan tokoh 'Aku' (Perkins).

Dalam buku kedua ini, Perkins menulis 66 kisah yang dibagi dalam bab berdasarkan wilayah negara meliputi Asia, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika. Bagi orang yang tidak mempercayai teori konspirasi selama ini, pasti malu setelah membaca buku ini.

Namun, tidak berarti Perkins mulus sepenuhnya untuk menulis buku keduanya ini. Teror dan ancaman serta penyuapan kerap menghadangnya dari orang-orang yang merasa terganggu kepentingannya.

Berbeda dengan buku pertama, dalam sekuel kedua ini Perkins menyertakan satu bab khusus yang terdiri atas 14 tulisan tentang pandangan dan refleksi atas kondisi dunia serta dampak akibat perbuatan tingkah polah jakal dan bandit ekonomi. Selain mengetengahkan renungan, Perkins juga memberikan jalan keluar serta solusi dan politik etis untuk Dunia Ketiga.

Membaca buku Perkins juga jadi sangat mudah karena kisah yang edisi bahasa Inggris-nya terbit pada 2007 atau tiga tahun setelah buku pertamanya ini, sangat akrab dengan pemberitaan di media massa.

Banyak kisah-kisah dalam buku ini sebenarnya sudah tersirat dalam pemberitaan media nasional maupun media internasional. Namun, dalam buku ini, pembaca disuguhi fakta yang lebih lengkap dan detail.

Ada 10 tulisan yang mengisahkan Perkins selama menjalankan operasi banditnya di Indonesia dengan judul Wanita Misterius di Jakarta (hal. 3), Menjarah Penderita Lepra (11), Geisha (19), Orang Bugis (25), Negara Korup dan Brutal (31), Pabrik Pemeras Keringat (37), AS Pendukung Pembantaian (45), Mendulang Emas dari Tsunami (51), Buah Korupsi (57) serta Diserang dan Dihajar di Indonesia (63).

Buku kedua ini sangat kaya dengan kisah dan data karena banyak mantan agen CIA, pejabat Bank Dunia, IMF, jakal serta bandit lainnya yang memberikan kesaksian kepada Perkins.
Dalam tulisan berjudul "Buah Korupsi", Perkins mendapatkan pengakuan dan data dari anak seorang mantan pejabat negara Indonesia. Anak bernama Emil (tentu nama palsu) itu mengakui ayahnya termasuk yang korup pada saat rezim Soeharto berkuasa.

"Aku ingin bertobat seperti Anda. Aku ingin mengaku seperti Anda. Tapi aku mempunyai keluarga dan akan kehilangan banyak hal. Aku yakin Anda mengerti maksudku," kata Emil kepada Perkins dalam pertemuan di restoran Thailand di Upper West Side New York. (hal. 59)

Sebuah perdamaian antara RI-Gerakan Aceh Merdeka dan tragedi kemanusiaan seperti tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004 pun tak lepas ajimumpung korporasi Amerika untuk menjarah dan mengeksploitasi Serambi Mekkah. Ini tertuang dalam tulisan "Mendulang Emas dari Tsunami".

"Dengan terciptanya perdamaian, tekanan terhadap hutan cenderung meningkat...." Demikian Perkis mengutip Michael Sullivan, dari Radio Expedition.

Gara-gara tsunami juga sejumlah perusahaan konstruksi dan permesinan AS melobi Bank Dunia dan lembaga keuangan lainnya untuk membangun jalan raya yang akan menguntungkan industri kayu dan minyak bumi. Proyek mengundang kontroversi itu adalah Jalan Ladia Galaska (Lautan Hindia-Gayo Alas Selat Malaka) yang membelah hutan lindung Gunung Leuser.

Setelah membaca tuntas buku ini saya sependapat dengan kesimpulan Perkisn bahwa Amerika Serikat bukan lagi sebuah negara tetapi sudah menjelma menjadi sebuah imperium.

Perkins memberikan ciri-ciri sebuah imperium. Pertama, mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi. Kedua, menguras sumberdaya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ketiga, memiliki angkatan militer yang besar untuk memuluskan aksinya bila upaya halus gagal.

Keempat, menyebarkan bahasa, sastra, seni dan berbagai aspek budaya ke seluruh tempat yang berada di bawah pengaruhnya. Kelima, menarik pajak bukan dari warganya sendiri tetapi juga dari orang-orang di negara lain. Keenam, mendorong penggunaan mata uangnya sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.

Optimisme Nasional dalam Narasi Besar Indonesia

2008-11-18T17:47:00.001+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS)

Judul: Behind Indonesian's Headlines (Mengungkap Cerita di Balik Berita, 50 Kasus Asli Indonesia)
Penulis: Christovita Wiloto
Cetakan: Pertama, 2008
Penerbit: PowerPR Global Publishing

"Aneh memang, di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, masih banyak manusia yang menderita dan merana, miskin pangan, sandang dan papan. Banyak manusianya yang rendah pendidikan dan pengetahuannya...."

ITULAH keprihatinan Christovita Wiloto, konsultan public relation (PR) yang ditujukan kepada istri serta satu putra dan putrinya (Novita, Aldo danThalia), dalam kitab Behind Indonesian's Headlines (Mengungkap Cerita di Balik Berita, 50 Kasus Asli Indonesia).

Sejatinya, keprihatinan itu tidak hanya ditujukan kepada keluarga terdekatnya, tetapi Christovita juga mendialogkan keresahannya dengan narasi besar bernama bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Christovita adalah wujud dari sebuah kegusaran segelintir individu dari bagian bangsa Indonesia yang menangis menyaksikan bangsa dan negaranya yang tergopoh-gopoh dan rapuh dalam membangun dan menatap masa depan.

Namun, bagi Christovita nasib bangsa ini tidak harus diratapi sehingga menghilangkan motivasi, kreativitas dan akal sehat. Mungkin bila meminjam slogan politikus Soetrisno Bachir--hidup adalah perbuatan--sepertinya itu benang merah dalam 50 tulisan yang dirangkum dalam bunga rampai ini.

Sikap hidup alumnus fakultas ekonomi Unpad ini terpapar dengan jelas dalam kumpulan kolom ringannya yang dibangun dari sebuah isu di media massa, di-review dan selanjutnya di akhir tulisan, Christovita memberikan jalan keluar, rekomendasi dan minimal mencerahkan.

Ia bukan tipe penulis atau kolumnis yang banyak mencela, mengkritik tetapi tidak memberikan jalan keluar atau motivasi sekalipun. Tulisannya enak dibaca dan santun, tidak menggurui apalagi sok tahu.

Ia menyajikan fakta kemudian diulas dengan kepakarannya di bidang PR. Semua tulisannya sangat khas, berspektif PR sehingga di sepanjang tulisannya ia selalu menyelipkan begitu pentingnya citra bagi Indonesia.

Citra baginya adalah sebuah optimisme. Dalam tulisan berjudul "Pandangan Nasional vs Internasional", misalnya Christovita memperkenalkan istilah optimisme nasional.

"Optimisme ini merupakan tenaga pendorong untuk mempercepat kebangkitan kembali Indonesia menjadi sebuah bangsa yang tangguh, bangsa yang disegani dan bangsa yang mampu melepaskan diri dari keterpurukan di berbagai bidang yang telah hampir 10 tahun menjerat." (hal. 6)

Beragamnya isu yang diulas mulai dari kematian aktivis HAM Munir, tsunami Aceh, tindak tanduk jurnalis asing di Indonesia, kematian
media massa, kasus Ambalat, kesehatan Soeharto, perburuhan, lumpur Lapindo, reshuffle kabinet, fenomena Tukul Arwana, 'impor' asap ke negeri jiran, Indonesia yang banyak hari liburnya hingga masalah partai politik yang jumlahnya bejibun, menandakan bahwa pendiri Wiloto Corporation ini tidak fanatik dengan isu tertentu.

Dalam tulisan "1/3 Tahun Libur", Cristovita mengkritisi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 481/2006. SKB tersebut menetapkan 13 hari libur nasional dan enam hari libur sebagai cuti bersama selama tahun 2007.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2006 saja yang tidak ada SKB, hari libur termasuk Sabtu dan Minggu mencapai 119 hari sedangkan total hari kerja 246 hari. Ini sangat berlebihan dan Indonesia sangat dimanjakan dengan banyaknya hari libur.

"...rasanya kita memang perlu instrospeksi. Kapan bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang besar jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini kalau kita selalu lebih mementingkan liburan daripada bekerja keras" (hal. 79).

Dalam tulisan berjudul "Tukul vs SBY-JK" Christovita secara menarik membandingkan popularitas Tukul Arwana sebagai host "Empat Mata" Trans7 dan SBY-JK sebagai penguasa Indonesia.

Secara jeli penulis The Power of Public Relations ini mengulasnya lewat manajemen ekspektasi. Orang tidak dapat menyangkal popularitas Tukul dan SBY-JK. Namun popularitas Tukul tidak dibebani ekspektasi dan sebaliknya SBY-JK terus dibanduli ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi.

Kenapa bisa begitu? Ini karena Tukul dalam membangun popularitasnya tidak diserta dengan janji-janji melainkan mengalir begitu saja. Bahkan secara ekstrem tukul malah memperlihatkan kebodohanya atau lebih populer ke-kantroan-nya.

Sebaliknya, SBY-JK membangun popularitas lewat janji-janji politik. Rakyat sudah pasti akan kecewa ketika harapannya itu tidak dapat dibuktikan SBY-JK.

Penampilan fisik dan bahasa SBY-JK yang paripurna serta prima yang dikendalikan PR hebat pun tak dapat "menghibur" masyarakat. SBY-JK malah membuat rakyat stres sedangkan Tukul membuat rakyat tertawa. (hal. 180)

Bagi mantan corporate planer di puluhan bank, perusahaan swasta dan Uni Eropa ini, setiap isu yang membuatnya gelisah pantas untuk ditulis. Namun sayang Christovita tidak menjelaskan daftar media massa yang mempublikasikannya.

Media massa yang memuat tulisan ini, penting dicantumkan untuk kebutuhan akademis. Kendati seorang Ulil Abshar Abdala menyebutkan bahwa bunga rampai masuk dalam kategori "buku-bukuan" (bukan buku sebenarnya), tetapi tetap saja menurut penulis apapun yang ditulis penting secara akademis.

Dalam buku Behind Indonesian's Headlines, saya yakin ada data dan isu penting yang suatu saat dapat dikutip, dicamkan dan direnungkan orang. Buku ini juga sekaligus menjadi rekaman peristiwa atau isu pers sepanjang 2003 hingga 2008.
Akhirul kata, bila buku ini dicetak ulang nanti, penulis sarankan kepada penerbit untuk menambah aksen pada backround sampulnya.

Menurut penulis, foto Christovita yang sangat menonjol dengan latar putih tidak menghadirkan makna apa-apa, kecuali foto itu sendiri. Untuk menghadirkan makna semiotik di balik sampul, penulis usul agar sampul dilengkapi latar tipis potongan berita koran, majalah, portal berita, televisi atau radio. Latar itu menurut penulis akan memposisikan konsep dan pemikiran seorang Cristovita. Tabik!

Hidup Adalah Memilih Pikiran, Bung!

2008-10-31T13:17:00.002+07:00

Oleh: Yayat R. Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS) Depok, Jawa Barat.

Judul: The 7 Laws of Happiness (Tujuh Rahasia Hidup yang Bahagia)
Penulis: Arvan Pradiansyah
Tebal: 428 halaman
Cetakan: Pertama, September 2008
Penerbit: Kaifa (Mizan Pustaka)
ISBN: 978-979-1284-20-2

“Seluruh diri kita adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan”. (Buddha)

SEORANG tokoh partai politik dalam slogan iklannya di media cetak dan televisi yang sangat masif menyatakan: Hidup adalah perbuatan! Ungkapan ini saya amati menjadi bahan guyonan dan lelucon politik yang cukup populer belakangan ini.

Namun, setelah membaca buku karya Arvan Pradiansyah ini, saya ingin mengusulkan kepada politisi yang juga pengusaha batik tersebut bahwa hidup bukan hanya perbuatan tetapi yang utama adalah memilih pikiran!

Bila hidup adalah sebatas perbuatan maka akan menyusul serentetan pertanyaan: perbuatan seperti apa, untuk apa dan seperti apa targetnya. Tapi bila hidup ini adalah memilih pikiran jawabannya pasti sudah jelas mau pikiran positif atau negatif dan goalnya jelas, kebahagiaan atau sebaliknya.

Bukankah ada semacam avorisme seperti “merdeka sejak dalam pikiran” atau seperti ditulis almarhum sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Buru, “adil sejak dalam pikiran”. Ini menunjukkan bahwa pikiran adalah starting point untuk melakukan sesuatu atau tonggak dalam bersikap.

Konsep ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan yang disodorkan atau ditawarkan penulis buku laris Life is Beautiful ini sangat sederhana dan mudah dicerna dan cukup diwujudkan dalam bentuk bangunan rumah.

Menurut saya, konsep “perjalaan” atau tahapan untuk mencapai kebahagiaan ini sangat tepat disandingkan dengan filosofis bangunan rumah yang mulai dari fondasi yang harus kokoh, tiang penyangga yang kuat dan atap sebagai pelindung yang teduh.

Begitu juga halnya dengan tujuh rangkaian konsep kebahagiaan yang disebut Arvan sebagai makanan bergizi untuk pikiran, juga dibangun secara terstruktur dan berurutan. Seperti halnya membangun rumah tidak mungkin bisa terwujud dengan diawali dari atap terlebih dahulu sebelum ada fondasi dan tiang atau penyangga.

Begitu juga dengan membangun sebuah kebahagiaan seperti yang ditawarkan Arvan yang konsep bukunya sudah dirintis sejak 2004 ini.

Tiga makanan pertama pikiran berkaitan dengan diri sendiri meliputi Patience (sabar), Gratefulnes (syukur) dan Simplicity (sederhana). Tiga makanan berikutnya berhubungan dengan orang lain yaitu Love (kasih), Giving (memberi), dan Forgiving (Memaafkan). Satu makanan terakhir berkaitan dengan Tuhan yaitu Surrender (pasrah).

Saya lebih pas menyebutnya bahwa buku Arvan ini adalah resep untuk mencapai kebahagiaan yang harus terus menerus disuntikkan ke dalam pikiran kita dan terapi yang harus terus berulang dilatih.

Sebagaimana ditulis Arvan dalam kata pengantarnya, The 7 Laws of Happiness bukanlah sebuah buku teoritis mengenai kebahagiaan. Buku ini adalah buku yang sangat praktis yang akan membantu Anda mencapai kebahagiaan.

Bila cuma membaca buku ini jangan harap kebahagiaan akan datang karena tujuh makanan bergizi untuk pikiran ini harus dipraktikan dan dilatih secara berulang-ulang (hal. 21).

Keunikan dari buku ini adalah lahir setelah drafnya dipresentasikan terlebih dahulu dari seminar ke seminar atau dari pelatihan ke pelatihan. Ini sangat bertolak belakang dari buku how to, self help atau kitab motivasi lainnya yang umumnya disusun dalam buku terlebihdulu dan selanjutnya dipresentasikan.

Hal positif dari cara yang dilakukan Arvan ini adalah bahwa kitab ini sudah pasti teruji dan bisa dijamin resepnya manjur karena sudah dipresentasikan dan diperdebatkan sebelum jadi buku. Saya yakin selama dalam tahap presentasi itu ada masukan, kritikan, perdebatan dan ada revisi serta respons lainnya.

Bagian lain yang membuat saya memberikan apresiasi kepada Arvan adalah mengenai pengakuannya seputar sumber ide penulisan buku ini. Ia menyebutkan ide membuat buku ini muncul setelah mempelajari ajaran agama besar dunia termasuk juga ajaran Zen, Tao dan banyak lagi.

“Bagi saya, kebenaran dapat datang dari manapun, dari latar belakang apapun,” tulis Arvan.

Membaca buku ini, berarti kita juga belajar menanamkan toleransi dan membumikan plularisme dalam pikiran dan aksi (perbuatan). Inilah nilis plus buku The 7 Laws of Happiness.[]

Alan Greenspan dan Krisis Keuangan Global

2008-10-15T18:18:00.006+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS) Depok, Jawa Barat

Judul: Alan Greenspan (Sosok di Balik Gejolak Ekonomi Dunia)
Judul Asli: Maestro (Greenspan’s Fed and The American Boom)
Penulis: Bob Woodward
Cetakan: Pertama, Maret 2008
Tebal: xii + 310 halaman
Penerbit: Ufuk Press

“Greenspan layak disebut Maestro karena ia seperti memimpin orkestra tetapi tidak memainkan satu instrumen pun. Ia menentukan suatu kondisi agar para pemain bermain dengan baik, jika mereka ingin bermain baik dan jika mereka mampu.”

DALAM pengamatan saya tiga pekan terakhir ini, pemberitaan (headlines) media lokal maupun asing didominasi krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat. Koran, televisi, beberapa radio lokal serta portal berita mengupas dari berbagai sisi dampak krisis di Amerika tersebut kepada negera-negara lain.

Negara-negara Eropa pun yang relatif setara dengan Amerika sangat merasakan dampaknya. Ini lantaran lembaga keuangan atau korporasi di Eropa juga memiliki tali temali atau keterkaitan jejaring dengan lembaga keuangan di Negeri Abang Sam yang kolaps.

Imbas di Indonesia sudah mulai terasa dengan ditutupnya transaksi di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sejak Rabu (8/10), lantaran perdagangan yang anjlok hingga di bawah 10 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhyono pun sampai harus meminta informasi mutakhir secara update dari lembaga-lembaga terkait seperti Kadin, Bank Indonesia, BEI dan Kantor Menneg BUMN.

Sebuah koran nasional dalam edisi Minggu (5/10) menulis artikel panjang mengenai krisis keuangan global itu dengan judul “Runtuhnya Reputasi Bank Sentral AS”. Dalam tulisan itu disebutkan Bank Sentral AS (The Federal Reserves atau The Fed) memberikan sumbangsih yang tidak sedikit atas kehancuran ekonomi dengan dipuncaki keruntuhan Lehman Brothers, lembaga keuangan terbesar keempat di Amerika.

Bank Sentral dianggap bersalah karena memberikan pinjaman langsung kepada lembaga-lembaga korporasi AS tanpa jaminan yang setimpal. Parahnya lagi, Bank Sentral memberikan bantuan kepada Lehman Brothers kendati lembaga keuangan tersebut sudah jelas-jelas insolvent (tidak mampu memenuhi kewajiban). Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti di Indonesia pun disebut-sebut sangat menonjol dalam krisis keuangan ini.

Membaca artikel tersebut saya jadi ingat buku berjudul Alan Greenspan, Sosok di Balik Gejolak Ekonomi Dunia hadiah dari teman-teman Ufuk Press yang belum saya baca tuntas. Dalam buku itu saya jadi sangat paham bahwa krisis keuangan di Amerika adalah bukan sebuah kecelakaan melainkan berulang dan terjadi dalam periode tertentu. Artinya, krisis ini sejatinya dapat diprediksi dan dapat dihindari.

Beranjak dari buku itu, saya pun membayangkan bila Greenspan masih menjabat sebagai Ketua The Fed. Sanggupkah dia menghadang krisis yang kini terjadi di Amerika yang disetarakan dengan Black Thursday pada 1929 akibat spekulasi di pasar modal ketika menyusul industri penyiaran radio dan produksi mobil mulai tumbuh?

Pertanyaan inilah yang membuat saya tambah penasaran untuk melahap habis halaman demi halaman buku yang dalam bahasa Inggris-nya diterbitkan pada 2000 ini. Saat itu Greenspan tengah bergelut dengan krisis keuangan dalam pemerintahan Bill Clinton.

Siapa Greenspan sehingga mendapat julukan Maestro The Fed? Keturunan Yahudi ini ditunjuk menjadi Ketua The Fed pada pemerintahan periode kedua Ronald Reagen dan satu periode dengan George Walker Bush atau sejak 1987 hingga 2006.

Kepiawaian dan keakuratannya dalam membuat kebijakan moneter mengokohkan Greenspan menduduki jabatannya dalam empat pemerintahan (Ronald Reagen, George Bush, Bill Clinton dan George Walker Bush) atau hampir 19 tahun.

Seperti ditulis dalam memoarnya Alan Greenspan: The Age of Turbulence, dua bulan setelah diangkat jadi Ketua The Fed pada 1987, AS diancam krisis ekonomi karena peristiwa Black Monday. Dia dengan tenang menyuntikan kredit kepada berbagai instansi keuangan AS sehingga krisis itu tidak merembet ke dunia lain.

Prestasi lainnya, Greenspan dapat menangkal krisis keuangan akibat bisnis internet dotcom, gelembung pasar sahan tahun 2000, resesi akhir 2000 dan 2002 termasuk peristiwa perselingkuhan Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky dan serangan teroris 21 September 2001.

Analisis yang tajam dan akurat dalam kebijakan moneter selalu ditunggu-tunggu pers dan pasar. Dari sinilah lahir joke di kalangan pasar dunia, suara batuk Greenspan pun bisa memengaruhi gejolak ekonomi dunia.

Pada saat Asia dilanda krisis ekonomi (1998), pria kelahiran 6 Maret 1926 ini termasuk yang mendesak Parlemen AS untuk mengabulkan permintaan pemerintahan Clinton melakukan penambahan duit ke Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai pinjaman, termasuk untuk Indonesia.

Namun, bukan berarti selama menjabat Ketua The Fed, Greenspan terus menerus mendapat sanjungan. Beberapa kali ia mendapat caci maki dari pengamat ekonomi serta pers dan bahkan tudingan, termasuk dari George Bush.

Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, mantan Presiden Bush menuding bahwa kebijakan Greenpan menjadi penyebab kekalahannya dalam pemilihan presiden untuk periode kedua jabatannya pada 1992.

“Saya kira jika suku bunga turun lebih dramatis maka saya akan terpilih kembali menjadi presiden karena pemulihan ekonomi akan tampak cerah,” kata Bush seraya menambahkan dengan semangat,” saya menunjuk dia lagi tetapi dia justru mengecewakan saya.” (hal. 233)

Tetapi sebaliknya dengan Presiden Clinton. Presiden dari Partai Demokrat ini menyatakan, dalam setiap kasus, satu jam bersama Greenspan selalu bermanfaat dan tambah ilmu.

Ini sesuai dengan wejangan Greenspan kepada setiap Presiden AS selama empat periode jabatannya sebagai Ketua The Fed: “Anda belajar banyak ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan yang diperkirakan.”

Buku setebal 310 halaman ini sangat aktual dengan kondisi perekonomian Amerika yang tergunjang dan merembet hingga ke Indonesia ini. Intrik, kecurangan, intervensi, saling menyalahkan dan ketakutan sangat menonjol dalam buku ini.

Para pengambil kebijakan di pemerintahan, pelaku ekonomi, pengamat ekonomi dan siapa saja bisa belajar dari seorang Greenspan. Ia sempat ragu, khawatir dan keliru dalam mengambil kebijakan. Tapi ia beberapa kali selalu menekankan bahwa, menjaga kepala tetap dingin adalah sangat penting bagi The Fed.[]

Mati demi Palestina

2008-10-12T18:16:00.002+07:00

Oleh: Yayat R. Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS), Depok, Jawa Barat. [kangyayat@gmail.com]

Judul: Let Me Stand Alone (Biarkan Aku Berdiri Sendirian)
Judul Asli: Let Me Stand Alone (The Journals of Rachel Corrie)
Penulis: Rachel Corrie
Pengantar: Goenawan Mohamad
Tebal: xiii+526 halaman
Cetakan: Pertama, Agustus 2008
Penerbit: MADIA Publisher

“Mereka adalah kita. Kita adalah mereka.”

Itu adalah salah satu bagian penting dari catatan harian Rachel Corrie yang mengekspresikan penulisnya sebagai pengusung plularisme universal, cinta damai dan menolak semua bentuk kekerasan di seluruh belahan dunia.

Rachel Corrie bukan seorang senator atau pesohor Hollywood seperti Paris Hilton—kendati usianya tak jauh beda—tetapi catatan harian, aktivitasnya, puisi serta sketsanya telah menerebos batas-batas negaranya yang rigid, rasis dan superior.

Rachel Corrie adalah martil kemanusian yang tewas mengenaskan pada usia 23 tahun setelah digilas buldoser Israel buatan Amerika Serikat. Rachel Corrie tewas saat berusaha menggagalkan penghancuran sebuah rumah milik warga Palestina, 16 Maret 2003.

Ruh dan semangat Rachel Corrie telah menembus belahan dunia khususnya Rusia dan Palestina. Saat menginjakan kakinya di Rusia pada 1995, sebagai relawan kemanusiaan International Solidarity Movement (ISM), Rachel mulai merasakan Amerika Serikat yang asing.

“Amerika tak mempesonaku lagi. Ia tak mampu memikatku lagi. Ia pudar dan terlipat di pinggiran pikiranku....”

Rachel Corrie lahir di Olympia, Washington, 10 April 1979. Sejak kelas lima sekolah dasar ia sudah meneliti tentang kemiskinan dan masuk ke dalam laporan UNICEF dalam World’s Children 1989.

Pada saat SMA, ketika remaja lainnya tengah tidur pulas atau menarik mantelnya karena kedinginan, Rachel malah mengetuk hati setiap pengunjung supermarket untuk mendonasikan sebagian uang atau makanananya untuk orang miskin.

“Sekaleng makanan dari Anda, segudang manfaat bagi mereka yang kelaparan,” kata Rachel kepada setiap pengunjung supermarket. (hal xxvii).

Mengenai sikap dan kepeduliannya terhadap kemanusiaan sangat terang benderang dan terlihat dalam catatan tanggal 15 Desember 1992 atau sekitar usia 13 tahun:

“Kuingin menjadi seorang artis atau penari. Kumau mengubah dunia. Ku tak ingin gunakan obat-obatan. Bisa saja kutenggak alkohol sebelum cukup usia, tapi aku tak pernah merencanakannya. Kupercaya, jati diri didapat melalui proses, bukan melaui narkoba.”

Atau dalam tulisan tertanggal 9 Maret 1993, Rachel kembali menegaskan sikapnya untuk tidak hidup dalam hedonisme dunia yang tengah menjadi budaya mayoritas gadis seusianya.

“Ketika aku jadi perawan tua, kusudahi untuk tampil cantik menawan. Merias wajah, mengoleksi baju ketat agar tubuh seolah elok, takkan kulakukan. Ku akan anut aliran Nudisme.”

Jiwa seniman dan kepenyairan yang dimiliki alumnus akademi seni ini semakin membuat tulisan dan sketsanya berjiwa, hidup dan humoris kendati ditulis dalam keadaan tegang suasana daerah pendudukan. Tulisan-tulisannya dikirim lewat surat elektronik (email) ke keluarganya dan beberapa di antaranya dimuat di media lokal.

Namun, tulisan-tulisan dan sketsanya baru membuat dunia tercengang ketika hampir seluruh catatan hariannya dimuat di harian Guardian Inggris, dengan tajuk “Rachel’s War.”

Catatan harian Rachel Corrie ini semakin menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan bukan sebuah solusi dan malah akan menghancurkan peradaban dunia. Dunia tanpa kekerasan menjadi cita-citanya.

Tulisan-tulisan Rachel Corrie memberikan inspirasi bahwa usia muda bukan saatnya untuk hidup dalam hedonisme, narkoba dan menghabiskan duit untuk bersolek diri. Jati diri juga dapat diperoleh lewat kepedulian dan aksi nyata untuk menciptakan dunia yang damai dan bebas dari kemiskinan.

Rachel Corrie juga ingin menegaskan bahwa masalah Palestina bukan hanya masalah dan beban bangsa Palestina semata tetapi juga tanggung jawab dan empati dunia termasuk Amerika Serikat.[]

Portal Berita: Hiperealitas Media dan Junknews

2008-08-17T18:57:00.001+07:00

Oleh: Yayat R. Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS), Depok, Jawa Barat. [kangyayat@gmail.com]

“Seharusnya pengajaran dan definisi berita yang sekarang masih dipakai sekolah-sekolah jurnalistik menjadi bagian dari sejarah saja.”

PERNYATAAN yang dikemukakan Pemimpin Redaksi Detikcom Budiono Darsono dalam sebuah diskusi yang digelar Blora Center, baru-baru ini, cukup provokatif.

Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kebangkitan teknologi komunikasi dan informasi yang melahirkan internet menjadikan informasi tidak berjarak lagi alias realtime.

Portal-portal berita dunia dan domestik juga berlomba-lomba menyajikan informasi secepat mungkin. Kecepatan atau updating menjadi harga tawar bagi sebuah media untuk dijual kepada publik dan pemasang iklan.

Postur Berita

Definisi berita dan struktur berita konvensional pun kini sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan media internet yang menuhankan kecepatan.

Portal www.kompas.com, edisi 23 Juli 2008 pukul 11.18 WIB., misalnya pernah menulis berita hanya satu alinea yang sangat mustahil bagi berita utama di media konvensional.

Agustinus Juga Korban Ryan?
JOMBANG, RABU - Keluarga Agustinus F Setiawan (28) melaporkan hilangnya warga Jalan Dokter Soetomo, Jombang, Jawa Timur itu, setelah mengantar Ryan ke Stasiun Jombang, Jawa Timur. Ryan (30) yang nama aslinya adalah Very Idam Henyansyah mengakui hal itu, tetapi ia lupa kapan tepatnya Agustinus mengantarnya ke Stasiun Jombang.[*]

Berita dengan postur yang sama juga pernah dipublikasikan situs berita www.antara.co.id edisi Rabu, 23 Juli 2008 pukul 16.56 WIB

Batavia Air Tergelincir di Bandara Depati Amir
Pangkalpinang (ANTARA News) - Pesawat Batavia Air Boing 737 seri 300 PK-YTF rute penerbangan Jakarta -Pangkalpinang tergelincir di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Rabu, pukul 15.00 WIB.(*)

Atau seperti yang ditulis situs www.tribunjabar.co.id edisi Minggu, 27 Juli 2008 pukul 15.05 WIB. Postur berita konvensional takluk demi urusan updating. Berita menjadi kering dan hanya berupa urutan kronologis yang menjemukan.

45 Menit babak kedua Persipura v/s Persib

Menit 77 Sundulan Jack Komboy membobol gawang Tema Mursadat
Menit 77 kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Persipura
Menit 80 Tendangan Ricardo membentur mistar gawang Tema Mursadat
Menit 81 Yustinus Pae terjebak off side
Menit 82 Heru Nerli masuk menggantikan Boas Salosa
Menit 83 Solo run Heru Nerli melewati tiga pemain Persib tapi akhirnya berhasil dimentahkan Maman
Menit 83 Ortizan Salosa terkena kartu kuning melanggar Gilang Angga
Menit 84 Heru Nerli diberi kartu kuning, menghentikan bola dengan tangannya
Menit 88 Umpan Maman gagal disambut Zaenal Arief
Menit 89 Zaenal Arief terjebak off side, ofisial Persib lancarkan protes
Menit 89 Pelatih Jaya Hartono protes kepada hakim garis
Menit 90 Tendangan Gilang Angga dimentahkan kiper Jendry Pitoy
Menit 90 Tendangan Zaenal Arie dari luar kotak penalti dihalau Jendry Pitoy
Menit 91 Wasit Effendi membunyikan peluit tanda pertandingan berakhir
Menit 91 Pertandingan berakhir kedudukan tetap 1-0 untuk Persipura

Bila menggunakan definisi berita konvensional, postur tiga berita seperti di atas sama sekali tidak memenuhi syarat 5W+1H dan piramida terbalik. Terutama unsur “How” dan “Why” dalam postur ini selalu tak pernah mendapat jawaban. Padahal “How” dan “Why” ini adalah substansi sebuah berita.

“Piramida terbalik itu hanya berlaku saat dunia penerbitan pers masih menggunakan timah, pelat atau saat naskah berita masih dipotong pisau kater,” kata Budiono.

“Berita yang kurang penting dengan alasan halaman terbatas, cukup bagian bawahnya dipotong,” tambahnya.

Bahkan dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Detikcom, cuma mencantum judul berita tanpa ada tubuh berita. Biasanya untuk peritiwa khusus seperti ledakan bom yang belum dikonfirmasi atau tertangkapnya teroris yang paling dicari. Demi updating, cuma judul pun yang penting paling duluan!

Psikologi Cybernews

Halaman web atau laman dalam sebuah situs memang tidak terbatas alias unlimited. Tidak seperti media cetak atau media konvensional lainnya yang dibatasi kolom dan baris atau durasi untuk televisi dan radio. Salah satu batasnya untuk media online ini, mungkin hanya keindahan dan kenyamanan.

Sebaliknya, dalam sebuah web, seseorang bisa menulis sangat panjang dan bisa menulis sangat pendek. Semuanya sangat tergantung pada keindahan dan psikologis pembaca.

Pembaca tidak suka tulisan panjang di internet karena tulisan di monitor komputer atau laptop ini sangat melelahkan. Ini berkaitan dengan masalah kenyamaman.

Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi tetap saja kehadiran media baru membuat ketar-ketir pengelola media konvensional.

Kini media cetak dan televisi pun beramai-ramai melengkapi dirinya dengan membangun portal berita untuk memuaskan kelompok masyarakat yang selalu ingin berita terhangat dan tercepat.

Kehidupan masyarakat yang serba cepat akibat kemajuan teknologi informasi ini bahkan telah menyebabkan pemilik media konvensional berputar arah dengan membangun sistem konvergensi.

Oplah Koran

Detikcom edisi Senin, 21/07/2008 mengutip data dari Freedom Forum, jumlah koran di Amerika Serikat terus menurun sejak tahun 1959. Tercatat sebanyak 300 ribu koran telah tutup sejak itu.

Saat ini di Amerika tercatat ada 1.437 koran harian dengan 60 persen di antaranya beroplah 50 ribu eksemplar dan semua dikelola oleh swasta. Ada 1.600 televisi dan 13 ribu stasiun radio, 6.700 majalah dan koran yang terbit mingguan dan 400 TV kabel yang berasal dari luar Amerika Serikat.

Wally Dean, wartawan senior yang sekarang menjadi direktur online broadcast di Committee of Concerned Journalists (CCJ), juga mengatakan hal yang serupa. Dean menegaskan bahwa oplah koran memang terus menurun, dan terjadi penurunan sebesar 1 persen setiap tahunnya dalam 20 tahun terakhir ini.

"Penonton berita sore menurun 50 persen dalam 30 tahun terakhir dan penonton TV yang menayangkan berita lokal menurun 20 persen, di seluruh TV lokal di Amerika dalam 20 tahun terakhir ini," jelas Dean.

Perubahan konsumsi masyarakat akan berita pun kemudian bergerak menuju pertumbuhan media online. "Saat ini 50 persen pembaca koran beralih menjadi pembaca media online," kata Dean.

Karena terjadi penurunan pembaca media konvensional, Dean mencatat telah terjadi pengurangan karyawan di sejumlah perusahaan media yang menyebabkan para wartawan kehilangan pekerjaannya. Dalam rangka efisiensi, perusahaan media mengganti karyawan yang bergaji besar dengan karyawan yang bergaji lebih rendah, atau bahkan tidak digantikan sama sekali. Juga ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan fungsinya oleh komputer, seperti editor bahasa dan ejaan.

"Bahkan ada koran di Los Angeles yang sedang mencoba proses redaksionalnya dilakukan di India," kata penulis buku We Interrupt this Newscast ini.

Antara, edisi 25/05/08 menulis, lebih dari 100 reporter, editor, fotografer dan jurnalis lainnya yang bekerja pada suratkabar terkemuka AS, Washington Post, menerima paket pensiun dini yang ditawarkan manajemen koran yang dikenal dengan inisial "The Post" ini.

The Post mengurangi beban operasi bisnis meski nantinya kekuatan kerja redaksi (newsroom) berkurang 10 persen dari jumlah yang ada sekarang.

Selama dua dekade terakhir ini, sirkulasi dan pendapatan iklan The Post menyusut sehingga perusahaan terpaksa menawari wartawan dan karyawannya untuk pensiun dini, tapi The Post tak mau memilih opsi pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Pada 1999, The Post meraup pendapatan operasional sebesar 157 juta dolar AS, tapi pada 2007 anjlok menjadi 66 juta dolar AS, sementara total sirkulasi yang pada 1993 mencapai 830 ribu eksemplar kini berkurang menjadi 638 ribu eksemplar.

Sejumlah figur terkenal di koran itu, termasuk para penerima anugerah jurnalisme tertinggi AS, Pulitzer, menyatakan akan pensiun dini.

Mereka itu antara lain spesialis liputan perang Thomas E. Ricks, penulis "feature" Linton Weeks, suami istri spesialis masalah internasional John Ward Anderson dan Molly Moore, dan kritikus film peraih Pulitzer, Stephen Hunter.

Sejumlah jurnalis top lainnya belum memutuskan pensiun dini, namun beberapa minggu ke depan mereka segera mengikuti 100 koleganya itu. Mereka ini di antaranya wartawan politik peraih Pulitzer, David Broder dan kolumnis olahraga yang juga penyiar stasiun televisi khusus olahraga ESPN, Tony Kornheiser.

Backing Online

Sarie Novian dalam www.netsains.com mengutip pernyataan Chief Executive of The United States–Garcia Media Group, Mario Garcia, bahwa media cetak oplahnya menurun dan terus mengarah ke online.

Garcia menggambarkan, perjalanan baru sebuah media akan berawal dari breaking news yang dibaca melalui email atau ponsel. Kemudian para pembaca akan melanjutkannya dengan membaca berita melalui situs online. Dan akan berakhir dengan membaca koran di hari esoknya.

Media cetak yang memiliki backing online maka pendapatan iklannya pasti naik. Menurut data Newspaper Association of America (NAA) pada bulan Mei tahun ini, pendapatan iklan cetak menurun sekitar 13,2 persen. Sedangkan pendapatan iklan online naik sekitar 7 persen dari total pendapatan iklan yang mencapai 10,6 miliar dolar AS.

Backing online memang menjadi pilihan dan itu dilakukan media besar seperti Kompas, Media Indonesia, Republika termasuk media daerah seperti Waspada, Jawa Pos, Suara Merdeka dan Pikiran Rakyat pun mulai serius menggarap situs beritanya.

Sementara stasiun televisi yang cukup serius membangun portal beritanya adalah SCTV (www.liputan6.com) dan Metro TV (www.metrotvnews.com). Selain membangun portal berita, televisi juga untuk memanjakan pemirsanya--yang hidup dalam keterburu-buruan--menyediakan rubrik breaking news saban jam dan running texts atau tulisan berjalan.

Hiperealitas Media

Maraknya media online dan tumbuh suburnya televisi partikelir tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi (iklan) tetapi juga berimbas pada sosial dan budaya (dampak negatif). Sosiolog Prancis Jean Baudrillard menyebutnya hiperealitas media atau distorsi makna dalam media.

Dalam buku Transpolitika, Yasraf Amir Piliang menggambarkan hiperealis sebagai suatu kondisi ketika semuanya dianggap lebih nyata dari kenyataan. Kepalsuan dianggap lebih benar dari kebenaran, isu lebih dipercaya ketimbang informasi, rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran. Dampak sosial dan budaya hiperealis itu adalah:

Pertama, disinformasi. Distorsi makna yang terus menerus akan menimbulkan ketidakpastian dan chaos. Angka-angka statistik, jajak pendapat, nilai tukar, inflasi, GNP, kerusuhan, skandal, angka pemilihan umum, hasil referendum atau angka kemiskinan dan pengangguran sebagai informasi kini kehilangan kredibilitas. Sebagian besar dianggap sebagai topeng, kesemuan yang tidak menggambarkan realitas sosial yang sesungguhnya.

Kedua, depolitisasi. Hiperealitas media menciptakan model komunikasi satu arah yang di dalamnya terbentuk massa sebagai mayoritas yang diam. Massa yang tidak memiliki daya resistensi dan daya kritis terhadap tanda-tanda yang dikomunikasikan media. Massa mengenyam informasi yang disuguhkan media. Kebenaran dan fakta pun bukan realitas sesunggugnya melainkan realitas versi media.

Ketiga, banalitas infomasi. Kecenderungan sekarang informasi yang dihadirkan mulai dari media televisi, media cetak hingga internet banyak yang remeh-temah. Bahkan sama sekali tidak ada yang bisa diambil hikmahnya. Di dalam dunia banalitas informasi apapun dapat diolah menjadi berita dan data.

Keempat, fatalitas informasi. Informasi yang membiak tanpa henti dan tanpa kendali di dalam media telah menciptakan kondisi fatalitas informasi yaitu kecenderungan pembiakan informasi ke arah titik ekstrem atau melampaui nilai guna, fungsi, dan maknanya yang menggiring ke arah bencana. Dalam kondisi ini informasi kehilangan loginya sendiri. Informasi tidak lagi memiliki tujuan,fungsi dan makna.

Apalah manfaatnya bagi pembaca ketiga media menyuguhkan cerita atau gambar operasi plastik hidung Michael Jackson. Atau saat media menayangkan pernikahan mewah seorang anak pejabat atau artis sinetron.

Atau yang terbaru, media sibuk tentang "anugerah" kelahiran cucu Presiden SBY yang lahir "disengaja" pada 17 Agustus 2008. Apalah arti sebuah tanggal kelahiran dibandingkan kemiskinan dan mayoritas kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk. Media terjebak pada pencitraan, mitos dan takhyul!

Kelima, skizofrenia. Media menggunakan tanda-tanda dalam ajang permainan bahasa sehingga menyebabkan terciptanya kondisi kegalauan bahasa dan informasi. Akibatnya pencarian makna dan kebenaran menjadi mustahil.

Televisi misalnya lebih mengedepankan simbol-simbol entertainment dibandingkan substansi. Maka presenter pun dihadirkan yang berani memotong pembicaraan narasumber plus bahasa yang absurd atau ngambang seperti istilah “signifikan” dan banyak lagi.

Keenam, hipermoralitas. Media menjadi ajang pembongkaran berbagai batas (sosial, moral, kulturan, seksual). Akhirnya tercipta dunia ketelanjangan.

Di dalamnya tidak ada lagi batas-batas mengenai baik/buru, benar/salah, boleh/takboleh, berguna/tak berguna untuk dikomunikasan dalam media. Bahkan tidak ada batas lagi mana penjahat dan orang baik-baik, mana koruptor dan mana orang jujur.

Ini sebuah senjakala bagi media di Indonesia![]

Anggota Dewan (Memang) Sontoloyo!

2008-08-15T15:25:00.004+07:00

Oleh: Yayat R. Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS), Depok, Jawa Barat.

Judul Buku: Parlemen Undercover (Kisah-kisah Sontoloyo Wakil Rakyat Negeri Indosiasat)
Penulis: Abu Semar
Penyunting dan Kata Pengantar: Akmal Nasery Basral
Penerbit: Ufuk Press
Cetakan: Pertama, Agustus 2008
Tebal: xvii+251 halaman

ANDA masih ingat kasus anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Max Moein yang diduga terlibat mesum dengan sekretaris pribadinya, Desi Fridiyanti.

Belakangan Desi yang mengaku sudah tidak perawan lagi ini dipecat Max. Desi melalui LBH pembela kaum perempuan meminta pertanggungjawaban anggota DPR yang sebelumnya lebih dikenal berkarier dalam dunia periklanan ini.

Foto Max juga beredar di internet tengah memeluk seorang perempuan tanpa baju. Dalam foto lain, Max tengah tidur pulas "kelelahan" dan di sampingnya seorang perempuan telentang sambil berpaling ke arah Max.

Untuk menguji dua foto tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPR dengan tujuan mencari "kebenaran" meminta pendapat ahli telematika Roy Suryo dan kedua foto panas tersebut diuji di Laboratorium Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hasilnya? Hanya anggota BK DPR yang tahu.

Tapi daripada Anda meminta anggota BK untuk segera mengumumkan keputusan final atas perilaku anggota Dewan yang memang masuk kategori brengsek tersebut, saya sarankan Anda mendingan membaca buku kumpulan cerita atau sketsa berjudul Parlemen Undercover (Kisah-kisah Sontoloyo Wakil Rakyat Negeri Indosiasat).

Buku ini ditulis Abu Semar, sebuah nama yang memang tidak wajar. Anda pasti sudah menebak bahwa nama tersebut adalah tiruan, palsu alias nama samaran.

Memang benar, kendati dalam buku tersebut tidak secara eksplisit disebutkan identitasnya.

Kabarnya, penulis buku ini sejatinya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kebenarannya, wallahu alam bishawab! Hanya penerbit buku ini yang tahu.

Membaca buku inside story setebal 251 halaman ini Anda akan disuguhi 33 perilaku sontoloyo anggota DPR, termasuk urusan syahwat dan berahi anggota Dewan.

Dalam tulisan berjudul "Sekretaris Selembar Benang" pembaca akan paham empat kriteria sekretaris yang dipilih anggota DPR.

Pertama, sekretaris senior. Sekretaris ini memiliki profesionalitas dan memiliki jam terbang yang tinggi.

Kedua, sekretaris atas hasil persaudaraan (KKN). Sang sekretaris berasal dari keluarga atau kerabat. Ketiga, sekretaris junior.

Sekretaris kategori ini pengalaman tidak diutamakan yang penting kegesitannya.

Nah yang keempat, adalah sekretaris gitar spanyol atau apalah namanya. Sekretaris inilah yang melahirkan korban-korban seperti kasus yang menimpa Desi.

Apalagi anggota Dewan ini memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris pribadi kapanpun dan sesukanya. Bila sang sekretaris kinerjanya buruk atau tidak memuaskan dalam arti positif dan negatif, maka anggota Dewan dengan sangat mudah dapat memecatnya. Easy come, easy go!

Masih dalam tulisan berjudul "Sekretaris Selembar Benang" diceritakan pula seorang office boy (OB) bernama Yoben—tentu nama samaran—menemukan karet yang lengket menempel dalam tong sampah seorang anggota Dewan. Karet tersebut ternyata sebuah kondom bekas pakai!

Selain masalah syahwat, bagian cerita yang lucu juga dikemas sangat menggelitik. Dalam tulisan berjudul "Toilet Kafir" diceritakan perilaku lucu sekaligus menggelikan seorang anggota DPR bernama Kiai Badruzzaman dari pemilihan Jawa Timur (kemungkinan kuat dari PKB) dan anggota Komisi Energi.

Sang kiai digambarkan dari kampung, ceplas-ceplos, lugu dan tentu saja doyan humor khas kiai NU. Suatu hari digelar rapat informal dengan lembaga migas di Hotel Muliana (Hotel Mulia).

Di tengah-tengah rapat, kiai tersebut kebelet kencing karena AC (air conditioner) yang sangat dingin. Ia pun menuju rest room. Resleting pun segera dibuka karena urine sudah numpuk hingga ke ujung alat vitalnya.

Namun setelah kencing, sang kiai kesulitan mencari air pembasuh "burung"-nya. Ia kemudian bergeser ke toilet sebelahnya untuk berikhtiar mencari air dengan menekan apapun yang menonjol. Tetap saja air tak ada yang keluar. Begitu terus berulang dan bergeser hingga ke toliet yang paling ujung, tetap nihil.

Saking kesalnya sang kiai berteriak sangat keras. "Dasar toilet kafir!" sambil memasukkan burungnya ke dalam celana.

Tentu saja teriakan sang kiai tersebut membuat kaget orang lain yang berada di rest room. Mereka akhirnya paham apa yang menjadi sumber kejengkelan sang kiai udik tersebut.

Rupanya sang kiai tersebut tidak tahu bahwa toilet di hotel berbintang itu bekerja dengan sistem sensor. Artinya, toilet baru mengeluarkan air setelah pemakainya menjauh.

Dan benar saja, saat kiai tersebut menjauh, toilet menggelontorkan air dengan suara gemuruh. Pak kiai menolah dan kembali berteriak kesal, "Masya Allah, ana udah dia baru kerluar, bener-bener kafir!"
Tentu saja gerutuan sang kiai tersebut membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum simpul.

Beberapa isu dalam buku ini kebanyakan sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi laporan utama di media massa. Tulisan berjudul "Peneliti Kebal" misalnya menceritakan tentang Laboratorium Namru di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, yang mengundang kontroversi.

Namun Namru dalam buku ini diplesetkan menjadi Maritime and Navigation Research Unit (Manru). Sebuah lembaga riset milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang penelitinya memiliki kekebalan diplomatik dan tak bisa dijamah.

Cerita lain di balik isu mutakhir yang menjadi konsumsi publik tetapi tidak terungkap di media massa juga muncul secara segar dalam tulisan "Calon Independen", "Interpelasi", "Sim Salabim Air Jadilah Minyak", "Era Keterbukaan (Dan Buka-bukaan)" serta "Nuklir No, Jalan-jalan Yes".
Menariknya, sang pengarang buku tidak hanya menyamarkan nama-nama pelaku tetapi juga dengan cerdas dan menggelitik memplesetkan nama-nama lembaga dan produk hukum di DPR.

Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diplesetkan menjadi Badan Pembasmi Suap Menyuap (BPSM), RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi Rencana Undang-undang Anti Pembeberan Aurat dan Pembeberan Syahwat (RUU APAPS), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Bisnis Negara Indosiasat (BBNI), atau Badan Kehormatan DPR menjadi Majelis Pertimbangan Martabat.

Sebuah buku yang enak dibaca, lancar, mengalir dan tentu saja renyah. Saya jamin Anda akan tertawa sendiri saat membaca buku ini.

Penyunting Akmal Nasery Basral yang juga wartawan majalah Tempo sangat besar "jasanya" sehingga tulisan ini menjadi "enak dibaca dan perlu" (seperti tag line Tempo), termasuk kecerdikannya mencari istilah-itilah asosiatif untuk lembaga-lembaga resmi pemerintah dan DPR.

Buku yang layak dibaca oleh anggota DPR untuk berkaca dan menertawakan diri sendiri. Layak dicermati anggota LSM dan pengamat kebijakan publik untuk menilai dan mengevalusi kinerja Dewan. Juga, patut dibaca warga masyarakat untuk hati-hati dalam memilih wakilnya di Parlemen menjelang Pemilu 2009.

Penerbitan buku ini sangat aktual dan tepat di saat anggota DPR diterpa badai krisis moral mulai dari masalah pelecehan seksual, makelar kasus (markus), suap dana aliran BI Rp 31,5 miliar dan suap pengalihan hutan lindung di Kabupaten Bintan.[]

Mochtar Lubis Si Pemilik Dua Sayap

2008-07-13T16:20:00.003+07:00

Oleh: Yayat R. Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS), Depok, Jawa Barat. [kangyayat@gmail.com]

PELUNCURAN buku “Nirbaya, Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru”, belum lama ini di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), menjadi ajang pertemuan generasi muda dan orang tua cum pelaku sejarah seperti penyair Taufiq Ismail, dramawan Ikranegara dan pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Hadir pula tokoh pers seperti Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, tuan rumah yang juga pendiri Harian Kompas Jacob Oetama serta pengamat pers dari UNESCO Arya Gunawan.

Peluncuran buku setebal 142 halaman ini sekaligus menjadi ajang diskusi antargenerasi yang menarik dan saling menghormati. Ketika anak muda bertanya sangat kritis, tokoh tua seperti Ikranegara memberikan penjelasan layaknya orangtua kepada anaknya. Santun, lembut dan menyejukkan.

Tidak ada intonasi tinggi, tidak ada pernyataan emosional. Tak ada sikap defensif dari orang tua yang maunya menang sendiri. Tiba-tiba saya rindu, seandainya diskusi di BBJ itu dapat dipraktikkan di arena yang lebih luas maka damailah Indonesia ini.

“Kenapa Mochtar Lubis tak mau memaafkan Pramoedya Ananta Toer hingga meninggal dunia,” tanya seorang muda bersemangat.

Ikranegara yang juga menjadi peserta diskusi bedah buku mencoba memberikan penjelasan. Ia bertutur dengan suara halus dan dengan intonasi vokal terjaga---maklum dia terkenal sebagai dramawan.

“Adikku yang tadi bertanya saya bisa menjelaskan mengenai kenapa Mochtar Lubis tidak bersedia memaafkan kesalahan Pramoedya. Kendati secara pribadi ia telah memaafkannya. Cuma ada persoalan yang mengganjal terutama berkaitan dengan dosa-dosa pada saat Pramoedya aktif di Lekra yang memberangus aktivis sastrawan non-Lekra,” kata Ikranegara yang lebih banyak menghabiskan waktunya di Amerika Serikat.

Bahkan menurut Ikranegara, Haji Masagung pemilik penerbitan sekaligus pemilik Toko Buku Gunung Agung sempat diteror Pramoedya saat di etalase tokonya dipajang buku-buku yang antikomunis.

“Masagung sampai ketakutan dan menyimpan kembali bukunya di gudang,” kata Ikranegara.

Masmimar Mangiang, dosen FISIP Universitas Indonesia yang menjadi pembicara dalam diskusi itu juga memberikan pembelaan kepada Mochtar Lubis. Bahkan Masmimar sempat terbata-bata dan menangis saat mengenang jasa-jasa dan perjuangan yang tak pernah lelah dari seorang Mochtar Lubis untuk membuat pers Indonesia merdeka dan bebas dari intervensi.

“Mochtar Lubis berjuang sendiri dan tidak pernah dibela oleh lembaga pers atau organisasi wartawan,” kata Masmimar.

Disebutkan Masmimar, Mochtar Lubis adalah sastrawan yang pertama kali mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan alat tulis kepada Pramoedya yang tengah ditahan di Pulau Buru.

“Mochtar Lubis sulit memaafkan karena ada yang mengganjal ketika Pramoedya tak bersedia meminta maaf telah memberangus dan membakar buku,” ujar Masmimar.

Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto yang mengabadikan Mochtar Lubis untuk sebuah award menyatakan, penulis novel Harimau! Harimau! itu adalah sosok yang multitalenta. la menjadi seorang wartawan dengan sikapnya lebih keras dari batu granit.

“Mochtar Lubis telah menunjukkan dengan semangat dan lakunya bahwa pers harus independen dari pengaruh kekuasaan manapun, dan untuk itu ia berani memikul risikonya. la dipenjara 10 tahun pada masa Orde Lama (1958–1968 dan beberapa bulan pada masa Orde Baru (1975),” kata Haryanto.

Dalam majalah IPI Report (The International Journalism Magazine), edisi paruh kedua tahun 2000, Mochtar Lubis adalah satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam kategori “50 Press Freedom Heroes”, disejajarkan dengan 49 tokoh kebebasan pers lain di dunia.

“Jadi Mochtar Lubis tak hanya dikenal dalam jajaran nasional, tapi namanya telah lama melambung di dunia internasional,” ujar Ignatius yang juga penggagas Mochtar Lubis Award.

Harian Indonesia Raya yang dipimpin Mochtar Lubis telah menjadi salah satu ikon perlawanan pers terhadap kekuasaan yang mencengkeram dalam dua periode waktu, masa Sukarno dan masa Soeharto.

“Indonesia Raya melontarkan kritik-kritik tajam atas ketidakberesan pemerintah yang ada. Pemerintah pun gerah dengan kritik-kritik tajam dan selalu berusaha untuk menutup media ini,” kata Ignatius yang menjadikan Indonesia Raya menjadi bahan skripsnya pada kuliah sarjana di FISIP UI.

Zaman Orde Baru pun tak jauh beda. Pemerintahan Soeharto sudah lama menandai koran yang membongkar perkara korupsi di Pertamina (antara tahun 1969 hingga 1973) tersebut. Akibatnya, ketika koran ini melaporkan secara telanjang protes mahasiswa di Jakarta atas kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, koran ini malah ditutup bersama dengan 11 koran lain di Jakarta, Jogjakarta, Bandung, dan Makassar.

Penuturan mantan Menteri Penerangan kala itu, Mashuri Saleh, Soeharto yang memerintahkan penutupan belasan koran pada tahun 1974. Surat kabar Pedoman sebagai salah satu koran yang ditutup, sebenarnya sudah meminta maaf kepada Soeharto lewat beritanya di hari terakhir, namun tak ayal koran ini juga harus ditutup.

Sejak itu, peraih penghargaan tahun pertama Ramon Magsaysay, dan sejumlah wartawan lain dari koran Indonesia Raya dilarang untuk masuk ke dalam aktivitas media massa lagi.

Sebuah pengekangan hak masyarakat sipil yang sudah biasa dilakukan Soeharto pada zaman itu. Jadilah Mochtar Lubis menulis di terbitan luar negeri dan lebih aktif mengurusi penerbitan Yayasan Obor yang ia dirikan pada 1978.

Di luar karier kewartawanan, Mochtar Lubis yang meninggal pada 2 Juli 2004 juga seorang sastrawan dengan kritik sosial yang tajam seperti dalam buku Senja di Jakarta dan Jalan Tak Ada Ujung. Namun, sebagai budayawan ia pun dikenal sangat tajam, terutama dengan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Juli 1977 berjudul Manusia Indonesia.

Taufiq Ismail, sastrawan Angkatan 66, menyebut Mochtar Lubis memiliki dua sayap. Pertama sayap wartawan yang dilampiaskannya lewat Indonesia Raya dan kedua sayap sastrawan yang diekspresikannya lewat majalah sastra Horison.

“Apa yang perlu kita teladani dari Mochtar Lubis. Apa yang perlu kita lihat dari Mochtar. Hanya satu, ia cerdas dan pantang menyerah,” katanya.

Mochtar selalu keletihan saat menangani harian Indonesia Raya. Tapi ketika Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail mendirikan majalah Horison, Mochtar Lubis sangat semangat. Mochtar itu senang kalau dia di Horison. Pikiran tidak perlu kelelahan. Di Horison tidak dicekoki beberapa masalah. Ia hanya berpikir tentang satu isu, yaitu sastra.

“Saat rapat di Horison, Mochtar Lubis sangat santai. Sedangkan sebaliknya ketika rapat di Indonesia Raya sangat serius,” kenang Taufiq Ismail.

###

Penjara Nirbaya yang dibangun pemerintah kolonial terletak di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur atau masuk kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Penjara ini sudah tak berbekas berganti menjadi perumahan padat penduduk.

Pada zaman Soeharto penjara ini menjadi tempat menahan orang-orang yang disebut Orde Baru sebagai tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia dan para ‘pembangkang’ pemerintah seperti Bung Tomo, Hariman Siregar, Rahman Tolleng, Sjahrir, Adnan Buyung Nasution dan Mochtar Lubis.

“Di samping Mochtar Lubis dan Bung Tomo, ada juga mantan Menteri Negara Oei Tjoe Tat, mantan aktivis mahasiswa 1974 Sjahrir dan Hariman Siregar. Sebagian dari mereka masih bisa diwawancarai, yang lain harus dikejar lewat biografi atau memoir. Setahu saya perpustakaan CSIS di Tanah Abang punya koleksi yang cukup bagus,” kata Hilmar Farid, sejarawan muda dari Media Kerja Budaya.

”Lokasi Penjara Nirbaya itu di Jalan Nirbaya. Kalau dari Kampung Melayu atau Cililitan naik angkot jurusan Pondok Gede. Jalan Nirbaya adanya di sebelah kanan jalan, setelah Stasiun Bus Pinang Ranti dan sebelum Asrama Haji. Kalau sudah ketemu jalannya masuk ke dalam, memang agak jauh dari jalan raya. Tukang ojek yang agak berumur mestinya tahu jalan,” tuturnya sangat detail.

Saat masuk pertama kali ke Tahanan Nirbaya, 4 Februari 1975, Mochtar Lubis sudah bertemu dengan tahanan yang dituduh Orde Baru sebagai terlibat G30S/PKI. Mereka itu di antaranya Soebadrio, Omar Dhani, Jenderal Pranoto, Astrawinata (bekas Menteri Kehakiman dalam Kobinet Soekarno) dan bekas Menteri P dan K Soemardjo.

Catatan harian di Penjara Nirbaya ini ditulis pada 1975 dan pertama kali terbit dalam bahasa Belanda empat tahun kemudian. Sementara untuk terbit dalam bahasa ibu membutuhkan waktu yang sangat penjang hingg 30 tahun setelah melewati perjalanan panjang hingga ke Australia.

Maklum catatan harian yang diketik dalam bentuk foto kopian itu hanya dimiliki peneliti dari Murdoch University, David T. Hill. Ia mendapatkan naskah itu saat melakukan peneliatian dan menulis disertasi tentang Mochtar Lubis pada 1980-an.

Catatan harian Nirbaya lebih pendek bila dibandingkan dengan catatan harian di zaman Orde Lama yang berjudul “Catatan Subversif”. Ini karena jangka penahanan di Penjara Nirbaya lebih pendek, sekitar satu bulan. Sedangkan untuk menghasilkan “Catatan Subversif” Mochtar ‘harus” ditahan 10 tahun (22 Desember 1956-17 Mei 1966).

Catatan harian di Penjara Nirbaya sangat humanis, kritis, melankolis dan juga lucu. Kisah lucu, misalnya tergambar pada catatan harian 14 April 1975. Mochtar Lubis sangat detail menggambar kelucuan saat proyek Taman Mini Indonesia Indah akan diresmikan Ibu Tien Soeharto.

“Wah, kemarin tetangga kami proyek Mini (TMII-red) mencoba bunga api yang akan memeriahkan pembukaannya nanti. Puas juga kami selama lima belas menit dihibur oleh kembang api berwarna-warna. Ada tahanan yang tiap kali sebuah kembang api padam, lalu berteriak: Ayo, Mpok Tien, bakar lagi dong!”

Catatan melankolis Mochtar Lubis dan kerinduannya kepada sang istri yang dipanggil Hally terekam dalam tulisan 14 April 1975. “Malam kemarin kau datang lagi dalam mimpiku dan kali ini kau bawa aku to the finish. Aku jadi tambah rindu saja dibuatnya untuk memelukmu erat-erat dan mencium seluruh tubuhmu.”

Sementara dalam catatan harian Minggu, 9 Februari 1975, Mochtar Lubis beretoris pada dirinya sendiri mengenai alasan penahanan dirinya.

“Cukup banyak kawan-kawan menyampaikan pada saya agar dalam menyampaikan kritik, terutama pada penguasa-penguasa orang Jawa, kritik tidak boleh langsung tetapi harus tidak langsung, sindiran yang amat halus hingga tidak menyakitkan, harus pakai cara ular berputar-putar tak mencapai sasaran seperti yang dipraktikkan Jacob Oetama dari Kompas.”

Ah, andai saja Mochtar Lubis tahu bahwa yang membuka peluncuran bukunya tersebut dalam edisi bahasa Indonesia di BBJ adalah orang yang dikritiknya, Jacob Oetama, entah apa jadinya.

Tapi inilah yang harus dicontoh oleh kalangan pers dan tokoh nasional lainnya. Jacob Oetama kendati dalam buku tersebut dikritik cukup pedas oleh Mochtar Lubis, tidak marah, tidak dendam atau tidak mutung. JO-demikian ia sering disapa membuka peluncuran buku Mochtar Lubis ini dengan khidmat dan penuh hormat.

“Tokoh pers seperti Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, BM Diah, S. Tasrif secara prinsip berbeda paham dan sering bertengkar lewat tulisan. Tatapi secara pribadi mereka ini berteman,” kata Masmimar Mangiang memberikan gambaran.

Andai saja semua tokoh dan elite nasional kiwari seperti mereka. Damailah Indonesia!

###

Mochtar Lubis meninggal 2 Juli 2004 dalam usia 82 tahun. Ia akan dikenang sebagai tokoh investigative journalism di Indonesia. Master peace karya jurnalistiknya adalah pengungkapan korupsi di Pertamina dengan tokoh utamanya Ibnu Sutowo.

Seperti ditulis www.tranparansi.or.id, Indonesia Raya termasuk yang paling rajin menulis korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pertamina. Mochtar Lubis mengibaratkan Pertamina sebagai sapi gemuk yang habis badan akibat diperah pemimpinnya sendiri. Keberhasilan media cetak mengendus KKN di Pertamina merupakan prestasi luar biasa lantaran mengakses data keuangan Pertamina yang saat itu sangat mustahil. Transparansi audit keuangan masih menjadi sesuatu yang langka.

Harian ini menulis pada edisi 30 Januari 1970 bahwa simpanan Ibnu Sutowo, pendiri dan direktur utama Pertamina, mencapai Rp 90,48 miliar. Jumlah yang fantastis dibandingkan dengan kurs rupiah saat itu yang hanya Rp 400. Harian yang akhirnya dibreidel pemerintah ini juga menulis akibat jual beli minyak lewat jalur kongkalikong Ibnu Sutowo dan pihak Jepang, negara dirugikan sampai 1.554.590,28 dolar AS.

Pada tahun 1975, Ibnu Sutowo mewariskan utang 10,5 miliar dolar AS. Utang ini nyaris membangkrutkan Indonesia. Penerimaan negara dari minyak saat itu hanya 6 miliar dolar.

Ibnu Sutowo memang mundur dari posisi dirut (1976), tetapi utang dan dugaan korupsi itu tidak pernah sampai ke pengadilan. Jauh sesudah itu baru terbongkar kasus simpanan 80 juta dolar di berbagai bank milik almarhum H. Thaher, salah satu direktur pada jaman Ibnu. Melalui pengadilan yang berbelit-belit, Pertamina akhirnya memenangkan perkara tersebut.[]

Pers dan Bangsa Amnesia

2008-06-22T16:34:00.003+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Direktur Eksekutif Institute for Press and Cultural Studies (IPCS) Depok, Jawa Barat. [kangyayat@gmail.com]

BELAKANGAN ini Indonesia diliputi peristiwa yang memiliki nilai berita serta nilai politik yang sangat tinggi. Ini sebuah rekor, karena sebelumnya Indonesia tidak pernah dibombardir peristiwa yang datang bertubi-tubi. Kalau pun ada biasanya sangat berjarak.

Mulai dari peristiwa kenaikan bahan bakar minyak, foto mesum anggota DPR Max Moein, putusan kontroversial pilkada Maluku Utara, blue energy Joko Suprapto, insiden Monas, penangkapan Muchdi Pr dan kontroversi kematian mahasiwa Universitas Nasional di Rumah Sakit Pusat Pertamina, saling tumpang tindih dalam memori bangsa Indonesia pekan-pekan ini.

Isu dan peristiwa ini tentu sangat seksi bagi pers. Media pun meliputnya dari berbagai angle dengan beragam narasumber plus berbagai kepentingan yang menyertainya.

Newroom benar-benar crowded! Begitu juga pembaca media di Tanah Air. Isu yang datang bertubi-tubi tersebut tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimbang, merenung dan memberikan penilaian.

Isu baru datang ditimpa peristiwa lain dan begitu terus berulang. Peristiwa dan berita menjadi dangkal dan banal. Kekhawatiran akibat bertubi-tubinya peristiwa ini menjadikan pembaca dan bangsa Indonesia gampang melupakan sebuah isu atau peristiwa (amnesia).

Gelontoran peristiwa memunculkan berbagai kecurigaan dari mulai kabar burung, sas-sus dan selentingan yang mengarah kepada hal yang berbau teori konspirasi, enak didengar dan sulit dibuktikan.

Pertama, ada anggapan isu dan peristiwa itu lahir direkayasa untuk menenggelamkan permasalahan yang sebenarnya yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tokoh yang percaya bahwa peristiwa itu direkayasa adalah Fadli Zon, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS). Ia menyebutkan penangkapan Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan Munir dianggap sebagai pengalihan isu ketidakmampuan pemerintah dalam penyelesaian masalah ekonomi dan kenaikan harga BBM.

Kedua, peristiwa yang datang bertubi-tubi lahir karena konspirasi asing. Banyak kalangan yang menduga, penangkapan Muchdi dianggap sebagai rekayasa asing lewat kompradornya di Indonesia untuk memutilasi dan melemahkan kekuatan militer dan intelijen.

Begitu juga insiden Monas, dikabarkan sebagai pekerjaan agen asing di Indonesia untuk melemahkan kekuatan radikal umat Islam. Targetnya hingga 2010 Islam garis keras ini musnah dari bumi Indonesia. Tujuan akhirnya untuk memuluskan agenda-agenda negara Barat di Indonesia yang selama ini selalu mendapat resistensi dari kelompk muslim radikal.

Tugas Pers

Tugas wartawan tentu saja bukan malah mengipasi atau menjadi provokator peristiwa yang berbau teori konspirasi atau malah terlibat dan hanyut dalam kehidupan sas-sus.

Celaka dua belas, bila wartawan yang seharusnya memberikan jalan bagi sebuah peristiwa agar terang benderang malah membuat sebuah peristiwa kusut atau malah semakin kabur.

Di tengah crowded-nya peristiwa dan isu, sebagai wartawan saya mengajak kepada rekan-rekan jurnalis di Tanah Air tidak hanyut ke dalam sebuah isu.

Kita punya kewajiban untuk memelihara ingatan kolektif masyarakat Indonesia untuk tidak gampang melupakan sebuah peristiwa (amnesia). Reporter, redaktur dan pemimpin redaksi sebagai instrumen penting dalam newroom hendaknya memiliki poticalwill dan goodwill untuk tetap memelihara isu sehingga sebuah peristiwa tidak mudah dilupakan masyarakat.

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM tetap harus menjadi perhatian penuh redaksi kendati isu Munir, insiden Monas dan isu Max Moein berseliweran ke redaksi. Pemihakan kepada kebenaran itu perlu tetapi pemihakan kepada masyarakat yang tidak punya akses ke media itu sangat perlu.

Apalagi, pers harus waspada bila peristiwa itu dirancang untuk membuat amnesia kolektif yang terstruktur dan sistematis. Kita harus berkaca kepada Orde Baru yang pernah mencuci otak kolektif bangsa ini untuk imun (kebal), melupakan bahkan menghapus peristiwa sejarah dan tragedi kemanusiaan dari bumi Indonesia.

Jenis Fungsi Pers

Amien Rais dalam buku terbarunya “Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia”, membuat sebuah pengandaian fungsi media massa ke dalam watch dog, guard dog, lap dog, circus dog dan terakhir stupid dog.

Dalam fungsi watch dog (anjing pengawas), pers adalah musuh berat pemerintah, elite politik dan korporasi besar. Pers di sini membela masyarakat yang lemah dan terpinggirkan karena kebijakan pemerintah atau teralienasi karena cengkeraman kapitalis.

Kedua, fungsi guard dog (anjing penjaga). Ini kebalikan dari watch dog. Pers menjadi pendukung lembaga-lembaga politik yang dominan, kelompok-kelompok ekonomi penting dan nilai-nilai yang diterima masyarakat luas.

Namun, dalam model ini pers masih dapat mengkritik lembaga-lembaga itu terutama bila elite-nya melanggar sistem nilai yang berlaku. Pers semacam ini disebut juga pendukung statusquo.

Ketiga, model fungsi lap dog (anjing pangkuan). Dalam model ini pers memproduksi berita-berita untuk melayani kepentingan elite politik dan elite ekonomi serta membiarkan kaum miskin tetap berada di pinggiran.

Sayang sekali pada umumnya media massa, redaksi bahkan para kolumnis di media informasi utama telah mengambil posisi sebagai lap dog. Amien Rais mengambil konteks Amerika Serikat.

Namun media massa lap dog pun sudah merasuki Indonesia sejak zaman kolonial namun lebih parah terjadi di era Soeharto dan di era reformasi. Namun, pada era reformasi ini lap dog terjadi tidak semata-mata-mata menghamba kepada pemerintah tetapi juga kepada korporasi besar.

Persaingan media yang sangat ketat setelah keran penerbitan dibuka pada era pemerintahan BJ Habibie, mengakibatkan pertumbuhan media tidak sehat. Media menghamba kepada pemasang iklan atau sumber finansial. Pers pun telah menjadi budak kapitalis!

Kini, hampir tidak ada pers yang menolak sebuah iklan. Pers Indonesia menjadi media massa munafik. Contohnya di saat ia mengkritik Lapindo Brantas yang sudah dua tahun ini tidak becus menyelesaikan krisis kemanusiaan di Sidoarjo akibat lumpur, pada saat yang sama kebohongan PT Minarak Jaya yang menangani ganti rugi di Porong dimuat sebagai advertorial di media bersangkutan.

Turunan dari model lap dog itu akan menghasilkan model pers circus dog (terlatih untuk memihak elite) dan terakhir stupid dog (tanpa disuruh akan menghamba kepada kapitalis, tekanan global dan penguasa). Hancur dan tamatlah demokrasi bila pers sudah mencapai model stupid dog.

Sudah sampai dimanakah media atau pers Anda, wahai para jurnalis? Satu-satunya model yang akan tetap menghindari bangsa ini dari amnesia massal adalah tetap berikhtiar untuk memajukan pers tetap menjadi anjing penjaga (watch dog).[]

Monopoli Penyiaran Mengancam Pemilu 2009

2008-05-19T19:04:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Penulis lepas dan pemerhati televisi

“Industri penyiaran bukan industri sepatu melainkan industri khusus”. Itulah istilah yang dilontarkan Amir Effendi Siregar, anggota Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) dalam berbagai kesempatan.

Istilah itu juga yang menjadi “tag” somasi terbuka MPPI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh. Somasi juga ditembuskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, 29 Oktober 2007.

Akibat somasi MPPI ini, isu monopoli media penyiaran khususnya televisi terus menggelinding dan tak terbendung. Kantor Menkominfo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi I DPR kembali beramai-ramai memelototi Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran dan peraturan turunannya.

Perbedaan pendapat pun terjadi. Tapi lahirnya kesadaran bersama bahwa industri penyiaran harus berbenah dan telah terjadi kesalahan fatal, patut mendapat apresiasi. Pemerintah selama ini tidak tegas dan telah membiarkan industri televisi berkembang dalam kelompok-kelompok pemilik modal yang dalam istilah pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dikenal 4L (Loe Lagi Loe Lagi).

Sebagai gambaran, Grup Media Nusantara Citra (MNC) memiliki RCTI, TPI dan Global TV. Grup Para memiliki Trans TV dan Trans 7. Surya Citra Media (SCM) menguasai SCTV, O Channel dan dalam waktu dekat juga akan menguasai Indosiar.

Sementara Grup Bakrie memiliki ANTV dan TVOne serta memiliki kekerabatan dengan televisi lokal JakTV. Ini karena salah seorang pemilik saham TVOne juga memiliki saham di JakTV.

Perbedaan Memahami Monopoli

Konsentrasi kepemilikan dan pemilikan silang ujung-ujungnya adalah monopoli. Apalagi kalau mau memakai istilah “ekstreme” yang diperkenalkan MPPI bahwa memiliki satu frekuennsi saja sudah monopoli.

Logika yang digunakan MPPI sangat berdasar karena memang frekuensi itu adalah ranah publik atau domain publik ciptaan Tuhan. Setelah seseorang atau kelompok usaha masuk ke frekuensi otomatis orang atau kelompok lain tidak bisa menggunakan, memiliki atau menguasainya. Inilah hakikat monopoli yang sebenarnya. Istilah ini sangat jauh berbeda dengan monopoli dalam pengertian UU 5/1999 tentang Antimonopoli.

Monopoli dalam industri penyiaran tidak bisa dilihat dari kaca mata industri sepatu yang dapat dihitung secara kuantitatif. Misalnya sebuah produk bermerak A menguasai pasar 50 persen lebih itu sudah sangat jelas dikatakan monopoli.

Sedangkan untuk industri penyiaran, monopoli tidak bisa dilihat hanya secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif. Karena dalam industri penyiaran ada monopoli yang sifatnya laten atau ideologis. Pemilik tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi tetapi juga kepentingan ideologi. Kendati pada era sekarang kepentingan ideologi ujung-ujungnya juga kepentingan ekonomi, yaitu neoliberal.

Cengkeraman Kapitalis

Kasus pemilik modal memanfaatkan televisi sudah terang benderang di Indonesia. Mereka tidak lagi menyusup lewat pembingkaian berita (framing) tetapi sudah vulgar melalui blocking time seperti membuat talk show pesanan.

Contoh pemilik modal melindungi kepentingan kelompok usahanya lewat televisi adalah kasus ANTV dan Lativi (sekarang TVOne), milik kelompok Bakrie.

Dalam memberitakan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sangat terlihat kedua televisi ini menggunakan framing sesuai dengan kepentingan pemilik modal.

ANTV dan TVOne memilih menggunakan istilah “Lumpur Porong”. Sedangkan televisi lain menggunakan frasa “Lumpur Lapindo”. Kedua istilah ini dalam kajian framing memiliki tujuan berbeda yang sangat substansial.

Dalam istilah Lumpur Sidoarjo, pemilik modal secara sistematis mengalihkan atau menggeser tanggung jawab penanganan lumpur. Dalam istilah Lumpur Sidoarjo, yang harus bertanggung jawab berarti Pemda Sidoarjo. Sedangkan dalam istilah Lumpur Lapindo berarti yang harus bertanggung jawab adalah PT Lapindo Brantas.

Sedangkan pemilik modal memanfaatkan media lewat talk show dimanfaatkan dengan sempurna oleh RCTI, SCTV dan Metro TV. Kasus RCTI terjadi pada Juni 2006 saat ramai-ramainya kasus Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bodong senilai 28 juta dolar AS dari Unibank ke PT Citra Marga Nusaphala Persada yang melibatkan Hary Iswanto Tanoesoedibjo. Bos besar ini adalah juragan MNC yang menaungi RCTI, TPI dan Global TV.

RCTI sampai membuat program khusus untuk menghadang “propaganda hitam” atas juragan mereka. Program berkedok acara bincang-bincang itu ditayangkan untuk meng-counter berita-berita hitam di media lainnya dengan menghadirkan narasumber yang senada dan seirama dengan sang bos.

Kasus yang sama juga terjadi di Metro TV. Seorang produser pernah berkisah dengan kesal lantaran banyak topik liputan di medianya tidak bisa ditayangkan karena terkait kepentingan bisnis dan politik Surya Paloh, bos besar di Grup Media Indonesia.

Contoh yang sangat gamblang bisa dilihat dari framing program bincang-bincang Save Our Nation yang dibawakan Rizal Mallarangeng. Ia sebagai pengendali bincang-bincang sangat jelas dalam mengarahkan pertanyaan yang sangat propemerintah.

Hal serupa juga dilakukan SCTV pada Januari 2008 dalam bincang-bincang yang dirancang untuk menghormati almarhum bekas Presiden Soeharto. Narasumber yang dipilih seperti paduan suara mulai dari Moerdiono, Mohammad Assegaf, hingga Titiek Soeharto.

Sedangkan Adnan Buyung Nasution yang pernah dizalimi Orde Baru—seharusnya berbicara di segmen berikutnya—memilih keluar sebelum waktunya. Alasanya, pembicaraan sangat tidak seimbang dan hanya hujan pujian kepada Soeharto karena yang datang memang kroninya.

Pemilu 2009

Contoh-contoh di atas sudah bisa menjadi bukti kekhawatiran MPPI akibat sejumlah pemilik modal “mengakali” UU Penyiaran lewat merger, pengalihan saham, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan silang dan apapun namanya. Ujung-ujungnya sama saja, monopoli. Kelompok yang rugi bukan pemerintah atau KPI tetapi jelas-jelas masyarakat.

Media penyiaran yang seharusnya menjadi public sphere menurut konsep filsuf Habermas (The Structural Transformation of the Public Sphere, 1989), malah menjadi ranah sekelompok orang atau elite tertentu untuk “berpesta”. Lebih bahayanya lagi bila pemilik modal berkongsi dengan kekuasaan atau partai tertentu. Apalagi Pemilu 2009 sudah diambang pintu.

Lihat saja, para elite nasional dengan mendompleng Seabad Hari Kebangkitan Nasional begitu narsis, menjual diri lewat iklan di televisi. Bahkan ada pemimpin partai untuk “jualan diri” (bukan jualan konsep) sampai menghabiskan dana Rp 20 miliar di sebelas stasiun televisi. Itu yang vulgar lewat iklan, lebih bahaya lagi kalau dana itu masuk ke news room yang mendanai agenda setting media.

Saya pikir bukan sebuah utopia untuk membangun penyiaran Indonesia yang berkonsep diversity of ownership, diversity of content dan diversity of voice. Syaratnya, pemerintah harus tegas untuk menindak secara hukum pemilik modal yang melanggar UU Penyiaran.

Selama ini pengelola televisi ketika diusik tuduhan monopoli selalu berdalih bahwa perusahannya tidak melanggar UU Perseroan dan UU Antimonopoli. Jawaban pemerintah sebenarnya sangat gampang, lho Anda itu mendapat izin mendirikan televisi itu bukan dari UU Perseroan atau UU Antimonopoli tetapi dari UU Penyiaran.

Dari awal, sejatinya pemilik televisi itu sudah kontrak mati dengan UU Penyiaran. Mereka tidak boleh merger, menjual saham, memiliki dua televisi di satu provinsi, boleh dua tapi beda provinsi. Terus bila tidak mampu menyelenggarakan penyiaran, izin yang telah diperoleh dikembalikan lagi ke negara.

Jadi, sudah sangat jelas bahwa industri penyiaran memang beda dengan industri sepatu, Bung![]

Organisasi Jurnalis Memble, Desi Anwar Sendirian

2008-04-24T17:09:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Redaktur Pelaksana myRMnews.

BIASANYA, bila ada tuduhan yang memojokkan jurnalis, organisasi wartawan di Indonesia getol bereaksi untuk menanggapinya. Namun, dalam kasus Desi Anwar, tak satu pun perhimpunan jurnalis di Jakarta “membela”-nya.

Ini ada apa? Padahal, tuduhan yang dilontarkan Presiden Timor Leste Ramos Horta kepada jurnalis Metro TV, Jumat (18/4), ini tidak bisa dianggap enteng. Desi Anwar dituduh membantu menyelundupkan dan memalsukan dokumen tokoh pemberontak yang tewas ditembak rezim Horta, Mayor Alfredo Reinado.

Seperti dberitakan sebelumnya, Ramos Horta setelah dua hari berada di Timor Leste—setelah dirawat hampir satu bulan di Darwin, Australia—menuduh keterlibatan pihak Indonesia dalam usaha pembunuhan dirinya.

WNI yang dimaksud adalah jelas-jelas Desi Anwar. “Tuan Alfredo memiliki banyak kontak di Indonesia. Pihak berwenang di Atambua memberikan dokumen palsu dengan bantuan wartawati Metro TV Desi Anwar,” terang Horta.

Kontan, saja tuduhan itu dibantah pemerintah SBY dan Desi Anwar sendiri. SBY meminta Horta tidak mengeluarkan pendapat yang memancing hubungan merenggang. Bahkan gaa-gara masalah ini PM Timor Leste Xanana Gusmao menunda kunjungannya ke Jakarta yang rencananya digelar akhir April.

Kabarnya, Xanana merasa risi dengan tuduhan Horta kepada pemerintah Indonesia. Namun, Xanana yang pernah dibui di Rutan Salemba ini menolak tuduhan itu. Ia beralasan penundaan dilakukan sampai ada kejelasan tertangkapnya pembangkang Letnan Salsinha.

Sementara Desi Anwar hanya tertawa mendapat tuduhan politis dari Ramos Horta itu. “Itu sangat lucu dan tidak masuk akal,” ujar Desi Anwar.

Desi Anwar adalah adik kandung pengamat politik dan penasihat bekas Presiden BJ Habibie, Dewi Fortuna Anwar. Pada saat pemerintahan Habibie inilah Timor Leste mendapatkan kemerdekannya alias lepas dari Indonesia.

Seharusnya, Horta bertarimaksih kepada BJ Habibie bukan malah terus mencari kambing hitam dan melemparkan ketidakbecusan mengurus negara ke negara lain.

Bagaimana organisasi jurnalis Indonesia?***

Nasi Aking dan Metodologi Kemiskinan

2008-04-17T18:37:00.001+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, penulis lepas dan pemilik blog http://yayat-cipasang.blogspot.com

ANGKA kemiskinan bisa menjadi aib dan juga dapat menjadi indikator prestasi. Gara-gara angka kemiskinan ini Ketua Umum Partai Hatinurani Rakyat (Hanura) Wiranto "perang terbuka" dengan kelompok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ribut kemiskinan ini berawal dari iklan Wiranto yang gencar di media massa cetak, televisi dan radio, sejak Desember 2007. Dengan mengutip Bank Dunia pada 2006, Wiranto menyebutkan rakyat miskin Indonesia mencapai 49 persen (penghasilan dibawah dua dolar per hari).

Kelompok SBY pun membalasnya dan di antaranya dengan beriklan satu halaman penuh di Pikiran Rakyat Bandung, Kamis (6/3). SBY lewat Jaringan Nusantara memasang iklan dengan tajuk "Kemiskinan Bukan Dagangan".

Iklan ini sangat jelas ditujukan kepada kelompok Wiranto dan Partai Hanura dari bunyi iklannya sebagai berikut: "Ada yang sangat ingin berkuasa, lalu mengutip duka rakyat: Seorang pedagang gorengan gantung diri karena harga-harga melambung tingi".

Bila Wiranto sebelumnya mengutip angka kemiskinan dari versi Bank Dunia, kelompok SBY mengutip angka kemiskinan pada 2006 dan 2007 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam iklan tersebut disebutkan bahwa angka kemiskinan pada 2006 sebanyak 39,30 juta jiwa dan pada 2007 turun menjadi 37,17 juta jiwa.

Wiranto pun tidak cukup hanya mengutip data kemiskinan. Mantan Menhan/Pangab ini juga mencoba untuk "berempati" dengan mendemonstrasikan makan nasi aking bersama warga miskin di Serang, Banten, Selasa (18/3). Nasi aking adalah nasi basi, dicuci kembali, dijemur dan kemudian ditanak ulang. Nasi yang tidak layak untuk manusia kecuali untuk itik.

Kemiskinan yang Seksi

Angka kemiskinan dan pengangguran adalah isu yang seksi untuk bahan kampanye untuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Kemiskinan dan pengangguran adalah salah satu indikator sebuah keberhasilan atau prestasi sebuah pemerintahan.

Isu pengangguarn dan kemiskinan adalah menyangkut hidup warga yang mengambang (floating mass). Kelompok masyarakat ini sangat tergoda dan mudah terpengaruh dengan iming-iming perubahan dan isu-isu populis karena masih kuat anggapan, siapa pun yang memimpin yang penting bisa makan tiga kali sehari.

Berbeda dengan sikap kelas menengah. Mereka selain apatis juga tak mau ambil pusing dengan urusan politik. Kelompok ini beranggapan bahwa pemimpin memang seharusnya memberikan proteksi kepada rakyatnya. Bila memilih pun pilihan mereka sudah jelas dan tidak tergoyahkan atau tidak memilih sama sekali.

Ini artinya, upaya Wiranto dengan membuat positioning kampanye dengan tema kemiskinan dari politik komunikasi sudah tepat. Bila cara ini digarap secara konsisten dan sistematis suara rakyat miskin akan menjadi resources partai yang signifikan.

Ini juga yang membuat kelompok Presiden SBY sangat reaktif dengan isu kemiskinan yang diusung Wiranto. Karena mereka sadar, selama ini konsep SBY cenderung elitis dan tidak prorakyat miskin. Inilah sulitnya pemerintahan yang berkuasa karena harus merangkul semua pihak. Akibatnya sangat jelas terlihat SBY sangat reaktif dan Wiranto semakin agresif.

Paradigma Pembangunan

SBY yang cenderung menganut paradigma pembangunan neo-Liberal memang paling riskan bila digempur masalah kemiskinan dan pengangguran. Neo-Liberal yang menganut pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dan elitis (trickel up effect) memang tidak populer di masyarakat kecil. Buktinya kini harga-harga melambung naik dan daya beli masyarakat merosot.

Kalaupun SBY melakukan program pengentasan kemiskinan itu pun berupa program "belas kasihan". Misalnya berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100 ribu per keluarga per bulan atau pembagian beras rakyat miskin Rp 20 kilogram per bulan untuk setiap keluarga miskin. Program ini hanya bersifat pemadam kebakaran. Di sisi lain pemerintah mengurangi subsidi pupuk, ini sebuah paradoks.

Kondisi ini sangat mengancam SBY apalagi bila pengangguran, kemiskinan dan harga yang melambung dijadikan isu bersama oleh lawan-lawan politik dan masyarakat madani. Isu ini malah belakangan tengah dikemas kelompok kiri seperti Forum Kota dan sayap oposisi seperti Repdem PDIP menjadi tema perjuangannya menjelang 2009.

Entah apa yang membuat SBY tak berkutik untuk mengusung konsep pembangunan yang bersifat trickel down effect atau inklusif atau menetas ke bawah. Konsep pertumbuhan yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat.

Bukti bahwa pemerintahan sekarang menganut kebijakan pertumbuhan yang eksklusif terlihat dari laporan Majalah Globe Asia edisi Agustus 2007 yang memuat 150 orang terkaya Indonesia. Total aset yang dikuasai konglomerat Indonesia itu mencapai Rp 419 triliun. Angka ini setara dengan setengah lebih total anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2007. Pada saat yang sama rakyat miskin mencapai 37,17 juta orang. (Economic Aoutlook 2008, Econit Advisary Group)

Metodologi

Cara pemerintah menggunakan metodologi untuk menemukan angka kemiskinan dan pengangguran pun terus dihujani kritik. Ekonom dari Econit, Rizal Ramli menyebut metodologi yang digunakan pemerintah sudah usang dan hanya digunakan oleh negara di Sub Sahara Afrika.

Definisi pengangguran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat longgar sehingga batas antara orang yang bekerja dan pengangguran sangat tipis. Orang dikatakan sudah bekerja jika telah bekerja dalam satu jam secara tidak terputus dalam satu minggu. Konsep ini memungkinkan "Pak Ogah" yang berada di perempatan jalan dan buruh cangkul pun masuk ke dalam orang yang tidak menganggur.

Menurut Rizal Ramli metodologi politis ini sudah ditinggalkan dan negara-negara lain sudah menggunakan konsep produktivitas bukan menghitung orang yang bekerja. Konsep ini menyatakan, seseorang dianggap tidak menganggur bila telah bekerja minimal selama 35 jam per minggu atau ada juga yang menggunakan periode enam bulan.

Begitu juga dengan metodologi yang digunakan pemerintah untuk angka kemiskinan setali tiga uang dengan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan angka pengangguran.

Selama ini BPS menyatakan bahwa seseorang disebut miskin bila pengeluaran untuk biaya makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan berbagai pengeluaran lainnya Rp 166.967 per bulan atau Rp 5.565 per hari.

Coba bila definisi kemiskinan itu nominalnya ditingkatkan menjadi Rp 10 ribu per hari atau seperti yang menjadi patokan Bank Dunia, 2 dolar AS per hari. Pasti jumlah angka kemiskinan di Indonesia melonjak tajam.

Dari data di atas, intinya bahwa pemerintah dan para elite harus jujur. Jujur dalam artian apakah data itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau memang untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kejujuran ini lebih penting dibandingkan angka kemiskinan dan pengangguran itu sendiri.

Selebihnya, metodologi yang digunakan BPS harus segera direformasi. Di saat harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi patokan angka kemiskinan yang hanya Rp 5.565 per hari adalah nominal yang tidak masuk akal.***

Aku Kirim Putriku ke STSI Bandung (3)

2008-04-03T19:02:00.001+07:00

ROBOHNYA tembok pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur pada 1989 yang menjadi lambang kedigdayaan komunisme dunia menjadi babak lain kisah Supardi. Uni Soviet dan Eropa Timur bergolak. Mei 1990 Supardi memutuskan bersama keluarganya meninggalkan Negeri Beruang Merah itu menuju Belanda sebagai pelarian politik.

Tetapi keputusan hijrah ke Belanda itu tidak ada kaitannya samasekali dengan pergolakan di negara-negara sosialis itu. Sebab utama dari keinginan pindah ke Belanda, karena setelah kurang lebih sewindu tidak ada jawaban positif dari Jakarta atas permohonannya untuk kembali ke Tanah Air lewat KBRI Moskow. Dan sekaitan ini Supardi berkesimpulan adalah ilusi kembali ke tanah air lewat KBRI Moskow di zaman Orba.

Namun, setelah setahun berada di Negeri Kincir Angin, pemerintah Belanda menolak memberikan suaka kepada Supardi sekeluarga dengan alasan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan politik di Belanda. Dan mungkin juga karena dia bukan orang komunis yang dikejar-kejar oleh rezim Soeharto. Tapi berkat kegigihan dan bantuan "Stichting Vluchtelingenwerk" beserta advokat dan juga bantuan indonesianis Rita Jongeling, Supardi dan keluarganya mendapat status A (pelarian politik) dan bisa tetap tinggal di Belanda.

Pada akhir tahun 1993, Supardi dan keluarganya memperoleh izin tinggal tetap dari pemerintah Belanda. Untuk menopang kehidupan seorang istri dan empat anaknya Supardi bekerja di Holland Parcel Express, sebuah perusahan kurir di kota Zaandam, pinggiran Amsterdam.

Tapi hanya beberapa tahun saja dia bekerja di perusahaan ini. Faktor umur tidak memungkinkan baginya bekerja yang sehari-harinya harus mengendarai mobil. Dia memutuskan berhenti dari perusahaan kurir ini. Tidak mudah mendapat pekerjaan jika seseorang sudah mencapai umur 55 plus. Dan disamping itu juga sungguh sulit mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

Itulah sebabnya, dia mendaftarkan diri ke kantor Vrijwilligerswerk (pekerjaan sukarela). Sekaitan ini, dia pernah beberapa tahun bekerja sebagai tenaga sukarelawan di sebuah yayasan, yang memberikan bantuan sosial bagi anak-anak yatim, anak-anak miskin, merenovasi sekolah dan sebagainya di Papua. Salah satunya Yayasan V.I.S Verenigde Internationaal Samenwerken).

Di usianya yang sudah mencapai gelar S3 (sudah sepuh sekali)--demikian ia menyebut dirinya, seharusnya Supardi tinggal ongkang-ongkang kaki, diam di rumah atau jalan-jalan di taman sambil mengayuh sepeda kesayangan yang sekaligus menjadi alat transportasi utamanya. Apalagi Supardi mendapatkan jaminan pensiun dari Kerajaan Belanda karena usianya sudah 65 plus.

"Mestinya, sih diam saja di rumah. Tetapi itu bukan gaya hidup saya. Saya pikir, orang hidup itu harus bergerak. Jika orang sudah nggak sanggup bergerak, ia tidak lagi hidup namanya," kata Supardi berfilsafat.

Bagi Supardi, bergerak tidak sekadar olahraga jasmaniah tetapi juga harus putar otak. Karena itu sampai sekarang Supardi tetap menulis sebagai freelance journalist dengan menjadi kontributor sebuah harian di Jakarta. "Itulah sebabnya saya masih terus aktif menulis. Salah seorang paman saya Abdurrahman Gunadirdja, yang sekarang sudah berumur 82 tahun masih aktif menulis dan menjadi editor majalah Deplu, Image. Rosihan Anwar (wartawan tiga zaman-Red) saja yang sudah sepuh masih aktif menulis," tutur Supardi.

Profesinya sebagai jurnalis, membuat Supardi banyak merambah negara-negara di Eropa Barat dan Timur. Sejumlah diplomat RI pun sangat dekat dengan bapak empat anak ini. Di antaranya Dubes RI untuk Polandia Hazairin Pohan dan Dubes RI untuk Hongaria Mangasi Sihombing, juga mantan Dubes RI untuk Alzajair Dino Erwin dan diplomat Ghafar Fadyl. Supardi juga menjalin hubungan pribadi yang baik dengan Dubes RI untuk Belanda JE Habibie alias Fanny Habibie, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Belanda Djauhari Oratmangun, Dubes RI untuk Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema.

Tidak itu saja, profesi jurnalis juga membuat Supardi kenal dengan tokoh-tokoh nasional yang berkunjung ke Belanda atau Eropa Timur. Baru-baru ini misalnya, Supardi juga mewawancarai Gubernur Gorontalo yang juga tokoh Golkar Fadel Muhammad, bekas Ketua Ikatan Dokter Indonesia Farid Alfansa Moeloek, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Supardi tinggal bersama putri bungsunya Hani Supardi (14) serta sang istri di flat sederhana di Jalan Wibautstraat nomor 212, Kota Zaandam. Sedangkan tiga anaknya yang lain sudah tinggal terpisah masing-masing Iman Supardi (36), Agustina Supardi (26) dan Saleh Supardi (24). Dari keempat anaknya yang bisa berbahasa Indonesia adalah Agustina.

Menurut Supardi, Agustina ternyata mempunyai bakat seni. Bakat ini yang mengantarkan putrinya itu ke sekolah khusus seni (kunst onderwijs). "Ketika Agustina berumur sekitar 10 tahun, dia belajar menari, antara lain tari tradisional Sunda di Grup Tari Sanggar Melati Ribuan Pulau atau disingkat Sanggar Melati pimpinan Ibu Yayah Fatly yang orang Karawang," kata Supardi.

Pada tahun 2000-2001 Agustina dikirim ke Indonesia dengan maksud agar lebih dekat dengan keluarga di Tanah Air. Dan ternyata Agustina terpilih sebagai salah seorang penari Gencar Semarak Perkasa (GSP) pimpinan Guruh Sukarnoputra.

"Tahun 2001-2002 Agustina mendapat beasiswa Darmasiswa dari pemerintah Indonesia untuk memperdalam studi tari tradisional Sunda di STSI Bandung," kata bapak empat anak yang sejak di Moskow bercita-cita bekerja di Bappenas ini.

"Tahun ini Agustina menyelesaikan sekolah kejuruan dalam bidang manajemen perdagangan," tambahnya.

Usia boleh S3 dan sudah punya cucu dua. Tapi Supardi masih tetap menangis bila mengingat orangtua terutama sang bunda, Ibu Nanden Suhaemi yang meninggal pada usia 30 tahun. Saat itu Supardi berusia 11 tahun.

Supardi bukan hanya sedih lantaran makam sang bunda hilang ditelan bumi--lantaran tak ada yang mengurus--di pemakaman Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Tapi juga selalu teringat lagu berjudul "Bunda", terutama bait pertamanya yang selalu ditembangkannya bertahun-tahun kemudian setelah ibundanya meninggal dunia.

Pada suatu malam ku duduk, termenung seorang diri
Dilamun duka lara, terkenang Ibuku jauh dimata
Air mata berlinang membasahi pipi, tak terasa
Terbayang akan daku, waktu aku ditimang dan dimanja

Kini hamba jauh di rantau
Ini adalah kodrat Yang Kuasa
Duhai Ibunda, berikanlah hamba doa mesra murni
agar hamba selamat, hidup di rantau orang s'lama ini
....

"Dan sekitar sepuluh tahun kemudian, bait kedua lirik lagu "Ibunda" itu benar-benar seperti diperuntukkan bagiku. Aku benar-benar jadi perantau atau berada di rantau. Di negeri orang sampai kini ....," kata Supardi lirih sambil meneteskan air mata. ***

"Saya Tak Mengkultuskan Bung Karno" (2)

2008-04-03T18:55:00.002+07:00

SUATU hari penulis mendapat email dari Pak Supardi, tak terlalu panjang tetapi sangat berkesan terutama tentang penegasan ideologi yang dianutnya. Apalagi selama ini penulis mendapat kesan, eksil yang berdiaspora di Belanda, Prancis, Eropa Timur, Kuba atau negara lainnya kerap berpandangan sinis dan provokatif apalagi bila menyangkut Orde Baru.

"Saya senang sekali membaca dua atikel kritis Anda yang dimuat Pikiran Rakyat Bandung. Saya juga senang membaca tulisan-tulisan di blog Anda," kata Supardi dalam email pembukanya.

"Umur Anda setahun lebih muda dari anak sulung saya. Kita sama-sama berbintang Aries. Saya lahir tanggal 26 Maret, 66 tahun yang lalu. Saya kakek dari dua orang cucu, he...he..he...," tuturnya dalam bagian tulisan lain.

Supardi adalah semangat dan Supardi adalah tulisan. Korespondensi yang penulis lakukan sejak setahun lalu lewat surat elektronik menangkap kesan, Supardi berjiwa multikultur dengan nasionalisme terjaga.

"Terus terang, secara ideologis, pandangan saya berlainan dengan Pak Umar Said (eksil di Prancis-Red). Tetapi banyak tulisan kritis dari Pak Umar Said yang perlu dipelajari," ujar peraih master ekonomi perencanaan ini.

Supardi mengaku, secara pribadi adalah "pengikut Bung Karno", tetapi tidak pernah mengkultuskan Sukarno. "Membaca tulisan-tulisan Bung Karno, ambillah apinya, jangan abunya," sarannya. "Artinya kita perlu tahu mengenai tulisan atau pidato Bung Karno dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat itu dengan kekinian," tambahnya.

Doktor sejarah ini mengaku mulai mengagumi Bung Karno ketika duduk di SMP Negeri III di Manggarai, Jakarta Selatan dan kemudian di SMA IV/C Jalan Batu, Gambir, Jakarta Pusat.

Setiap tanggal 17 Agustus para pelajar di Jakarta selalu ikut upacara (aubade) di depan Istana Merdeka. Bung Karno kerap mengucapkan pidato wejangannya di depan anak-anak sekolah. Apa yang dikatakan Bung Karno ketika itu, Supardi tak satu pun dapat mengingatnya.

"Terus terang saya nggak pernah ingat," ujarnya. "Tapi saya punya rasa simpati kepada Bung Karno bahwa dia itu adalah Presiden Indonesia," tambahnya.

Supardi kecil dan ceking ke mana-mana selalu membawa rantai sepeda seperti jagoan. "Gini-gini waktu kecil dulu pernah ikut-ikutan cross boys, he...he...he...," candanya.

Tahun 1961-1962, Supardi gagal masuk Akademi Militer Nasional (AMN) lantaran psikotesnya tak lulus. Gagal masuk AMN, Supardi diterima di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia. Dan pada saat itu pemerintah Bung Karno sedang gencar-gencarnya berusaha untuk membebaskan Irian Barat, yang masih dikungkungi kolonialis Belanda.

Di Jakarta, para mahasiswa ketika itu dilatih ketentaraan dalam resimen yang disebut Resimen Mahajaya. Sekaitan ini timbullah cita-citanya untuk berangkat ke Irian Barat jadi sukarelawan. Tekadnya saat itu membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda.

Namun, nasib bercerita lain. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengirimkan Supardi untuk belajar di luar negeri bersama (waktu itu mungkin) seribuan Mahid lainnya.

"Saya dikirim ke Uni Soviet padahal saat mendaftar saya memilih sekolah ke Jerman Timur," kata penulis disertasi berjudul "Persatuan Kaum Progresif Indonesia- Syarat Penting (untuk) Pencapaian Demokrasi dan Kemerdekaan Penuh (1959-1965)" ini.

Saat pecah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta, Supardi masih duduk di tingkat tiga. Dan pada 1967 dia sudah menyelesaikan studi master di Universitas Lumumba, Moskow.

Dari belahan dunia lain, Supardi memantau setiap kejadian di Tanah Air. Kesan yang ditangkap, lawan-lawan politik Bung Karno semakin berusaha sekuat tenaga untuk "menghitam"-kan presiden pertama itu.

Supardi, sejatinya mengutuk apa yang disebut Gerakan 30 September (G30S) 1965. Sebab, Dewan Revolusi yang dibentuk pentolan G30S--dengan pemimpinnya Letkol Untung--itu mendemisioner kabinet Soekarno. Ini, artinya mereka melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

"Tetapi saya juga menentang pembantaian massal terhadap orang-orang yang samasekali tidak tahu menahu tentang G30S tanpa proses pengadilan," ujar Supardi yang pernah bekerja di Institute Oriental Studies Moskow ini.

Dalam email lainnya, Supardi surprise ketika saya mengaku sebagai Sunda pituin asal Ciamis yang punya moto "Manjing Dinamis". "Rupanya lembur Anda itu di Ciamis, ya. Isteri dari Ua saya (almarhum Ageung Angga Kusumah) juga tinggal di Ciamis dan mungkin juga termasuk orang Tasikmalaya," tuturnya.

Supardi juga menyebutkan, paman dari istri Ageung Angga Kusumah itu adalah almarhum Brigjen Wasita Kusuma, salah seorang pendiri Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

"Setiap saya berkunjung ke Tanah Air, saya selalu nginap satu-dua malam di Ciamis di rumah keluarga Ageung Angga Kusumah. Dan sedih sekali menghadapi kenyataan beberapa tahun yang lalu paman Ageung Angga Kusumah telah meninggal dunia," tuturnya.

Supardi dengan berseloroh juga mengaku sebagai "Sunda asli". Ibu keturunan Bogor-Serang sedangkan bapak yang pegawai negeri sipil (PNS) berdarah Jampang Kulon, Sukabumi. Supardi besar di Jakarta bersama bibinya lantaran sudah ditinggal ibunya saat berumur 11 tahun. Sedangkan ayahnya setahun setelah ibunya meninggal dunia, kemudian menikah lagi.

"Ari ayeuna mah, di imah teh (Belanda) sareng pun bojo kalih murangkalih teh basa sapopoe basa Rusia," ujar Supardi seolah ingin menunjukkan eksistensinya sebagai Ki Sunda.***

Horeee... Aku Jadi WNI Lagi (1)

2008-04-03T18:33:00.001+07:00

UU/12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menjadi sebuah berkah bagi sejumlah eksil yang terpaksa berdiaspora selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Kisah mereka untuk mendapat pengakuan ke-WNI-an sangat mengharu biru. Di antara mereka harus berhijrah dari negara satu ke negara lain dan bahkan sempat menjadi manusia tanpa kewarganegaraan (stateless). Di antara eksil itu adalah Ki Sunda A. Supardi Adiwidjaya, doktor sejarah yang harus berkelana dari Uni Soviet (Federasi Rusia) hingga ke Belanda. Berikut kisahnya seperti dituturkan kepada penulis lepas, Yayat R. Cipasang yang dibuat dalam tiga tulisan.

***

"Selamat siang, bisa bicara dengan Pak Supardi?" suara telefon di seberang sana menyapa ramah.

"Ya, saya sendiri.... Ini, Pak Rudhy, ya? " jawab Supardi dengan nada gembira.
Suara Rudhy Chaidir, Atase Imigrasi KBRI Den Haag, dikenalnya dengan baik, walaupun lewat telefon.

Maklumlah, hubungan Supardi dengan Rudhy seperti juga dengan kebanyakan diplomat RI di KBRI Den Haag terjalin baik. Khusus dengan Rudhy, Supardi cukup sering bicara lewat telefon. Mereka sama-sama senang olahraga badminton.

"Ya, saya. Pak Pardi saya tunggu di KBRI, ya" ujar Rudhy.

"Wah, rasanya kabar baik, nih. Sudah ada keputusan dari Jakarta, ya Pak Rudhy?" tanya Supardi ingin kepastian.

"Ya, ya ada kabar untuk Pak Pardi, nih. Kabar dari saya kan selalu baik, ha...ha...ha ..... Nah, sekarang ini, kabar yang sangat baik sekali. Sudah ada keputusan dari Menhuk dan HAM" jawab Rudhy dengan nada riang.

Telefon singkat dari Atase Imigrasi KBRI Den Haag Rudhy Chaidir itu tak akan pernah dilupakan A. Supardi Adiwidjaya (67), eksil yang sudah 17 tahun berdomisili bersama keluarganya di Negeri Kincir Angin. Selasa, 13 November 2007 pukul 11.00 waktu Belanda, menjadi sejarah kehidupan berikutnya bagi Supardi, yang bisa dipastikan akan menerima kembali paspor RI.

"Saya tidak dapat menutupi kegembiraan mengetahui berita penting itu. Saya bergegas kayuh sepeda ke Stasiun Zaandam. Dari kota di pinggir Amsterdam itu saya langsung naik kereta api menuju Den Haag, untuk kemudian naik bus nomor 24 jurusan Kijkduin menuju KBRI Den Haag," tuturnya mengenang.

Di KBRI, Supardi sudah ditunggu dan disambut senyuman bersahabat dari sang pemberi kabar, Rudhy Chaidir. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diteken Andi Mattalata tentang Kewarganegaraan RI atas nama Achmad Supardi (nama berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran) pun sudah berpindah tangan.

"Rasanya, seperti pada akhir Agustus 1962. Ketika itu saya menjadi mahasiswa yang masih muda belia menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Moskow (sekarang ibu kota Republik Federasi Rusia-Red)," kata Supardi mengenang saat usianya genap 21 tahun.

Pada akhir 70-an pemerintah Orde Baru memutuskan untuk memugar makam Bung Karno (BK), mengabadikan nama BK dan Bung Hatta untuk Bandar Udara Internasional dan BK ditetapkan sebagai salah seorang Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Sikap Soeharto tersebut dicerna Supardi cukup kondusif untuk memutuskan kembali ke Indonesia.

Supardi pun menyatroni Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow untuk mengajukan permintaan mendapatkan izin pulang ke Tanah Air. Berbagai dokumen yang diminta KBRI Moskow diserahkan selengkap-lengkapnya. Dan dia telah mengisi apa yang disebut "Daftar Isian".

Waktu berjalan sekitar sewindu setelah mengajukan permohonan kembali ke Indonesia lewat KBRI Moskow tersebut, tetapi tidak pernah ada jawaban konkret, baik positif ataupun negatif, sekaitan permohonannya untuk kembali ke Indonesia dari pemerintah Orba.

Bahkan ketika pada September 1989 Presiden Soeharto berkunjung ke Moskow, Atase Pertahanan (Athan) KBRI Moskow tidak mengizinkan Supardi berada di wilayah Kedubes RI. Namun dari pembicaraan dengan pihak Athan, akhirnya Supardi diizinkan berada di ruangan sebelah tempat Presiden Soeharto bersama rombongan diterima Dubes Janwar Djani. Ketika anak-anak sekolah Indonesia Moskow (SIM) selesai menyanyikan lagu untuk menyambut Presiden Soeharto, Supardi meminta izin pihak Athan untuk keluar ruangan dan meninggalkan wilayah KBRI. Dan sejak itulah, Supardi memutuskan adalah ilusi kembali ke Tanah Air lewat KBRI Moskow di zaman Orba.

Rezim berubah, paspor Republik Indonesia bernomor P2xxxxx atas nama Achmad Supardi kini dalam genggamannya. Sekarang, Supardi bisa dengan lantang mengaku sebagai bangsa Indonesia. "Meskipun ada yang berpendapat, paspor itu adalah bukti kewarganegaraan bukan bukti kebangsaan," kata Supardi tak ambil pusing.

Secara keseluruhan, kata Supardi, UU/12 Tahun 2006 yang diundangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, adalah produk hukum yang aspiratif dan mencerahkan. Namun, bukan berarti undang-undang tersebut tanpa kritik dari bekas mahasiswa ikatan dinas (Mahid) di zaman Bung Karno ini.

Menurut Pemegang gelar Ph.D dari Universitas Lomonosov ini, tidak adil mengatakan eks Mahid kehilangan kewarganegaraan dengan alasan lalai selama lima tahun tidak melapor ke KBRI. "Eks Mahid bukan kehilangan kewarganegaraan karena tidak melapor ke KBRI setempat lebih dari 5 tahun melainkan paspor mereka dicabut KBRI di beberapa negara," tutur suami dari warganegara Belanda keturunan Rusia, Tatiana, yang dinikahinya 25 Maret 1971 ini.

Prinsip Supardi yang tidak mengakui Soeharto sebagai Presiden setelah Sukarno memang berdampak panjang. Apalagi, sejak munculnya apa yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (ketika itu) Letjen Soeharto tampak melakukan kup merangkak terhadap Presiden Sukarno. Lebih-lebih lagi, pembantaian massal terhadap orang-orang yang samasekali tidak tahu menahu tentang G30S tanpa proses pengadilan yang dilancarkan Orba sangat ditentang oleh Supardi.

Dan Supardi tahu dengan jelas, bahwa prinsip yang dipegangnya itu memang menanggung konsekuensi. "Saat itu saya berpegang teguh karena saya saat berangkat sebagai Mahid berjanji akan tetap setia kepada Presiden Sukarno, Kepala Negara Republik Indonesia," kata Supardi.

Paspor mahasiswa yang studi di Uni Soviet, misalnya, dicabut KBRI Moskow pada 1 Agustus 1666. "Bagaimana mereka dianggap lalai melapor, sementara paspor mereka dicabut dan mereka dibiarkan terlunta-lunta dan telantar karena menjadi orang tanpa warga negara alias stateless," tutur Supardi, emosional.

Dikatakan Supardi, selang beberapa hari setelah menerima bukti sebagai WNI, paspor Kerajaan Belanda langsung diserahkan ke Kotapraja Zaanstad. "Pengembalian paspor berlangsung lancar," ujar kakek dua cucu ini.

Kini, paspor Kerajaan Belanda sudah dibolongi yang berarti Supardi bukan lagi warganegara Negeri Kincir Angin. Selamat datang Indonesiaku. "Horeee... aku jadi WNI lagi!" teriaknya dalam batin. ***

AJI Jakarta Protes Penganiayaan Jurnalis TVOne

2008-04-03T16:01:00.002+07:00

KEKERASAN terhadap jurnalis yang sedang bekerja kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang reporter Raditya Adi Nugroho dan kamerawan Eko Subiyakto dari TVOne. Ironisnya, pelaku kekerasan ini adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut yang bekerja memberi jasa keamanan di sebuah perusahaan swasta. Dari keterangan korban, pelakunya bernama Herjono.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (2/4) pukul 11.30 WIB di Cikarang. Kedua reporter itu pergi ke Cikarang untuk mewawancarai seorang sumber di perusahaan Indofood. Berhubung masih meraba-raba alamat yang dituju, dua jurnalis itu berhenti di pos penjaga keamanan.

Saat memberi tahu alamat, Herjono merasa Raditya tidak memperhatikannya sehingga Herjono emosi. Herjono tetap mengumbar amarah walaupun Raditya sudah meminta maaf.

Kamerawan Ekonomi Subiyakto pun ikut melerai dan memberi tahu bahwa mereka adalah wartawan yang sedang bekerja dan mencari alamat. Namun Herjono malah lebih emosi dan
memukul mata kanan Eko Subiyakto.

Kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Penerangan Armabar, Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat, oleh produsen TVOne Rachmawati dan Ecep S. Yasa, bersama AJI dan LBH Pers.

Selain itu, kasus ini juga telah dilaporkan ke Pomal Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta. Kepala Intelijen Armada Kawasan Barat AL Kolonel Budiman P berjanji akan mencari dan menangkap pelaku selanjutkan akan diserahkan Pomal, instansi yang menegakkan disiplin anggota TNI AL.

Atas peristiwa ini, AJI Jakarta menyatakan:

1. Mengutuk keras peristiwa itu dan menuntut Pomal Pangkalan Utama TNI.

AL III Jakarta membuktikan janjinya.

2. Tindakan Herjono adalah melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun
1999 karena menghalang-halangi tugas jurnalistik.

3. Menuntut TNI AL meminta maaf secara terbuka kepada korban dan komunitas jurnalis pada umumnya atas tindakan aparatnya terhadap reporter dan kameramen TVOne. 4. Menuntut TNI AL lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, tidak memberikan jasa keamanan kepada perusahaan di luar jam kerja, apalagi pada
saat jam kerja yang berlaku di TNI AL.***

Rating Alternatif dan Image TV Partikelir

2008-03-13T18:35:00.001+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, peminat kajian industri pertelevisian

"Bagi televisi komersial (yang berbasis ideologi kapitalisme murni) yang dipersoalkan bukanlah bagaimana sebuah tayangan menabrak moralitas, melanggar etika agama, melabrak tabu dan melecehkan adat, melainkan bagaimana ia dapat meningkatkan rating sebagai cara perputaran kapital." (Ahda Imran, Pikiran Rakyat, 10 Juli 2003).

ORGANISASI kemasyarakatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai represenstasi mayoritas masyarakat Indonesia gusar dengan pertelevisian Indonesia yang separuh program acaranya didominasi atraksi asosial dan selera rendah (low taste). Menyikapi hal ini memang tidak bisa hanya dengan mengkritisinya dari menara gading melainkan harus dengan aksi.

Upaya PBNU menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjadi “Polisi” program televisi yang tidak jelas jenis kelamin serta kategori umurnya itu, patut diapresiasi. Upaya itu patut disikapi sebagai bentuk keresahan dan tanggung jawab social bukan sebagai wujud arogansi. Rencananya dalam waktu dekat PBNU dan KPI akan membentuk sebuah tim khusus yang nantinya secara berkala mengeluarkan rapor program televisi sebagai bahan acuan publik.

Menurut Ketua PBNU Hasyim Muzadi, aturan tentang pertelevisian dan penyiaran di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Namun, itu belum cukup karena harus pula dilakukan pendekatan kebudayaan untuk mengawasi dan mengendalikannya.

"Kalau itu persoalannya ekonomi (faktor komersial), masih bisa diatasi. Kalau persoalannya politik, masih bisa dibicarakan. Tapi, kalau masalahnya budaya, tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan legal formal. Harus dilakukan lewat pendekatan budaya. Kita jangan sampai terlambat," katanya.

Hasyim menilai, saat ini muncul kecenderungan bahwa tayangan televisi yang penontonnya paling banyak atau ratingnya tinggi, justru yang tidak baik bagi masyarakat. Tayangan tersebut malah tidak memiliki unsur pendidikan dan pencerdasan kepada masyarakat.

Ikhtiar PBNU dan KPI ini tujuan akhirnya adalah menghadirkan program televisi yang mendidik (to educate), memberikan informasi (to inform) dan tentu saja menghibur (to entertain). Namun, tujuan ideal itu masih memerlukan perjuangan terutama dari masyarakat, praktisi pertelevisian, dan para pengamat media untuk melepaskan industri pertelevisian dari kerangkeng rating yang dimonopoli konsultan asing AGB Nielsen. Tanpa upaya serius dari ketiga komponen masyarakat itu cita-cita menghadirkan pertelevisian ideal hanya utopia.

Monopoli AGB Nielsen

Bagi saya rating itu memang sangat egois karena telah memonopoli selera sehingga
televisi partikelir di Indonesia mirip TV Pool dan membuat orang tidak kreatif. Pengelola televisi cenderung membuat program sejenis atau mengekor televisi lain yang dianggap sukses secara komersial. Tim kreatif televisi tidak lagi mengagungkan ide dan orisinalitas. Bagi saya tim kreatif televisi lebih cocok disebut robot dan tim pemalas!

Sudah banyak cercaan, tudingan, dan pengingkaran terhadap rating baik dalam bentuk seminar maupun dalam bentuk tulisan di media massa. Bahkan penulis muda Erica L. Panjaitan dan T.M. Dani Iqbal sampai menulis buku yang sangat provokatif “Matinya Rating Televisi”.

Buku hasil penelitian secara kualitatif dengan pendekatan filsafat ini sebenarnya tidak menawarkan gagasan baru. Pembahasan masih seputar kelemahan rating dalam industri pertelevisian cum periklanan. Setelah membalik-balik buku ini saya tidak menemukan ide penulis untuk menawarkan solusi atau pengganti dominasi rating, paling tidak dalam tataran konsep.

Tapi bagi saya buku itu cukup untuk menjadi provokator di tengah industri pertelevisian yang masih menuhankan rating. Buku ini cukup berhasil membuktikan bahwa ternyata para pelaku dan pengelola bisnis televisi dan biro iklan masih tergantung pada rating. Bahkan secara gamblang Dirut Trans TV Ishadi SK mengakui pihaknya sangat tergantung pada rating. Menurut dia, sebuah program yang memiliki audience share yang tinggi, berarti sangat digemari penonton dan umumnya menarik pemasang iklan.

Selama ini memang kerap terdengar dari pengelola televisi ada yang menentang rating. Namun, setelah selidik punya selidik mereka kritis karena memang produknya jeblok dan tidak termasuk ke dalam peringkat rating. Tetapi bila rating program acaranya bagus mereka secara tidak langsung mengamini adanya rating.

Secara filsafat ilmu pengetahuan, metode dalam rating sudah salah. Pendekatan kuantitatif yang semula dilihat sebagai media utama untuk merepresentasikan kenyataan empiris ternyata tidak lepas dari nilai-nilai alias tidak netral. Artinya bahwa angka-angka dalam rating sebenarnya rawan dimainkan. Bukan tidak mungkin sebuah stasiun televisi untuk melipatgandakan kapitalnya berani membayar lebih ke pihak AGB Nielsen untuk mengkatrol angka agar lebih baik. Tapi ini mungkin sebuah kecurigaan yang terlalu berlebihan!

Saatnya Jualan Image

Sejatinya, ada cara yang lebih elegan dan kreatif untuk meningkatkan pendapatan (iklan) tanpa tergantung pada rating, yaitu citra atau image. Mantan Direktur Pemberitaan SCTV Sumita Tobing yang paling percaya dan yakin dengan cara ini. Menurut dia, sebenarnya kualitas acaralah yang menjadi daya tarik pengiklan. Bahkan secara radikal, Sumita melontarkan ucapan, "Dengan membuat acara yang bagus saya yakin tanpa tenaga pemasaran pun pengiklan akan datang.”

Hal senada dikatakan Direktur Pemberitaan TVOne Karni Ilyas dalam wawancara dengan Republika (18/02/2008). Karni menyatakan, televisi yang menyasar kelas pemirsa A, B dan C populasinya sangat kecil dibandingkan televisi yang menyasar konsumen kelas D dan E. Karena itu jualan TVOne bukan rating tetapi image atau citra.

"Saya sudah membuktikan bahwa image dapat dijual ketika di SCTV. Dalam enam tahun, tahun pertama Divisi News masih rugi. Tahun kedua mencapai break event point (BEP). Tahun ketiga sampai keenam kita untung tidak tanggung-tanggung, Rp 120 miliar per tahun. Itu net profit, sudah dikurangi gaji karyawan dan lain-lain," katanya.

Menurut Karni, ternyata berita itu kalau ditekuni bukan sesuatu yang kalah dari entertain atau sinetron. Malah jualan image itu ternyata lebih mahal dan menguntungkan. Divisi lain seperti entertainmen tak bisa sebesar itu. "Walau dari rating memang news tidak akan menang, kita tidak mencari rating. Yang kita cari itu image. Rating Liputan 6 SCTV paling 2-3, dibanding rating Inul yang bisa sampai 16. Sinetron bisa ratingnya 20. News kecil sekali, tetapi nyatanya, uang yang dihasilkan oleh Divisi News SCTV itu luar biasa. Jadi salah kalau kita pandang hanya rating yang bisa dijual. Image justru lebih mahal," kata Karni.

Karni memberikan logika berpikir yang sangat sederhana. Kalau saya mau mengiklankan Nokia, saya tidak mungkin beriklan di tayangan dangdut. Saya akan tayangkan di program berita. Kalau saya mau mengiklankan Kijang Innova, apalagi Mercy atau BMW, jelas tak mungkin saya tayangkan di program sinetron. TV berita tempatnya. Bahkan shampo-shampo berkelas yang cukup mahal juga bisa dijual di program berita.

Rating Alternatif

Garin Nugroho sutradara film cum pengamat budaya termasuk yang gusar dengan dominasi rating yang mencengkeram industri pertelevisian dan periklanan di Indonesia. Lantaran kegusarannya itu Garin kemudian menggagas rating alternatif.

Dalam Jurnal Media Watch The Habibe Center, rating alternatif yang digagas Garin secara metode bertolak belakang dengan yang dilakukan AGB Nielsen selama ini. Dalam rating alternatif, indikator yang digunakan bukan seberapa banyak penonton sebuah program televisi tetapi seberapa kualitas tayangan tersebut dan seberapa relevan bagi kebutuhan pemirsa yang sangat beragam.

Rating alternatif versi Garin menjaring 550 responden dari berbagai unsur masyarakat seperti guru, orangtua, dosen, tokoh masyarakat dan banyak lagi. Mereka ini nantinya akan mengemukakan pendapat tentang tayangan yang sedang populer di masyarakat.

Pemilihan sampel secara proporsional dijaring dari 14 ibukota provinsi yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Denpasar, Makassar, Palembang, Pontianak, Kendari, Jayapura, Banjarmasin dan Manado.

Ada tiga aspek kualitas yang akan dinilai untuk masing-masing program televisi yaitu aspek edukasi, kepeloporan, dan patologi sosial. Untuk masing-masing aspek itu responden diminta memberi skor antara 1 sampai 7.

Upaya yang dilakukan PBNU dan KPI serta Garin Nugroho dengan rating alternatif yang digagasnya perlu diapresiasi. Begitu juga upaya Karni Ilyas sebagai praktisi televisi yang berkiblat kepada image perlu terus dikembangkan karena menuntut pengelola televisi untuk menghadirkan tayangan yang kreatif dan orisinil. Ikhtiar mereka ini diharapkan akan mengubah televisi Indonesia yang asosial menjadi ramah keluarga.

Tidak ada lagi “program hantu”, berdarah-darah dan di luar logika akal sehat.
Di era yang demokratis ini saya berharap lembaga rating tambah meriah dan banyak memberikan pilihan seperti halnya lembaga polling politik. Ada Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, IndoBarometer dan banyak lagi. Intinya, masyarakat, produsen, pengelola televisi dan praktisi periklanan tinggal memilih lembaga yang dipercayainya. []

Anggaran TNI Dimutilasi, Apa Kata Dunia!

2008-02-24T17:45:00.003+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Redaktur Pelaksana myRMnews.com (Kelompok Jawa Pos)

ADA sebuah cerita nun jauh di Irak sana. Tentara pemberontak tengah mengincar pesawat tempur Amerika Serikat yang tengah melintas di atas perbukitan.

“Tembak segera pesawat AS!” perintah sang komandan kepada anak buahnya.

“Siap komandan. Sudah ditembak,” jawab sang anak buah.

“Lho, itu di radar masih ada satu pesawat?”

“Tenang komandan, itu pesawat tempur milik Indonesia.”

“Lho, kenapa dibiarkan. Tembak segera!”

“Ngapain buang-buang energi. Nggak ditembak juga pesawat milik Indonesia jatuh sendiri,” jawabnya enteng.

Anekdot ini memang kurang ajar banget. Tetapi di sisi lain memang ada benarnya karena dalam sepuluh bulan terakhir kecelakaan alutsista terus terjadi. Pesawat latih tempur jenis OV-10F Bronco meledak di udara dan jatuh di ladang tebu Desa Bunut Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur (24/6/2007).

Selain itu, pesawat Nomad pengintai milik TNI AU juga jatuh di Pulau We, Nanggroe Aceh Darussalam (30/12/2007). Selanjutnya, pesawat Twin Pack TNI AU lagi-lagi jatuh Senin (8/1/2008) di Pelalawan, Riau. Kecelakaan itu menewaskan orang terkaya ke-14 di dunia, Robert Chandran, warga Singapura.

Terakhir, tujuh personel Marinir tewas setelah ikut tenggelam bersama tank Amphibi dalam latihan militer di Situbondo, Jawa Timur (2/2/2008).

Menanggapi semua kasus kecelakaan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai merasa perlu menginstruksikan pimpinan TNI untuk mengandangkan (grounded) semua alutsista yang diproduksi pada tahun 60-an.

SBY juga mengeluarkan ancaman dan akan memberikan sanksi kepada pemimpin semua angkatan bila tetap mengoperasikan alutsista yang sudah uzur.

Namun, permintaan SBY ini paradoks dengan pernyataanya kemudian yang meminta TNI untuk berhemat. Bahkan DPR yang memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan anggaran pertahanan untuk 2008 sebesar Rp 100,6 triliun tapi pemerintah hanya sanggup merealisasikannya sebesar Rp 36 triliun.

Parahnya lagi seperti dikutip Antara (22/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memotong anggaran itu sebesar 15 persen di semua departemen termasuk untuk Dephan. “Apa kata dunia!” demikian gambaran kondisi pertahanan Indonesia dengan meminjam ungkapan Nagabonar.

Paradoks tersebut semakin jelas ditelanjangi dalam buku Pertahanan Negara dan Postur TNI (2007). Buku ini membedah kelemahan sistem dan postur pertahanan Indonesia yang tak pernah ideal. Indonesia seperti ditakdirkan berbadan besar tapi bajunya kesempitan melulu.

Pagu anggaran militer Indonesia selalu jauh dari yang diharapkan Departemen Pertahanan. Misalnya, untuk 2007 Indonesia idealnya memiliki dana pertahanan senilai Rp 150 miliar atau naik 540 persen dari anggaran sebelumnya. Tapi kalau ini dipenuhi berarti dana APBN 2007 yang tersedot militer mencapai 86,6 persennya.

Padahal, untuk mencapai pertahanan dan postur TNI yang ideal minimal Indonesia harus mendekati anggaran pertahanan yang dimiliki Singapore Armed Forces (SAF).

Sejak 1990 kebijakan luar negeri Singapura dibangun secara luas sebagai bentuk soft politics yang didasarkan pada kekuatan ekonomi, teknologi dan militer.
Sebagai bahan perbandingan, pada Tahun Anggaran (TA) 2005 dana pertahanan Singapura mencapai 5,57 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia hanya 2,34 miliar dolar. Bandingkan dengan luas cakupan yang harus diamankan Indonesia yang mencapai 1.904.443 kilometer persegi dengan Singapura yang hanya 648 kilometer persegi.

Pertahanan juga tak bisa dilepaskan dengan globalisasi di segala bidang yang sangat masif. Globalisasi dunia yang diakibatkan kemajuan teknologi telah mengubah pola tingkah laku manusia sebagai individu, masyarakat maupun sebagai bangsa dalam suatu negara.

Internet, televisi dan alat komunikasi canggih lainnya dengan leluasa telah menerobos hingga ke kamar-kamar pribadi masyarakat dunia termasuk Indonesia.

Globalisasi pada akhirnya akan membuat sebuah negara yang dominan, leluasa mencengkram negara miskin. Ekonomi pasar semakin merajalela dan pada akhirnya akan memunculkan kecemburuan, tekanan dan konflik.

Menarik apa yang ditulis Connie Rahakundini Bakrie dalam rekomendasi di akhir buku Pertahanan Negara dan Postur TNI ini. Untuk masalah anggaran biaya pertahanan, Connie meminta kerelaan dan proaktif pemerintah sipil untuk memperhatikan anggaran TNI. Sebab pembangunan TNI yang ideal dalam pendangan penulis tergantung pada kebijakan pimpinan sipil.

Bila ini dikaitkan dengan rencana pemotongan 15 persen anggaran pertahanan TA 2008 sebesar 15 persen itu berarti pemerintahan sipil harus bijak. Melihat persaingan yang begitu tinggi dan kecenderungan konflik antara Indonesia dan negeri jiran yang semakin tinggi akhir-akhir ini pemotongan anggaran perlu dipikir berulangkali. Artinya, pemerintah tidak bisa menyeragamkan pemotongan di setiap departemen dan Dephan harus dalam pengecualiaan.

Melihat konflik yang cenderung terus memanas dan globalisasi yang kian tak terbendung visi pertahanan militeristik untuk Indonesia tidak bisa dinafikan. Pertama, perekonomian dapat diciptakan melalui kekuatan militer. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah. Minimal dapat dilihat pada masa kolonialisme Eropa. Sebuah korporasi bisa menjadi besar karena memiliki angkatan perang seperti VOC.

Kedua, daya saing masyarakat Indonesia di bidang ekonomi baik kualitas keahlian maupun tingkat modal masih sangat terbatas. Sehingga kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun juga yang bersifat ekonomi dan berbasis usaha kecil akan mendapat tekanan dan hambatan dari kapitalisme global yang berujung pada tekanan secara politik ekonomi.[]

Semangat & Suasana Kebatinan di Balik Risalah UU Pers

2008-02-15T17:07:00.001+07:00

Judul: Memorie Van Toelichting
(15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers)
Penulis: Christina Chelsia Chan, dkk.
Cetakan: Pertama, September 2007
Tebal: LXV + 1.295 halaman
Penerbit: Indonesia Media Law & Policy Centre (IMLPC)

PERJALANAN sewindu UU 40/1999 tentang Pers mengalami pasang surut dan menuai kontroversi. Kalangan pegiat pers dan penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) seperti “ditakdirkan” untuk tidak pernah akur.

Kalangan penegak hukum berpandangan UU Pers tidak bisa dikatakan Lex Specialis Derogate Lex Generalis sedangkan kalangan pers menyatakan sebaliknya.

Polisi misalnya mempermasalahkan UU Pers yang hanya mengatur tiga jenis pelanggaran yang dilakukan pers, yaitu pelanggaran norma agama, norma susila dan asas praduga tak bersalah. Polisi juga selalu berpegang pada “ketidakpercayaan diri” UU Pers khususnya mengenai penjelasan Pasal 12 UU Pers: “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan ini dicerna polisi dan penegak hukum lainnya bahwa perundangan yang dimaksud, apalagi kalau bukan KUHP.

Di kalangan pers sendiri ternyata tidak semuanya sependapat UU Pers dikatakan sudah memenuhi syarat pokok Lex Specialis. Wartawan Senior Rosihan Anwar menilai UU Pers dirasakan kurang pas atau kurang sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi.

Wartawan tiga zaman ini mengusulkan agar UU Pers itu direvisi. “Kita tidak boleh berpandangan sebuah UU harus absolut namun hendaknya juga fleksibel,” kata Rosihan Anwar. (Hal. xliv)

Revisi atau tidak direvisi sejatinya bukan menjadi permasalahan utama asalkan tidak melanggar semangat pokok UU Pers yang lahir cukup singkat bahkan mungkin bisa dikatakan rekor--hanya dalam 15 hari pembahasan.

Tiga prinsip itu adalah kemerdekaan pers, penghapusan perizinan penerbitan pers dan tidak ada lagi pembredelan. Tiga prinsip ini harus tetap ada dalam UU Pers baik itu dalam kondisi sekarang maupun nanti setelah direvisi.

Kehadiran buku Memorie Van Toelichting (15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers) yang diterbitkan IMLPC bisa menjadi cermin masa lalu dan masa depan.
Cermin masa lalu, berarti melalui risalah yang berbentuk buku dan terkodifikasi ini masyarakat Indonesia dapat mengetahui bagaimana sebuah proses kemerdekaan pers dibahas dan dilahirkan.

Sedangkan cermin masa depan, buku ini merupakan saksi kunci saat rencana revisi terhadap UU Pers dilakukan agar jiwa dan semangat kemerdekaan pers tetap hidup dan terjaga. (Hal. xiv)

Christina Chelsia Chan, penulis buku ini menyatakan penyusunan risalah terinspirasi oleh Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang Dasar Negara.

Diamini Parni Hadi, Direktur RRI, yang memberikan komentar atas terbitnya buku ini menyatakan, dalam Risalah BPUPKI terdapat pidato Bung Karno yang kemudian terkenal dengan judul “Pidato Lahirnya Pancasila”, 1 Juni 1945.

Dalam buku setebal 1.295 halaman ini ada semangat kebatinan—demikian istilah Hinca Pandjaitan—yang mengambarkan mana sosok yang reformis dan mana juga sosok yang mempertahankan status quo. Buku ini bisa menjadi rekam jejak para tokoh yang beragam seperti dari unsur parlemen, pengamat pers, pelaku pers, dan pelaku pasar serta akademisi.

Perdebatan-perdebatan kecil hingga yang menjurus ke hal yang emosional dapat tergambar dari tutur kata tokoh yang tertulis. Perdebatan-perdebatan yang cukup alot itu di antaranya mengenai definisi pers. Ada yang menginginkan penyiaran juga dimasukkan dalam UU Pers. Padahal RUU Penyiaran pada saat bersamaan juga diajukan pemerintah Habibie bersama RUU Perfilman. (Hal. 434-437).

Memang penyusun buku sengaja menulis risalah dalam bahasa asli penuturnya. Kesengajaan itu bukan tanpa dasar yaitu untuk menangkap nuansa dan atmosfir saat persidangan terjadi. Setidaknya ingin menunjukkan kepada generasi bangsa bahwa seperti itulah persidangan yang terjadi, melelahkan dan alot sehingga muncul “semangat” dan “ruh” dari risalah itu.

Belakangan tanpa disadari, ternyata penulisan bahasa oral apa adanya itu dapat menunjukkan karakter masing-masing tokoh. Kita juga bisa melihat ternyata bahasa mereka itu tidak beraturan, loginya sangat kacau. Penulis jadi bertanya, tokoh saja yang pendidikannya tinggi kok bahasanya kacau, bagaimana yang tidak berpendidikan atau masyarakat awam.

Memang dengan penulisan apa adanya ini, keaslian risalah menjadi terjaga sehingga menghindarkan penyusun buku dari kesalahan interpretasi. Namun bagi pembaca, bahasa tutur para elite ini ternyata sangat memusingkan. Sampai saya saja harus beberapa kali membaca setiap pernyataan para tokoh tersebut.

Contohnya pernyataan Aisyah Amini dari Fraksi Partai Pembangunan yang juga ketua rapat: “Jadi memang terlihat ada, karena pernah dulu waktu itu Pak Lubis jadi Ketua PWI menjadi ribut karena Peraturan Pemerintah itu bertentangan dengan Undang-undang sebelumnya. Nah ini ternyata sampai sekarang belum ada lagi aturan yang mengatur. Nah sekarang apakah kita akan mengatur dalam Undang-undang ini tentang Modal Asing itu seperti tertera dalam DIM nomor 55. Kami persilakan dari Fraksi ABRI”. (Hal. 425)

Keterbatasan lainnya, karena risalah ini hanya mengumpulkan serpihan-serpihan dari bahan tertulis dan terekam, nuansa yang ditangkap pembaca tidak lengkap dan tidak dramatis. Risalah tidak dapat menangkap suasana beberapa sidang yang tertutup, lobi-lobi atau deal-deal di luar sidang. Padahal hidden agenda itu banyak terjadi di luar persidangan.

Terlepas dari kelemahan itu, kodifikasi hasil rapat penyusunan UU Pers ini, pantas untuk disambut apresiasi. Risalah ini akan menjadi saksi sejarah bahwa memperjuangkan kemerdekaan pers itu tidaklah mudah tetapi bukan berarti membuatnya harus berlama-lama. Buktinya dalam 15 hari saja bisa lahir UU Pers.

Buku ini pantas untuk menjadi bahan bacaan atau inspirasi mahasiswa, pekerja pers, pengacara, politisi, penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) serta masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan pers.

Pesan tersiratnya, bagi kelompok kepentingan yang hendak merevisi UU Pers, ya baca dulu risalah ini! []

Jakarta, 15/2/2008

Jabar Butuh Gubernur Transformatif

2008-02-10T16:36:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, Redaktur Pelaksana situs www.myRMnews.com (Grup Jawa Pos)

PESTA demokrasi warga Jawa Barat akan dihelat 13 April 2008. Tiga paket calon gubernur dan wakilnya sudah ditetapkan dan berhak bertarung untuk mendapat pengakuan secara langsung, masing-masing Danny Setiawan-Iwan Sulandjana, Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim dan Ahmad Heryawan-Yusuf Macan Effendi atau yang dikenal dengan sebutan populer Dede Yusuf.

Saya sebagai warga Jabar yang “murtad” sangat peduli dengan kelangsungan dan proses demokrasi di Jabar. Murtad yang saya maksud dilihat dari dua sisi. Pertama, kartu tanda penduduk saya sudah tidak lagi berdomisili di Ciamis melainkan telah menjadi bagian dari kesemrawutan Ibu Kota Jakarta. Kedua, secara budaya saya sudah jarang lagi mempraktikkan bahasa Sunda yang baik dan benar sebagai bahasa ibu dan identitas utama warga Jabar.

Tapi percayalah, warga Jabar yang seperti saya hampir seluruhnya, baik secara biologis, budaya dan politik terikat dengan narasi besar bernama Jabar. Saya yakin, seperti Yaya Rukayadi, peneliti Temu Lawak di Universitas Yonsei, Korea Selatan atau A. Supardi Adiwijaya yang “terpaksa” menjadi eksil di Belanda sejak Orde Baru berkuasa, masih terikat dengan alam Jabar.

Pemimpin Transformatif

Indonesia dan khususnya Jabar sangat membutuhkan gubernur yang memiliki visi serta karakter tranformatif. Jabar sudah harus mengubah paradigma bila tidak ingin tertinggal atau teralienasi oleh lingkungan nasional dan dunia global hanya gara-gara kesalahan kepemimpinan.

Jabar--meminjam istilah ekonom Rizal Ramli--sudah harus meninggalkan para pimpinannya yang berpandangan transaksional. Pemimpin yang kebijakannya tambal sulam, ragu mengambil kebijakan tegas, reaktif, status quo, pemimpin seperti pemadam kebaran dan pemimpin yang hanya omong doang (bubbles) dengan kecanggihan kemasan humas.

Ciri pemimpin transaksional bisa dilihat dari cara berpikir dan kebijakannya yang tergantung pada tren alias musiman dan situasional. Kebijakannya bersifat trickle up effect (eksklusif) atau hanya menyuburkan kelompok dan elite tertentu.

Kini, Jabar saatnya dipimpin oleh gubernur yang berparadigma transformatif. Pemimpin jenis ini adalah sosok yang dapat membawa perubahan bagi warganya ke arah yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik secara terarah, bertahap dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Pemimpin ini memang susah dicari tetapi memang harus dilahirkan. Hanya kondisilah yang melahirkan pemimpin transformatif. Konsekuensinya pemimpin jenis ini tidak selamanya populer di masyarakat karena kebijakannya tidak seperti makan cabe, langsung terasa. Bahkan ekstrimnya, kebijakan pemimpin jenis ini ada yang baru dirasakan setelah beberapa generasi kemudian.

Saatnya, kondisi Jabar melahirkan pemimpin transformatif. Tiga pasang cagub/cawagub yang sudah digadang-gadang bukanlah sebuah akhir atau vonis mati menutup keran pemimpin transformatif. Melalui kontrak politik yang dibuat parlemen lokal, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh serta masyarakat madani lainnya, tiga pasang ini dapat dibentuk dan dipaksa untuk menjadi pemimpin transformatif.

Harus ada inisiatif dari kalangan civil society Jabar untuk membentuk pimpinan tersebut. Bila dari tiga pasang itu ada yang berkomitmen dan bersedia menandatangani kontrak politik menjadi gubernur transformatif, kelompok endorser harus dengan segera mensosialisasikannya secara massif kepada masyarakat.

Haruskah Asli Sunda?

Bila warga Jabar sepakat untuk memilih pemimpin transformatif, konsekuensinya masyarakat juga harus membuka diri dari ikatan primordial. Bisa jadi pada suatu massa Jabar kehabisan stok pemimpin transformatif asli Sunda dan terpaksa harus berpaling kepada sosok lain yang secara biologis tidak nyunda.

Fanatisme sempit bukan sebuah solusi. Bisa jadi malah sosok “non pribumi” ini berjiwa Sunda dan berpihak kepada rakyat kecil. Atau sosok itu kebijakannya bersifat trickel down effect (inklusif) dan membumi sehingga dapat menyelesaikan masalah utama rakyat kecil di Jabar seperti kemiskinan dan pengangguran.

Mungkin warga Sunda bisa berkaca pada pemilihan gubernur di Kalimantan Barat. Mayoritas warga di sana adalah etnis Melayu dan beragama Islam. Tetapi warga Melayu di sana lebih memilih gubernur dari etnis Dayak dan wakilnya dari kelompok Kristiani. Mereka menganggap gubernur dan wakilnya memiliki pandangan transformatif atau lebih baik dari pada calon dari Melayu yang hanya bisa gontok-gontokan sambil saling menjatuhkan.

Program Kerja Mendesak

Jabar, menurut saya saat ini sangat membutuhkan pemimpin transformatif yang fokus pada tiga program kerja yang meliputi masalah bahan pokok, kesehatan dan pendidikan. Ketiga program kerja ini adalah “gizi” Jabar untuk memasuki dunia yang sangat kompetitif dan selektif.

Pertama, bahan pokok. Bangsa Indonesia selama ini sangat rawan dengan serangan dari tiga penjuru sekaligus (triple hits) kelangkaan sumber karbohidrat, protein dan sumber energi.

Kelangkaan sumber karbohidrat (beras dan terigu) satu dasawarsa terakhir harus menjadi starting point untuk mewujudkan swasembada karbohidrat. Indonesia belakangan ini menjadi pengekspor beras baik dari Vietnam atau dari Thailand. Sementara tepung terigu Indonesia sangat tergantung pada harga yang dipermainkan Amerika Serikat.

Jabar juga terancam dengan kelangkaan sumber protein (kedelai dan minyak goreng). Ini sangat terasa ketika warga Jabar tiba-tiba kehilangan tahu dan tempe di pasaran karena harga kedelai yang melambug di AS sana. Indonesia juga selalu dipusingkan dengan harga minyak karena pemilik pabrik kelapa sawit lebih tertarik menjual minyak sawit mentah (CPO) ke luar negeri.

Untuk dua kelangkaan ini solusi jitunya adalah pemimpin transformatif saatnya merevitalisasi pertanian. Pemerintah lokal bersama-sama universitas lokal dapat memulainya. Untuk beras misalnya selain masalah bibit unggul dan tahan hama juga harus ada pembukaan persawahan baru karena selama ini sudah banyak areal persawahan yang beralih menjadi permukiman dan pabrik-pabrik.

Sementara soal kedelai, selain harus mendapatkan bibit yang unggul dan berkualitas pemerintah juga harus mengajak petani untuk mengaktifkan sistem tumpangsari. Sistem ini dulu sangat efektif misalnya di sela-sela perkebunan karet atau di pematang sawah.

Revitalisasi bukan sekadar jargon tetapi harus dipraktikkan. Bisa dibayangkan kalau Jabar terus menerus kehilangan penganan tempe atau tahu dan apa dampaknya yang akan terjadi. Kecerdasan anak-anak Jabar merosot! Tempe adalah penganan dan sumber protein yang murah meriah bagi warga kecil.

Jabar juga harus terhindar dari pukulan energi seperti bahan bakar minyak. Pemimpin transformatif harus memformulasikan kebijakannya untuk menghindarkan Jabar dari krisis energi. Pemimpin transformatif selayaknya menengok energi terbarukan di luar energi fosil, seperti Biogas. Bukankah sumber energi ini di Jabar sangat melimpah seperti kotoran sapi dan sampah yang bisa diolah menjadi sangat berguna seperti di Brazil.

Sementara untuk energi listrik, Jabar juga sangat potensial untuk mengaktifkan turbin-turbin listrik di kampung-kampung atau memanfaatkan energi matahari. Semuanya ini tidak memerlukan investasi besar yang gampang di-mark up. Cukup hanya dengan menggerakkan masyarakat. Masalahnya masyarakat perlu pimpinan yang dapat dipercaya dan meyakinkan.

Kedua, kesehatan. Pemimpin masa depan di Jabar harus segera mengubah paradigma dari rumah sakit menjadi rumah sehat. Selama ini banyak cagub atau calon walikota dalam kampanyenya yang mengumbar janji akan menggratiskan biaya kesehatan. Ternyata janji itu bukan sebuah solusi dan malah akan membebani APBD.

Kita mungkin harus mencontoh Belanda yang sudah sejak lama mengubah paradigma rumah sakit menjadi rumah sehat. Makanya Pemkot Bontang, Kalimantan Timur mencoba meng-copy paste kebijakan pemerintah Belanda. Di Bontang misalnya sudah dipisahkan pembagian pelayanan kesehatan. Untuk orang sakit dilayani puskemas. Sedangkan untuk orang sehat yang tidak mau sakit mengkonsultasikan kesehatannya di klinik yang disebut dokter keluarga. Pertanyaanya, kapan konsep ini dilakukan di Jabar?

Ketiga, pendidikan. Sudah bosan mendengar dari calon walikota, bupati atau gubernur yang dalam setiap kampanye berkoar-koarkan dan berjanji akan mengratiskan biaya pendidikan. Saat terpilih, sang gubernur bingung karena janji itu tanpa konsep dan sulit dipraktikkan.

Seharusnya, para kandidat itu mencontoh Malaysia. Membuat sistem dulu baru dipublikasaikan ke masyarakat. Di Malaysia misalnya pemerintah dapat mengontrol beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa langsung dari indeks prestasi masing-masing murid.

Dari data yang terintegrasi itu pula pemerintah dapat menaikkan dan menurunkan kucuran beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa. Bila indeks prestasi mahasiswa itu naik otomatis beasiswa pun naik. Sebaliknya bila indeks prestasi itu turun jatah beasiswa dari pemerintah pun turun. Itu sangat adil menurut saya.

Akhirul kalam, setelah membeberkan keunggulan pimpinan transformatif ini saya lalu bertanya, “Ada nggak ya dari tiga pasangan cagub/cawagub Jabar, ya paling tidak mendekati pimpinan transformatif? Wallahualam bishawab.[]

Jakarta, Sabtu 9 Februari 2008

Tempo Ditarik dari Peredaran

2008-02-05T20:02:00.000+07:00

Laporan: Yayat R. Cipasang

Jakarta, myRMnews. Redaksi Majalah Tempo tidak hanya meminta maaf kepada umat Kristiani tetapi juga berjanji untuk menarik majalah edisi 04-10 Februari 2008 di pasaran.

Redaksi Tempo juga berjanji akan menulis dan membuat pernyataan maaf di media cetak dan elektronik di luar Grup Tempo. “Cuma masalahnya barang (majalah) sudah habis di pasaran,” kata Ketua Umum Pemuda Katolik Natalis Situmorang kepada MyRMNews seusai berdialog dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (5/2).

Natalis menuturkan, saat bertemu redaksi Tempo, pihaknya mempertanyakan makna di balik cover “Perjamuan Terakhir Soeharto” tersebut. “Redaksi bilang itu cuma karya seni,” kata Natalis.

Namun, Natalis curiga di balik pemuatan cover itu ada motif dan bentuk strategis bisnis. Tapi redaksi Tempo membantahnya. “Tapi kenyataannya di lapangan kini majalah Tempo kontroversial itu habis di pasaran,” kata Natalis.

Natalis dan elemen Kristiani lainnya menjelaskan kepada redaksi Tempo bahwa cover itu bila diperlihatkan kepada umat Kristiani tak akan membantah bahwa itu adalah The Last Supper. “namun mereka akan kecewa ternyata gambar itu adalah Soeharto dan anak-anaknya,” kata natalis. yat

Tak Ada Niat Tempo Menistakan Umat Kristiani

2008-02-05T19:57:00.000+07:00

Laporan: Tri Soekarno Agung

Jakarta, myRMnews. Pemuatan ilustrasi “Perjamuan Terakhir Soeharto” yang dimuat di cover Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo sempat membuat kelompok anak muda Kristiani protes keras.

Tadi siang, sekelompok orang dari Pemuda Katolik mendatangi kantor redaksi MBM Tempo di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat untuk meminta klarifikasi atas pemuatan cover yang dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap umat Kristiani tersebut.

Pemimpin Redaksi MBM Tempo Toriq Hadad kepada myRMnews petang ini mengakui bahwa pihaknya sudah menyatakan permintaan maaf atas perasaan tidak nyaman dan perasaan dilukai kepada perwakilan Pemuda Katolik tersebut.

“Secara terbuka kami sudah menyampaikan permintaan maaf tersebut kepada perwakilan mereka (pemuda Katolik). Sama sekali tidak ada niat kami untuk melecehkan apalai menistakan umat Kristiani dalam pemuatan cover majalah kami yang baru tersebut,” beber Toriq.

Seperti disampaikan Pemuda Katolik, tingkat akar rumput umat Kristiani merasa terhina dan terlecehkan dengan adanya ilustrasi “Perjamuan Terakhir Soeharto” yang dinilai sudah menyentuh perasaan karena menyangkut ilustrasi “Perjamuan Kudus Terakhir Yesus”.

“Perwakilan dari Pemuda Katolik tadi bisa menerima pernyataan maaf kami dan akan menyampaikannya kepada umat Kristiani. Bahkan, Sekjen KWI juga mengirimkan pernyataan bisa menerima atas pernyataan maaf kami,” tandas Toriq Hadad.

Soal konsekuensi pernyataan maaf Tempo kepada umat Kristiani tersebut, Toriq mengatakan bahwa penarikan majalah edisi terbaru tersebut secara teknis memang sulit. “Kami sudah menyampaikan permintaan maaf dan sudah disebarkan luas melalui media massa nasional, termasuk myRMnews sendiri, dan ini cukup adil,” pungkasnya. iga

Permintaan Maaf Tak Cukup

2008-02-05T19:54:00.000+07:00

Laporan: Yayat R. Cipasang

Jakarta, myRMnews. Ketua Umum Pemuda Katolik Natalis Situmorang menganggap permintaan maaf Pemred Majalah Tempo Toriq Hadad yang dirilis sebuah situs berita tidak cukup. Ia meminta cover “Perjamuan Terakhir Soeharto” dicabut.

“Cover harus dicabut, kalau perlu Pemuda Katolik siap dilibatkan untuk menarik majalah dari pedaran,” kata Natalis kepada MyRMNews, Selasa (5/2).

“Cover Tempo telah membuat Pemuda Katolik marah,” katanya.

Dikabarkan, siang ini, seusai rapat tertutup, redaksi Tempo akan langsung menggelar jumpa pers di Gedung Tempo, Jalan Proklamasi, Jakarta Timur. Rapat dipastikan membahas reaksi masyarakat atas cover dan kemungkinan pemecahannya.

Cover Tempo edisi 04-10 Februari 2008 memperlihatkan Soeharto dan enam anaknya digambarkan layaknya Yesus bersama muridnya dalam Perjamuan Terakhir. yat

Pesan Apa di Balik ‘Perjamuan Kudus Soeharto’?

2008-02-05T19:44:00.000+07:00

Laporan: Tuahta Arief

Jakarta, MyRMNews. The Last Supper karya Leonardo Da Vinci adalah salah satu bagian dari penggambaran adegan yang paling menentukan dalam sejarah kehidupan Yesus. Dalam peristiwa yang terjadi beberapa saat sebelum penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Da Vinci menggambarkan keresahan murid-murid Yesus setelah Yesus mengabarkan bahwa salah seorang muridnya adalah penghianat. Maka keduabelas murid pun saling bertanya-tanya.

Ribuan tahun orang mencoba tahu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan Da Vinci melalui lukisan yang sekarang terpampang di dinding Gereja Santa Maria Delle Grazie, Milan, Italia.

Hingga akhirnya Dan Brown mencoba menjelaskan kodefikasi yang terdapat pada lukisan yang dibuat tahun 1495 dalam sebuah buku berjudul 'Da Vinci Code'.

Dalam The Last Supper Da Vinci, tergambar Yesus berada di tengah dua kelompok muridnya.

Kelompok di sisi kanan berjumlah enam orang dan di sisi kiri Yesus berjumlah enam orang. Persis di sisi kanan Yesus, duduk Yohanes dan di sisi kirinya adalah Yakobus. Di belakang Yakobus duduk Thomas yang mengacungkan jari tanda tidak meragukan kabar Yesus. Filipus berdiri sambil meletakkan tangan di dadanya.

Sementara itu, di sisi kanan Yesus duduk Yohanes (yang oleh Brown dianggap sebagai Maria Magdalena). Sedangkan duduk di belakang Yohanes adalah Petrus. Dalam adegan itu, Da Vinci menggambarkan kekesalan Petrus dengan melukis Petrus seolah bangkit dari duduk dan menggenggam pisau.

Orang ketiga di sisi kanan adalah Yudas Iskariot yang digambarkan Da Vinci tengah kaget dan langsung mengarahkan wajahnya ke arah Petrus sambil menggenggam kantong uang.

Jelaslah, dalam The Last Supper, Da Vinci tengah menjelaskan kekacauan yang terjadi di tengah-tengah murid Yesus.

Setelah kematian Soeharto, Majalah Tempo terbit dengan edisi khusus Soeharto. Yang menggemparkan adalah, dalam cover edisi “Setelah Dia Pergi” terlihat mendiang Soeharto tengah duduk di antara dua kelompok anaknya.

Dalam gambar itu, Soeharto terlihat lemah, berbaju putih-putih dan duduk sambil memalingkan wajahnya ke kiri. Posisi duduk ini persis posisi duduk Yesus dalam lukisan karya Da Vinci.

Kendra Paramita si ilustrator sampul memang mengaku terinspirasi dari The Last Supper karya Da Vinci. Ada posisi yang mirip dan ada pula posisi yang berbeda dari lukisan Da Vinci.

Dalam “Setelah Dia Pergi”, Kendra menggambarkan posisi duduk di sebelah kanan Soeharto adalah anak tertuanya, Siti Hardiyanti. Dengan sedikit memalingkan wajah dari bapaknya, Kendra melukiskan Mbak Tutut tengah mendengar bisikan dari Hutomo Mandala Putra. Duduk di depan Tommy adalah Siti Hedijati Harijadi. Di mana dalam lukisan Da Vinci, posisi Siti Hedijati adalah posisinya Yudas. Hanya saja, dalam “Setelah Dia Pergi” Kendra menggambarkan Mba Titiek tengah terlibat diskusi sepihat dengan Mba Tutut.

Di sisi lain, duduk anak kedua Soeharto, Sigit Harjojudanto. Sambil menghalangi dua saudara dengan merentangkan tangan, Sigit terlihat kaget, namun dengan mimik wajah sedikit mencibir.

Sementara itu Bambang yang berdiri di belakangnya terlihat serius dan mendekatkan kepala ke arah Soeharto. Berdiri di belakang Bambang adalah si Bungsu Siti Hutami Endang Adiningsi alias Mamiek. Dalam adegan itu, Mamiek tidak memberikan ekspresi berlebihan. Persis seperti Filipus dalam The Last Supper Da Vinci.

Latar belakang lukisan karya Kendra, juga persis dengan lukisan The Last Supper. Mulai dari tingkap yang berjumlah tiga buah, hingga daerah V yang menjadi jarak duduk antara Soeharto dan putri sulungnya Mba Tutut.

Hanya saja, di atas meja tidak terdapat potongan roti maupun sisa-sisa perjamuan terakhir. Di atas meja, Kendra hanya melukis beberpa piring putih, mangkok bergambar ayam, asbak, gelas dan cangkir yang semuanya kosong!

Entah peristiwa apa yang sebenarnya tengah terjadi di dalam lukisan Kendra Paramita itu. Yang jelas, karya seni Kendra ini sudah melukai hati umat Kristiani. hta

Pemuda Katolik Tak Rela Yesus Disamakan dengan Soeharto

2008-02-05T19:39:00.000+07:00

Laporan: M Hendry Ginting

Jakarta, myRMnews. Ilustrasi cover Tempo yang menggambarkan Soeharto beserta enam anaknya, yang mirip dengan lukisan Leonardo Da Vinci menuai kecaman.

Ketua Umum Pemuda Katolik, Natalis Situmorang kepada myRMnews, siang ini (Selasa, 5/2) menuturkan buat umat Kristen, perjamuan kudus itu maknanya sangat suci, karena perjamuan kudus itu merupakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, sebelum Yesus disalib di bukit Golgota.

“Makanya, perjamuan kudus itu akan selalu kami kenang dan tidak akan lepas dari iman kami,“ katanya.

Ia menyayangkan mengapa redaksi Majalah Tempo dengan gegabah dan seenaknya saja mengambil lukisan perjamuan kudus dan menggantikan Yesus dengan Soeharto dan murid-muridnya dengan anak-anaknya.

Wajar saja, kata Natalis, umat Kristen tersinggung, karena Soeharto, sebelum wafat tengah menghadapi tuntutan hukum atas kasus dugaan korupsi dari yayasan-yayasan yang didirikannya, eh malah disamakan dengan Yesus.

Tidak itu saja, dalam mengambil ilustrasi tersebut, menurutnya, majalah Tempo sembrono karena mengutip insiprasi dari Perjamuan Terakhir karya Leonardo Da Vinci yang juga pernah ditafsirkan lagi oleh Dan Brown yang kemudian ditentang Vatikan.

“Kenapa malah majalah Tempo menggunakannya lagi dengan merubah Yesus dengan Soeharto,” ujar Natalis.

Menanggapi pemuatan cover tersebut, Pemuda Katolik, hari ini akan mereka akan mendatangi kantor redaksi majalah Tempo. Kepada pihak pengelola majalah, kata Natalis, pihaknya akan meminta penjelasan apa yang mendasari mereka masang cover seperti itu.

Selain itu, Pemuda Katolik juga akan meminta penjelasan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap cover tersebut, apakah sebuah karya jurnalistik atau tidak.

Kalau Dewan Pers dan KPI menyatakan sebagai karya jurnalis, hal itu katanya bisa dipahami. Tapi, sebagai seorang jurnalis, apapun referensi yang dipakai seharusnya akurat, dan tidak memancing sentimen agama, apalagi mengambil sesuatu yang sudah ditentang oleh Vatikan.

Oleh karena itu, jalan tengahnya menurut Natalis, pihak majalah Tempo harus menyampaikan permintaan maaf atas pemuatan ilustrasi yang menyakitkan perasaan umat Kristen, lewat media massa Ibukota. dry

IMLPC: “Perjamuan Kudus Soeharto” Bisa Menyesatkan

2008-02-05T19:36:00.000+07:00

Laporan: Yayat R. Cipasang

Jakarta, myRMnews. Sebagian umat Kristiani mulai merespons cover Majalah Tempo edisi 04-10 Februari 2008 yang menampilkan “Perjamuan Kudus” Soeharto dan keenam anaknya.

Sejak Senin (3/2), beredar pesan singkat (SMS) yang menyebutkan cover Tempo tersebut menyinggung Kristiani dan umat lainnya yang peduli. Bahkan Pemuda Kristiani berencana protes dengan menggeruduk Kantor Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Direktur Eksekutif IMLPC Christina Chelsia Chan menyatakan, cover Tempo dapat menjerumuskan pemahaman orang awam. Mereka akan menyamakan Yesus dengan Soeharto dan kroni-kroninya yang dicap jahat.

“Ini bisa misunderstanding,” kata Chelsia kepada myRMnews, Selasa (5/2).

Dari sisi Kode Etik Jurnalistik, menurut Chelsia, harus ditanyakan kepada redaksi Tempo, atas dasar pemahaman apa diputuskan untuk membuat dan mempublikasikan cover seperti itu. Sementara di sisi lain Perjamuan Kudu Yesus diimani umat Kristiania sebagai hal yang sangat suci.

“Pemahaman apa yang timbul dari desain dan editorial Tempo memutuskan keluarga Soeharto menjadi representasi Perjamuan Kudus Yesus,” kata Chelsia.

Dikatakan Chelsia, umat Kristiani atau masyarakat yang peduli harus meminta penjelasasan dari redaksi Tempo apakah publikasi cover memiliki itikad buruk atau ada pemahaman yang memang tidak disengaja.

“Sebab akibat cover tersebut bukan Soeharto yang dirugikan tetapi umat Kristiani di Indonesia bahkan mungkin di dunia,” ujar Chelsia.

Bila publikasi cover itu karena pemahaman yang tidak disengaja, kata Chelsia, Tempo harus segera menjelaskan kepada publik. “Bila memang salah Tempo harus meminta maaf,” pungkasnya. yat

Cover Majalah Tempo Menuai Kontroversi

2008-02-05T19:08:00.000+07:00

Laporan: M Hendry Ginting

Jakarta, myRMnews. Politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) Denny Tewu tidak mau negative thinking dalam menilai cover majalah Tempo edisi 04-10 Februari 2008. Dalam cover edisi terbaru tersebut, digambarkan Soeharto dan enam orang anak-anaknya. Ilustrasi tersebut mirip lukisan "The Last Supper" atau Perjamuan Terakhir Yesus beserta 12 muridnya karya Leonardo da Vinci.

“Kami tidak mau negative thinking dulu,” kata Wakil Ketua Umum PDS, Denny Tewu kepada myRMnews Selasa siang ini (5/2) menyikapi cover majalah Tempo tersebut.

Ia mengakui, ketika mengetahui munculnya cover seperti itu, malam kemarin (Senin, 4/2), para pengurus PDS menggelar rapat khusus untuk membahasnya. Hasilnya, PDS menugaskan bidang hukum dan HAM untuk melayangkan surat ke redaksional majalah Tempo. Dalam suratnya, PDS kata Denny menanyakan apa motivasi redaksi majalah Tempo membuat cover seperti itu.

Denny meyakini, pemunculan cover tersebut, akan mendapat reaksi dari umat Kristen yang berbeda-beda. Ada yang menganggap sebagai hal yang wajar, sebagai sebuah kreativitas, dan ada pula yang tersinggung.

Ia menambahkan, dalam perjamuan kudus (sesungguhnya), Yesus dikelilingi 12 pengikutnya. Sedangkan cover Majalah Tempo, berada di tengah dikelilingi putra-putrinya. “Mudah-mudahan tidak ada maksud Majalah Tempo untuk melecehkan Yesus Kristus, tapi sebagai bentuk kreativitas saja,” ujarnya. dry

Aku Jadi Kelinci Percobaan (2)

2007-12-10T18:35:00.000+07:00

Oleh: Yayat R. Cipasang, editor situs myRMnews (Grup Jawa Pos)

DIRAWAT di rumah sakit dari 31 Oktober hingga 11 November di Rumah Sakit Pusat Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur, tidak hanya menyisakan kisah yang menjengkelkan dan menyedihkan tetapi juga ada pengalaman lucu yang menggelikan.

Aku divonis menderita efusi pleura massif. Paru-paruku bagian kiri terendam cairan yang diperkirakan mencapai 4 liter. Dari literatur yang aku baca jenis penyakit paru-paru ini bisa terjadi karena tumor, infeksi, bakteri tuberkolosis (TBC) dan banyak lagi.

Pengalaman selama 10 hari di rumah sakit ini aku catat dalam dua tulisan, berjudul “Salah Diagnosis” dan “Jadi Kelinci Percobaan.”

***

PETIR dan hujan deras yang mengguyur Jakarta petang itu mengantarku sampai ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSP Persahabatan. Petang itu aku melihat IGD—mungkin karena baru pertama kali—nyaris seperti pasar malam.

Pertama kali masuk aku sudah keder ketika tiba-tiba terdengar ibu-ibu berteriak histeris. Nyaliku mulai ciut. Duh, seramnya!

Belakangan diketahui dari seorang suster bahwa ibu muda ini merontan-ronta karena bayinya yang kurang dari satu tahun meninggal. Bayi meninggal karena terlambat dirawat atau dirujuk ke rumah sakit. Padahal kalau dibilang penyakitnya sepele, panas dalam!

“Ah, aku harus kuat!,” batinku.

Sesaat kemudian seorang perawat pria menyapa,” Ada yang akan dirawat? Siapa pasiennya?”

Aku sempat menengok ke adik ipar yang berada di sebelahku.

“Saya, Mas,” kataku menunjuk ke dadaku sendiri. “Apakah aku masih kelihatan sehat? Perawat tak melihatku sakit? Apakah aku tak pucat?” batinku setengah bangga.

Perawat mempersilakan aku menempati velbet di pojok tak jauh dari pintu utama. Selang oksigen untuk membantu nafasku yang tersenggal-senggal, segera dipasang.

Aku dengan jelas melihat orang keluar masuk. Ada yang gemuk, kurus, pincang, batuk-batuk dan banyak lagi. Semuanya pasien IGD. Ada kakek-kakek cerewet. Ada juga suster yang sedang memarahi pasien tua yang tetap merajuk untuk pulang sementara ia sendiri sebatangkara.

Semua dokumen seperti foto rontgent, rekaman jantung, dan hasil test darah masih dianalisis dokter. Aku kini ditangani seorang mahasiswa kedokteran, perempuan.

Berbagai pertanyaan ia ajukan. Namun, aku mulai agak kaget ketika mahasiswa itu bertanya,” Apakah Bapak menggunakan narkoba?”

“Tidak,” jawabku. Aku membatin. “Apakah wajahku bertampang pecandu narkoba?”
“Maksud saya, Bapak suka ‘nyuntik’?”

Aku menggeleng. Saat ke dokter saja kalau bisa diganti obat, mendingan menghindari jarum suntik. Aku paling takut melihat jarum suntik dan tidak pernah tega melihat nenekku setiap malam disuntik insulin karena menderita diabetes kering.

Tak berselang lama setelah menandatangani surat untuk sebuah tindakan medis, dokter spesialis paru-paru di IGD mendekatiku. Ia memberitahu bahwa cairan dari paru-paru akan segera diambil. Aku hanya mengangguk.

Aku sudah membayangkan proses pengambilan cairan tersebut bakal sakit. Jarum suntik ukuran besar dan selang sudah disiapkan.

Sebelum ke rumah sakit, aku sempat bertanya ke dokter sebelumnya bagaimana rasanya diambil cairan, sakit atau tidak. Namun sang dokter umum itu hanya tersenyum.

“Ya, mudah-mudahan nanti setelah diambil cairan Bapak jadi gemuk,” tuturnya. Jawaban itu tidak memuaskan.

Harapanku bahwa pengambilan cairan itu tidak sakit terkabul. Ternyata jarum suntik ukurun besar yang menyelusup lewat dua rusuk sebelah kiri itu hanya seperti suntikan biasa.

Namun, betapa aku kagetnya ketika cairan itu mulai mengalir dari selang yang ditampung dalam dua botol bekas cairan infus. Air yang keluar dari paru-paruku seperti air seni dan hangat.

“Dok, ini cairan dari paru-paruku?” tanyaku kaget.

“Ya, saya ambil satu liter dulu ya. Nanti kalau batuk bilang,” kata dokter pria yang sangat ramah ini.

Dokter tersebut memberitahukan bahwa rata-rata dalam setiap pengambilan cairan kemampuan orang hanya sekitar satu liter. Bila dipaksakan pasien bisa pingsan.

Benar saja, setelah mencapai satu liter aku mulai batuk-batuk dan sesak nafas. Pengambilan cairan dihentikan. “Nanti sisanya di ruang perawatan, ya,” kata dokter.

Dua hari kemudian di ruang perawatan kelas tiga aku kembali memasuki ruang tindakan. Aku masuk ke ruangan tenang-tenang saja. Aku berpikir pasti penyedotan kedua kali juga sama dengan yang pertama di ruang IGD.

Namun, apa yang terjadi. Penyedotan kedua terasa sangat sakit. Di sela-sela dua tulang rusukku seolah-olah dibolongi. Bahkan aku merasa ada sebagian jaringan diambil dari paru-paruku. Baru kali ini aku berteriak sakit! Benar saja, sebuah alat yang agak lebih kecil dari pensil menjumput secuil daging dari organku. Dokter menyebut itu proses biopsi.

Setelah dijahit dan ditempel kasa, aku dipersilakan kembali ke ruang perawatan. Delapan tempat tidur pasien di Kamar 1 Ruang Soka Atas, penuh. Ini berarti ada lagi satu pasien yang datang. Ia didekatku. Pasien tua dan nafasnya terengah-engah. Namanya Tang Ku Tek. Karena dari Tangerang aku menduga ia Cina Benteng.

Bekas jahitan hingga pagi masih terasa ngilu. Aku menjadi sulit bergerak. Aku rencananya hendak mengelap tubuhku yang berkeringat tapi seorang dokter perempuan tiba-tiba datang.

“Gimana Pak sehat?” tanyanya.

“Alhamdulillah,” jawabku.

“Mudah-mudahan ini jadi amal Bapak, saat ini sudah ada 6 nahasiswa saya yang akan bertanya pada Bapak. Bapak bersedia, kan?”

“Ya, bersedia,” jawabku. Aku menduga mereka hanya akan bertanya seputar penyakitku.

Tapi soal dokter itu memilih aku sebagai “proyek” percobaan, aku sudah tahu kendati tidak harus bertanya. Semua pasien kecuali aku selain sudah tua mereka umumnya pasien mengi (asma) dan TBC. Gimana bisa ditanya nafasnya saja sudah tersenggal-senggal.

Aku tersenyum saja melihat mahasiswa kedokteran yang rapi, cakep dan cantik. Aku membatin, putri kecilku yang kini berusia 2,5 bulan berharap kelak jadi dokter. Para mahasiswa itu ada yang dari sekolah reguler dan ada juga dari sekolah internasional. Aku nggak tahu perbedaannya dan aku pun malas untuk bertanya.

Mereka sangat gagah dengan stetoskop di leher, pengukur tekanan darah di sampingnya dan jas putihnya yang khas. Aku bayangkan mereka sebentar lagi akan menghasilkan uang banyak.

Aku dengan lancar menjawab semua pertanyaan mereka dari mulai awal sesak napas sampai riwayat kesehatan di keluarga.

“Maaf ya Pak, dibuka dulu bajunya,” kata seorang mahasiswi. Nah, ini yang mulai aku nggak suka. Tapi aku tak bisa menolak. Aku berstatus pasien!

Bajuku sudah dipreteli. Bukan apa-apa. Aku sangat malu karena badanku sangat kurus. Tulang rusukku kelihatan menonjol.

“Dari pandangan fisik sudah kelihatan bahwa pasien ini termasuk pasien malnutrisi,” kata dokter pembimbing mereka.

Tentu saja aku kaget disebut penderita paru-paru plus gizi buruk. Padahal selama aku kerja di media online sebuah televisi partikelir dan sebagai jurnalis hampir setiap hari bergulat dengan tulisan dan laporan tentang malnutrisi.

“Lho, kok aku yang menderita gizi buruk?” batinku, keder.

“Ayo Pak ucapkan 9-9-9,” kata seorang mahasiswa sambil menempelkan kedua telapak tangannya ke dada sebelah kiri dan kanan.

“9-9-9,” ucapkan menurut.

Seorang mahasiwa lain bertindak yang sama Cuma nomornya diganti.

“Coba ucapkan 7-7-7.”

“7-7-7.”

Belakangan aku tahu dari analisis mereka bahwa paru-paru yang bermasalah atau mengandung cairan terangkat lebih lambat dibandingkan dengan paru-paru yang sehat.

Tes lainnya adalah perkusi. Tulang rusukku diketok-ketok dengan teluncuk menyerupai palu. Paru-paru atau bagian yang sehat akan berbunyi nyaring sedangkan yang bermasalah bersuara redup.

Menjadi kelinci percobaan sangat membosankan karena berulang-ulang. Bukan hanya oleh satu orang tetapi lebih dari enam orang. Entah berapa kali dadaku dipegang mahasiswa dan entah berapa kali tulang rusukku bertalu-talu.

Aku menjadi proyek percobaan ini selama tiga kali. Sementara kasus yang keempat sempat membuat keluargaku terutama ayahku panik. Ini karena aku tiba-tiba dibawa seorang suster berpakaian preman ke ruangan Melati, kira-kira berjarak 200 meter. Aku sudah sudah tahu bahwa aku bakal dijadikan lagi kelinci percobaan.

Benar saja, di sebuah ruangan aku disuruh menunggu hampir setengah jam. Aku kedinginan karena ruangannya ber-AC. Setelah itu datang mahasiswa bertampang Arab.

“Maaf, ya Mas. Mas nanti bakal menjadi model untuk ujian saya. Dosen penguji saja masih di perjalanan. Nanti sebentar lagi ke sini,” cerocosnya.

Aku dalam batin tertawa disebut model. Maksudnya model kurus kering, batinku lagi. Aku jadi percaya pada bahan candaan: Ya, paling-paling kamu jadi model obat nyamuk! Itu untuk meledek orang jelek. Aku ternyata laku untuk model orang penyakitan, lagi-lagi aku membatin.

Ia seperti mahasiswa sebelumnya. Kembali aku harus mengucapan angka yang membosankan: 7-7-7. Tapi aku merasa kasihan juga kepada mahasiwa tersebut. Aku juga pernah jadi mahasiswa.

Badanku yang kerempeng dan lemas dibolak-balik seperti pepes ikan. Membosankan. Aku meminta izin kepada mahasiswa itu untuk minum sejenak yang disediakan suster tadi.
Belakangan, ayahku di ruang perawatan panik. Anaknya yang belum recovery, raib. Ternyata suster yang membawaku tidak meninggalkan pesan dan tidak berkordinasi dengan suster di ruang perawatan.

Ketika aku tiba di ruangan, ayahku yang bingung, kaget. Aku yang lemas ternyata muncul dan bisa berjalan tegap.

“Lho tadi di ruangan mana?” tanya ayahku.

“Di Melati. Jadi kelinci percabaan lagi”

“Nggak diantarkan lagi sama suster?”

Aku menggeleng.

“Bapak tadi dari laboratorium Mikrobiologi,” tuturnya

“Gimana Pak hasilnya?” tanyaku penasaran

“Di bawah ada tulisan. Tidak ada sel ganas,” kata ayahku sambil mengintip dua lembar laporan laboratorium yang belum diberikan ke dokter spesialis paru-paru yang merawatku.

Aku merasa lega. Selama ini aku membaca dan mendengar bahwa dalam cairan paru bisa terlihat sel ganas berupa kanker. Aku dua hari di ruang perawatan sangat khawatir.

Apalagi di ruang perawatanku ada seorang pasien yang setelah diambil cairannya ternyata ditemukan sel ganas di dalamnya. Ia sudah beberapa kali menjalani kemoterapi. Aku sangat takut.

Dokter mengabarkan bahwa satu hari lagi aku sudah bisa pulang. Kabar itu sangat mengembirakan dan membuat aku semakin bersemangat. Semua makanan yang disediakan rumah sakit pagi, siang dan sore tandas. Aku paksakan untuk masuk biar berat badan terus bertambah.

Aku sudah terbayang akan segera mencium anaku. Namun itu sepertinya tak akan terjadi selama enam bulan. Sebab menjelang kepulanganku dokter menyatakan aku terkena TB alias TBC. Aku sebenarnya sudah jauh-jauh hari curiga karena aku diberi resep empat jenis obat paru-paru.

Ini berarti aku tidak bisa mencium orang sembarangan termasuk istriku tercinta. Aku menjadi “orang terbuang” untuk sementara di keluargaku gara-gara "penyakit orang miskin" ini. Duh! []

Jakarta, 10/12/2007

Salah Diagnosis (1)

2007-11-29T18:42:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang, editor situs myRMnews (Grup Jawa Pos)

DIRAWAT di rumah sakit dari 31 Oktober hingga 11 November di Rumah Sakit Pusat Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur, tidak hanya menyisakan kisah yang menjengkelkan dan menyedihkan tetapi juga ada pengalaman lucu yang menggelikan.

Aku divonis menderita efusi pleura massif. Paru-paruku bagian kiri terendam cairan yang diperkirakan mencapai 4 liter. Dari literatur yang aku baca jenis penyakit paru-paru ini bisa terjadi karena tumor, infeksi, bakteri tuberkolosis (TBC) dan banyak lagi.

Pengalaman selama 10 hari di rumah sakit ini aku catat dalam tiga tulisan masing-masing berjudul “Salah Diagnosis”, “2 Liter Cairan Mengalir dari Paru-paruku” dan “Jadi Kelinci Percobaan.”

***

AWALNYA cuma demam setiap petang. Namun, setelah ditidurkan demam pun biasanya hilang. Atau kalau berlanjut beberapa hari aku biasanya ke dokter umum, diberi beberapa jenis obat dan dua hari kemudian sembuh. Badan pun segar seperti sediakala.
Namun, belakangan aku merasakan demam disertai batuk dan sesak nafas. Awalnya aku biarkan saja karena aku yakin beberapa hari kemudian pasti sembuh.

Tapi bukan kesembuhan yang didapat, demam tetap terjadi hampir setiap petang. Bahkan kini penderitaan ditambah dengan batuk kering dan berat badan tiba-tiba melorot.

Tubuh yang tadinya berbobot 50 kilogram anjlok menjadi 46 kilogram.
Aku kembali berobat kepada dokter yang juga spesialis farmakologi. Ia sangat dikenal di Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur.

Dalam pemeriksaan dan konsultasi sekitar 5 menit aku didiagnosis memiliki kelainan jantung. “Detak jantung Anda tidak teratur,” kata sang dokter. “Saya kasih resep obat antidebar dan lima hari lagi ke sini,” pinta sang dokter.

Setelah di rumah aku berharap obat antidebar ini sekaligus dapat menyembuhkan sesak nafas yang terus menyiksa. Ternyata tak ada perbaikan sama sekali.

Baru dua hari sejak konsultasi, aku kembali menyambangi sang dokter. “Dok, sesak nafasnya tak sembuh. Mungkin ada masalah dengan paru-paruku,” kataku.

Dokter kembali menempelkan statoskop di seluruh permukaan dada. Tidak ada yang tersisa. “Anda perlu di-rontgen (foto thorax), periksa darah dan juga jantung. Saya kasih rujukannya. Kalau bisa malam ini sehingga besok bisa diketahui,” kata sang dokter.

Aku menjalani semua rekomendasi yang disarankan dokter. Aku mencoba untuk bersikap tenang kendati aku sempat deg-degan menjalani tes kesehatan karena takut ketahuan penyakit yang bersarang di tubuhku.

Hanya beberapa jam hasil tes sudah dapat dibawa dan esoknya aku serahkan ke dokter. “Paru-paru Anda terendam cairan sebelah kiri. Anda perlu dirawat. Saya sarankan Anda malam ini juga dirawat di RSP Persahabatan,” begitu lancarnya dokter berkata sambil menerawang foto rontgen.

Aku yakin dia sama sekali tidak memperhatikan reaksi wajahku, detak jantungku serta psikologisku. Padahal mendengar “vonis” paru-paruku bermasalah seolah-olah dunia ini bergoyang.

Sejak kecil memang aku antijarum suntik dan takut dengan rumah sakit. Aku traumatis dengan jarum suntik saat disunat. Bius lokal yang ditancapkan sangat sakit luar biasa.

Saat ada imunisasi di sekolah aku lebih memilih dihukum guru, esoknya. Karena aku ketahuan kabur saat guru membariskan murid di depan unit kesehatan sekolah (UKS). Jarum suntik membuat aku trauma sampai sekarang.

Pulang ke rumah serasa limbung. Istriku sudah melihat raut mukaku yang terus menonjolkan tulang pipi. Istriku gampang panik dan kerap malah menambah aku semakin tidak tenang.

“Hasilnya gimana. Tak apa-apa kan. Ya, sudah makanya dari dulu juga aku minta jaga kesehatan. Ceril (anakku) masih 2,5 bulan bapaknya udah penyakitan,” cerocosnya.

Aku tahu, istriku panik bukan karena benci tapi karena ia sangat mencintaiku. Ia sangat khawatir dengan kesehatanku. Istriku sangat tahu bahwa aku adalah tulang punggung keluarga yang harus menyiapkan pendidikan dan asuransi kesehatan yang bagus bagi buah hatiku.

“Kalau bisa kita harus dari sekarang menyiapkan asuransi bagi anak biar nanti kuliah nggak kelabakan,” kata istriku suatu waktu.

Aku masih belum percaya bahwa jalan satu-satunya adalah dirawat di rumah sakit. Dirawat berarti bergabung dengan sekelompok orang sakit karena aku mampunya di kelas tiga. Terakhir, sudah pasti butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi tabunganku masih tipis karena duit tersita pada saat operasi sesar anak pertamaku.

Aku malam-malam bertanya kepada istri dan meminta pendapatnya. “Bagaimana, Ma kalau Papa berkonsultasi dulu ke dokter spesilis paru-paru. Siapa tahu nggak harus dirawat. Syukur-syukur cukup pakai obat,” kataku bergetar.

“Ya, kita coba saja. Mudah-mudahan bisa sembuh pakai obat,” jawab istriku sambil menyusui putri kecilku.

Esoknya dari informasi saudaraku, didapat klinik yang juga tempat praktik dokter paru-paru cukup dikenal di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. “Anda nggak ngomong pun sudah saya bayangkan bagaimana sakit dan sulitnya bernafas,” kata dokter tersebut ramah.

“Jadi saya harus dirawat, Dok?” tanya saya.

“Ya. Tidak ada jalan lain kecuali paru-paru Anda mau hilang satu,” katanya. “Anda adalah pasien kelima saya yang menderita penyakit sejenis.”

“Terserah Anda mau dirawat di mana.”

“Ya, Persahabatan saja, Dok,” kataku pasrah.

Bayanganku menerawang ke RSP Persahabatan di Jalan Persahabatan I Rawamangun, Jakarta Timur. Aku bayangkan bangunan tua, pohon-pohon besar dan lorong yang sepi kalau malam hari.

RSP Persahabatan dibangun pada tahun 1961 oleh insinyur-insinyur Uni Sovyet. Pembangunan rumah sakit ini satu paket dengan Gedung DPR dan, Gelora Bung Karno dan Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. []

Jakarta, 28/11/2008

Mengapa BPLS bukan BPLL?

2007-05-13T22:16:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang

MASA tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo berakhir 8 April lalu. Kini pemerintah menggantinya dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Badan ini dikukuhkan dengan Peraturan Presiden No. 14/2007.

Badan ini lebih powerful, terstruktur, dan tugas-tugas personelnya lebih jelas. Pemerintah beralasan, penanganan semburan lumpur dari sumur Lapindo Inc. yang berdampak kepada ekonomi dan sosial masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur tidak cukup hanya ditangani sebuah tim.

BPLS atau BPLL

Penulis tidak mempermasalahkan biaya untuk BPLS yang dicomot dari APBN. Juga tidak mempermasalahkan personelnya yang banyak diragukan kapasitas serta kapabilitasnya. Boro-boro usil mempermasalahkan Ketua BPLS Sunarso, seorang jenderal yang dekat dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Keluarga Bakrie adalah pemilik Lapindo Inc.

Yang membuat penulis gusar adalah kenapa namanya BPLS bukan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLL) atau BPL2? Adakah motif sistematis di balik nama itu?

Apakah saya usil? Sepertinya tidak. Penulis yakin Presiden SBY dan penasihatnya memikirkan secara matang untuk memutuskan nama BPLS ini. Penulis juga yakin tim komunikasi politik SBY sangat terlatih dalam memutuskan sebuah nama sebelum dilempar ke publik. Bukankah SBY dan timnya sangat cerdik dan berpengalaman dalam Pilpres 2004.

Indikasinya bisa dilihat dari orang-orang Partai Demokrat (PD) yang sangat terdidik secara akademis, baik di lingkungan partai atau di lingkungan koran Jurnal Nasional, afiliasi PD. Di koran Jurnal Nasional misalnya. Di sana bercokol orang-orang lembaga swadaya masyarakat (LSM) mumpuni serta seniman dan budayawan yang sangat andal dalam berbahasa. Dari latar belakang itu, penulis yakin ada upaya sistematis dari pemerintah SBY untuk mereduksi dan mengaburkan permasalahan substansial dari kasus Lapindo. Artinya, penamaan BPLS itu direkayasa dan penuh motif.

Kelemahan wartawan

Penamaan BPLS, dalam amatan penulis sebagai sebuah upaya hegemoni bahasa dari pemerintah pusat dalam membuat istilah. SBY sangat paham bahasa pemerintah atau pejabat di era Orde Baru sangat mengakar di masyarakat. Bahasa pemerintah sangat mudah ditelan mentah-mentah oleh masyarakat termasuk oleh jurnalis.

SBY juga paham bahwa jurnalis Indonesia umumnya sama dengan orang awam, malas berpikir kritis. Orang-orang di sekitar SBY juga sangat mengerti dengan karakter jurnalis Indonesia paling malas memverifikasi data dan malas mencari latar belakang permasalahan.

Banyak jurnalis yang hanya puas mencegat pejabat secara keroyokan (hit and run) dan mengunyahnya bersama-sama. Selama ini bisa dilihat di koran atau di televisi pernyataan pemerintah selalu menjadi headline. Bukan latar belakang beritanya yang menjadi headline.

Selain itu, persaingan antarmedia juga semakin memperparah wartawan sehingga tidak ada waktu atau memang malas untuk melakukan syarat wajib: cek dan ricek. Lebih-lebih menggunakan nalarnya. Apalagi dengan sistem deadline yang mendekati realtime, berita menjadi industri dan jurnalis menjadi mesin.

Analisis wacana kritis

Dalam teori Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), penamaan BPLS yang dilakukan SBY patut dicurigai. BPLS dan BPLL jelas berbeda baik dari singkatan maupun substansinya.

Dalam CDA ada istilah nominalisasi (membesarkan atau mengecilkan jumlah). Nominalisasi dalam hal-hal tertentu bisa berdampak baik, tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa berdampak mengaburkan masalah. Pemilihan frasa "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo" di sini terlihat ada upaya pengaburan isu dan siapa yang harus yang bertanggung jawab.

Jelas ini menyesatkan. Dalam frasa "lumpur lapindo" jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa pembuat bencana. Latar belakang sangat jelas yaitu pengeboran sumur oleh Lapindo Inc. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, Lapindo.

Sedangkan dengan frasa "lumpur sidoarjo". Isu Lapindo diarahkan menjadi tanggung jawab warga Sidorjo atau Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Di sini ada upaya mengalihkan tanggung jawab institusi menjadi tanggung jawab kolektif.

Upaya ini sudah berhasil dengan gejala yang sudah tampak seperti warga secara perlahan bukan lagi membenci PT Lapindo, tetapi sudah membenci pemerintah daerahnya. Ini karena isu yang dikembangkan mengarahkan bahwa lumpur itu menjadi tanggung jawab kolektif pemerintah daerah juga.

Dilema media

Kini media cetak, elektronik dan internet menerima hasil jadi penamaan versi pemerintah. Dampak penamaan versi pemerintah ini sangat dahsyat. SCTV dan RCTI yang sebelumnya menggunakan frasa "lumpur lapindo" terpaksa menggunakan "lumpur sidoarjo".

Kecuali memang Lativi dan ANTV. Kedua televisi ini memang sejak dari awal sudah menggunakan frasa "lumpur sidoarjo". Maklum kedua stasiun televisi ini memang milik keluarga Bakrie.

Apakah jurnalis boleh mengganti nama ini menurut versinya? Saya menjawabnya boleh-boleh saja. Alasannya, penamaan versi pemerintah terlalu mengecilkan permasalahan. Dan terlihat ada upaya untuk mengaburkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus lumpur Lapindo. Wartawan yang mempunyai hati nurani dan tanggung jawab moral, penulis sarankan untuk menulis dalam medianya dengan sebutan BPLL atau BPL2.[]

Jakarta, 30 April 2007

Waduh, Radio Komunitas Kembali Dirazia

2007-03-24T19:59:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang

LEMBAGA Penyiaran Komunitas (LPK) khususnya radio komunitas kembali berduka. Sejumlah radio komunitas di Maluku, Jawa Barat, dan Jakarta diberangus.

Ada saja alasannya. Khusus untuk di Jakarta, radio komunitas dituding mengganggu spektrum frekeunsi 118 MHz yang digunakan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dasarnya surat Kepala Cabang PT Angkasa Pura II tertanggal 5 Maret 2007.

Mendapat surat tersebut Balai Monitoring Frekuensi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi langsung bereaksi. Mereka kembali getol menyisir radio komunitas di sekitar Halim Perdanakusuma.

Wilayah yang disisir meliputi Bekasi (Jalan Patriot, Grand Mall Kranji, Jalan HR Sukarna, Pondok Gede, Jatiwaringin, dan Jaticempaka) dan Jakarta Timur (Kalimalang dan Pondok Kelapa).

LPK dan Anak Tiri

Dari mulai pembahasan draf RUU hingga terbentuknya UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LPK sudah dipandang sebelah mata dan kehadirannya dianggap sebagai penyakit. Saat itu Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) paling giat menolak kehadiran LPK. Mereka menilai LPK adalah pesanan asing dan akan memecah belah bangsa.

Tuduhan yang dangkal bila karena gara-gara radio komunitas dibantu UNESCO, LSM asing atau karena disponsori Bank Dunia dan kedutaan asing. Radio komunitas yang dibantu asing ini pada intinya sebatas dibantu dalam bentuk peralatan dan teknik produksi. Sebuah kecurigaan yang terlalu berlebihan.

Kecurigaan terhadap LPK termasuk radio komunitas, memang telah menjadi agenda kolektif penggiat radio mainstream. Kecurigaan ini sebenarnya beralasan. Selain radio komunitas semakin tumbuh subur juga dalam jangka panjang mengancam pundi-pundi radio siaran niaga.

Penggiat periklanan, kini lebih realistis dengan pasar yang semakin tersegmentasi. Radio komunitas, menjadi pilihan untuk memasarkan produk kliennya. Bila radio komunitas dikelola secara baik, pasar radio siaran niaga sebenarnya dalam ancaman.

Pemilik produk pertanian seperti pupuk atau disinfektan tentu saja lebih sangkil dan mangkus memasang iklan di radio komunitas khusus petani sayur. Atau pemilik produk pengolahan limbah sapi lebih cocok memperkenalkan produk barunya di radio komunitas khusus peternak sapi.

Malah lucu, bila produk di atas disiarkan di jaringan radio Trijaya FM, Women Radio, Ramako, atau Sonora. Bukan saja iklan tersebut akan merusak wibawa radio tersebut tetapi juga pasti akan ditertawan pendengarnya.

Radio Komunitas Bukan Ancaman

UU No 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran mengakui keberadaan LPK sebagaimana diakuinya juga Lembaga Penyiaran Publik dan Penyiaran Swasta. Tetapi kenapa tak satu kebijakan pun yang mengatur LPK? Izin LPK sejauh ini hanya bermodalkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Sejatinya, LPK bukan ancaman radio swasta tetapi sebagai pelengkap. Radio komunitas misalnya, dia dapat menampung masyarakat yang secara profesi dan mata pencahariannya tidak tertampung dalam radio mainstream.

Nelayan, gelandangan, para pemulung, misalnya radio mana yang peduli kepada mereka selain radio komunitas. Belum lagi kalupun ada radio swasta yang peduli dengan mereka, radio tersebut sifatnya hanya satu arah. Mereka tidak dapat berpartisipasi.

Sedangkan dalam radio komunitas, mereka menganut falsafah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Radio komunitas secara cerdas mengembangkan media letaracy (melek media). Artinya mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi acara sendiri sesuai dengan kebutuhan audiensnya.

Diakui memang banyak juga radio komunitas yang bermasalah. Ada juga radio komunitas yang memancing perkelahian antarkampung. Tetapi pemerintah juga jangan menutup mata misalnya ada radio komunitas yang bisa memberdayakan masyarakat sekelilingnya.

Radio Angkringan di Jogyakarta yang dapat menyediakan beasiswa bagi murid yang tak mampu atau radio komunitas di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang Bekasi yang memberdayakan dan pendidikan bagi anak-anak pemulung.

Penertiban yang bijak adalah perlu tetapi penertiban yang malah mematikan radio komunitas perlu dipertanyakan. Mungkin malah yang perlu ditertibkan adalah lembaga monitoring frekuensi di daerah-daerah. Menurut pengamat media Sirikit Syah dalam milis jurnalisme, malah banyak pejabat monitoring di daerah yang menerbitkan surat pinjaman kanal. Nah, lho![]

Jakarta, 24 Maret 2007

Ojek, Bikin Semrawut Tapi Dibutuhkan

2007-03-24T19:56:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang

OJEK memang bukan moda transportasi yang diakui pemerintah DKI Jakarta, sama seperti halnya becak. Namun, keberadaanya kerap dibutuhkan terutama dengan kondisi jalan-jalan utama Jakarta yang macet saban pagi dan sore hari.

Ojek sebelumnya hanya beroperasi di perkampungan atau pinggiran Kota Jakarta seperti halnya di Depok, Pondok Gede, Kalimalang, Ciputat, dan Ciledug. Tetapi belakangan, jasa ojek merangsek ke pusat-pusat kota dan jalan-jalan utama.

Kini hampir di tiap pintu gerbang perkantoran di Jalan Gatot Subroto, Thamrin, dan Jenderal Sudirman pasti menemukan ojek. Untuk membedakan dengan pengendara sepeda motor lainnya, sepeda motor ojek biasanya berkalung kertas karton bertuliskan: OJEK.

Memang banyak yang mengakui, ojek sangat efektif dalam menyiasati kemacetan Jakarta. Namun, keberadaan mereka juga banyak mengganggu keindahan dan keselamatan.

Bila Anda sekali-sakali naik bus umum dan hendak turun di halte Benhil (Bendungan Hilir), sudah dapat dipastikan Anda akan kesulitan turun dari bus. Pemandangan ojek berkejar-kejaran sambil memepet bus umum sangat berbahaya bagi penumpang bus.

Tidak hanya untuk penumpang bus, kecelakaan yang lebih fatal juga mengancam pengendara ojek. Mereka bisa saja terserempet bus yang akan minggir di dekat halte.

Ojek di halte Benhil tidak seperti di pangkalan lainya yang masih memegang prinsip antre atau bergiliran. Ojek halte Benhil lebih mengandalkan nyali, kegesitan dan tenaga yang prima. Bila nyali ciut jangan coba-coba menjadi tukang ojek di halte Benhil.

Nyali bukan hanya harus dimiliki tukang ojek tetapi juga wajib dimiliki pejalan kaki. Sewaktu-waktu Anda bisa saja saat tengah berjalan diseruduk ojek karena aktivitas mereka juga kadang menghabiskan badan trotoar.

Dalam istilah ekonomi, menjamurnya ojek karena adanya permintaan. Ojek telah menjadi alternatif dalam mencari nafkah dan akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya kaum urban di Jakarta. Cuma masalahnya, ketertiban dan kenyamanan pejalan kaki dan penumpang angkutan umum juga perlu diperhatikan.[]

Jakarta, 21 Maret 2007

Menunggu Gubernur Peduli Galian

2007-03-24T19:53:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang

MUNGKIN terlalu remeh atau sangat berlebihan bila saya meminta calon Gubernur DKI Jakarta yang kini tengah menebar pesona untuk peduli galian di ibu kota ini. Saya pikir juga tidak terlalu populis untuk meminta gubernur peduli terhadap galian yang terkesan sebagai proyek tahunan ini.

Tetapi menurut saya, masalah galian di Jakarta ini tidak bisa disepelekan. Bila galian itu di kampung-kampung mungkin tidak masalah. Tetapi bila galian itu di pusat kota seperti di Jalan Gatot Subroto, Sudirman, Thamrin atau di Medan Merdeka, tentu menurut saya sangat bermasalah.

Bukankah Jakarta adalah wajah Indonesia? Tentu saja Jakarta yang menjadi etalase Indonesia seharusnya bersih, nyaman dan juga aman. Galian perlu diannggap serius karena selain mengganggu keindahan juga bisa mengganggu kenyamanan pejalan kaki.

Musim galian juga selalu kompak dengan musim hujan. Bagi pekerja galian ini memang menolong karena tanahnya mungkin gembur sehingga mudah digali. Tetapi bagi pengguna jalan, tanah galian itu bisa menjadi biang kecelakaan. Tidak sedikit kecelakaan sepeda motor terjadi karena terpeleset tanah galian.

Bila Anda melewati, Jalan Gatot Subroto atau Sudirman sampai saat ini masih bisa ditemukan sejumlah galian yang masih dalam proses pengerjaan. Selebihnya sudah selesai dikerjakan tetapi perbaikannya tidak sempurna.

Galian serupa juga masih bisa di lihat di TB Simatupang, Buncit Raya atau di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Belum lagi galian di sejumlah pinggiran kota seperti Pondok Gede atau Lenteng Agung.

Anehnya, setiap proyek galian rampung, perbaikannya tidak seperti kondisi semula. Banyak pedestrian atau trotoar atau halte bus malah rusak parah. Konblok trotoar dipasang seenaknya dan akhirnya berantakan. Jalan menjadi becek dan licin.

Sudah banyak ahhli tata kota yang memberikan solusi atas kesemrawautan ibu kota ini. Misalnya untuk masalah galian ini ada pakar yang menyarankan agar PDAM Jaya, PLN, Telkom atau Indosat yang berhubungan dengan galian tiap tahun agar membangun terowongan bersama. Terowongan ini diharapkan dapat mengurangi penggalian di ibu kota. Sampai saat ini, ide itu belum ada realisasinya.

Sepertinya, calon Gubernur Jakarta yang akan bertarung dalam pilkada langsung 8 Agustus mendatang perlu memperhatikan masalah galian ini. Karena tak ada gunanya taman atau trotoar dibangun sebagus mungkin dengan biaya miliaran rupiah karena sewaktu-waktu digali lagi.[]

Jakarta, 21 Maret 2007

Gonjang-ganjing TVRI, Tanya Kenapa?

2007-03-24T19:42:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang

Direktur Program dan Pemberitaan Rully Charmeinto Iswahyudi menyatakan akan melawan bila Dewan Pengawas TVRI memecatnya.

DEWAN Pengawas TVRI menonaktifkan Direktur Program dan Pemberitaan Rully Charneianto Iswahyudi melalui surat bernomor 77/Dewas/TVRI teranggal 15 Maret 2007.

Rully menyatakan dapat menerima surat penonaktifan. Tetapi bila dipecat, nanti dulu. Bekas produser di Metro TV ini bertekad untuk melawan. “Kalau saya dipecat, maka saya akan menuntut mereka,” kata Rully kepada Situs Berita Rakyat Merdeka kemarin (Jumat, 16/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kamis lalu, ratusan karyawan TVRI memaki-maki dan mengusir direksi dalam sebuah dialog menyusul mosi tidak percaya karyawan yang disampaikan ke Komisi I DPR.

Dalam dialog yang dgelar di Auditorium TVRI tersebut, karyawan yang emosional merangsek ke meja direksi dan mengusirnya. Direksi terutama Direktur Pemberitaan Rully dianggap tidak pantas menduduki jabatan tersebut. Rully juga dituduh sewenang-wenang karena memecat 19 karyawan.

Sebaliknya, Rully menuduh, para karyawan yang menentangnya sebagai bagian dari status quo. Atau dalam istilah Rully, karyawan yang berada di wilayah aman (cover zone). Rully menganggap karyawan ini terusik karena ada pembenahan manajemen.

Ini karena dalam kesemrawutan manajemen TVRI, menurut Rully, ada sekelompok orang yang malah menikmatinya. Ia mencohtahkan, banyak program dan iklan yang masuk nyelonong begitu saja tanpa diketahui manajemen.

Kisruh di TVRI sebenarnya bukan yang pertama kali. Kasus serupa juga sempat terjadi saat Sumita Tobing yang sebelumnya dikenal bertangan dingin melahirkan Liputan 6 SCTV, sejak 28 Juni 2001 diangkat sebagai Direktur Utama TVRI. Kembalinya “si anak hilang” itu ke TVRI semula diharapkan membawa semangat dan etos kerja baru.

Kemampuan doktor jurnalistik lulusan Ohio State University itu tak diragukan lagi. Sikap profesionalnya teruji dengan keberhasilannya mengemas Cakrawala ANTV dan ikut membidani Metro TV -- yang akhirnya keluar dengan alasan berbenturan konsep dengan pemilik modal.

Dalam kata sambutan pelantikannya, Sumita bertekad untuk memperjuangkan TVRI lepas dari jerat status perusahaan jawatan yang dinilainnya terlalu kaku.

Idealnya, menurut Sumita TVRI harus menjadi badan usaha milik negara yang lincah mencari biaya operasional termasuk menggali sumber-sumber pembiayaan dari iklan, namun tidak profit oriented.

Dan ini berhasil dengan keluarnya PP No. 9 Tahun 2002 tentang perubahan status dari perusahaan jawatan menjadi perseroan terbatas.

Namun, konsep Sumita tersebut sulit terealisasi menyusul kuatnya risistensi dari dalam. Empat direksi yang berada di bawahnya, masing-masing Direktur Teknik Ahmad S. Adiwijaya, Direktur Produksi Barita E. Siregar, Direktur Administrasi dan Keuangan Badaruddin Achmad, dan Direktur Pemasaran Sutrimo, malah menciptakan opisisi. Keempat direksi juga konon menentang audit menyeluruh atas aset dan keuangan TVRI.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan sejumlah penyelewengan dana di beberapa divisi TVRI. Di antaranya penyelewengan itu terjadi dalam pembukuan piutang kontribusi televisi swasta yang dipungut setiap tahun sebesar 12,5 persen dari perolehan iklan. Selisih antara hasil audit dengan neraca per 6 Juni 2000, misalnya, mencapai Rp 65 miliar.

Kebocoran itu, belum dari proses pengadaan barang, dana dari masyarakat berupa iuran televisi, serta sumber-sumber lain yang tidak jelas pembukuannya. Diduga, audit itu akan membongkar borok-borok pengelola TVRI di masa silam, termasuk yang sudah pensiun.

Bisa, jadi apa yang dituduhkan Rully benar. Ada sekelompok orang yang merasa terusik bila manajemen TVRI dibenahi karena pundi-pundi atau lahan korupsinya terbongkar. Tetapi cara Rully memutar program tayang ulang (rerun) yang hampir 80 persen dari keseluruhan acara atau memecat penyiar secara sewenang-wenang juga terlalu berlebihan.

Status TVRI sebagai televisi publik sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Memang, karyawan yang sangat gemuk lebih dari 7.000 orang, menjadi masalah tetapi bukan berarti tanpa solusi.

Usulan untuk tidak menerima karyawan baru (zero growth) dan pensiun dini bagi karyawan di atas usia 40 tahun sebenarnya bisa menjadi solusi yang bijak.[]

Jakarta, 17 Maret 2007

Menulis Itu Candu

2007-02-12T08:31:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang
Penulis lepas dan kini tengah menyelesaikan draf buku “Jurnalis Overdosis”

"Semua harus ditulis. Apa pun.... Jangan takut tidak dibaca atau diterima penerbit. Yang penting tulis, tulis dan tulis. Suatu saat pasti berguna." (Pramoedya Ananta Toer, Menggelinding 1, 2004)

SAYA kadang menyesal kenapa ungkapan inspiratif tersebut tidak saya dengar atau baca pada awal-awal saya menggeluti profesi tulis-menulis. Belakangan saya menyadari, hal itu tak harus disesali karena sebelum menemukan ungkapan itu pun saya sebenarnya sudah mempraktikkan semangat almarhum Pramoedya Ananta Toer sejak awal atau tepatnya sejak sekolah menengah pertama kendati dalam bentuk tulisan tangan karena tinggal di udik, mesin tik adalah barang langka.

Metamorfosa Tujuan Menulis

Awalnya saya ingin segala macam ditulis. Tetapi saat memutuskan menulis sebagai profesi, saya termasuk yang mengukur kemampuan. Belakangan setelah ditimbang-timbang ternyata saya memutuskan lebih fokus pada kajian media dan budaya yang memang tak jauh dari profesi dan praksis saya selama ini.

Terus terang saja, awalnya menulis bagi saya dianggap sebagai modal sosial dan mencari popularitas. Belakangan kegiatan menulis tidak sekadar itu melainkan telah bermetamorfosa menjadi candu, doping dan terapi bagi saya untuk menghindari kejenuhan dari kegiatan sehari-hari yang monoton.

Belakangan saya juga mendapatkan semangat tambahan untuk terus menulis yang spiritnya sama dengan Pramoedya Ananta Toer setelah membaca buku Balthasar´s Odyssey karya penulis Lebanon Amin Maalauf. Tokoh utamanya Balthasar--ketika jurnal hariannya ludes saat kebakaran hebat di Kota London--bertekad: "Bagaimanapun penaku harus berdiri dan terus bergerak di atas kertas. Tak peduli apakah buku itu akan bertahan lama atau hangus dilalap api, aku akan tetap menulis aku akan terus menulis."

Menulis Itu Praktik

Saya yakin setiap orang sebenarnya mempunyai gagasan dan ide hebat dalam otaknya. Itu juga saya rasakan sendiri. Tetapi memang setiap orang mempunyai daya tulis berbeda-beda. Ada yang begitu saja dengan mudah (daya cepat) menuangkannya ke dalam bentuk karangan ada juga yang sulit sekadar satu paragraf sekalipun.

Bagi yang memiliki daya lambat dalam menuangkan gagasan ke dalam sebuah karangan utuh, itu bukan masalah dan bukan berarti vonis. Caranya cuma satu: perbanyak praktik.

Yayan Sopyan, seorang penggiat buku, menulis dalam situs pribadinya: “Sebuah gagasan yang Anda miliki--sehebat atau seculun apapun, sekecil atau sebesar apapun--memang merupakan modal yang bagus untuk menulis. Tapi menulis adalah sebuah praktik, sebuah tindakan konkret.”

Banyak cara untuk membiasakan dan melatih menulis. Bagi orang yang rajin dan jujur bisa melatihnya dan mendisiplikannya dalam jurnal harian atau diary. Jurnal harian juga bisa dalam bentuk buku yang dikemas khusus atau dalam bentuk weblog, atau dua-dauanya.

Jurnal harian juga bisa bermacam-macam, bisa hal-hal yang bersifat privat bisa juga yang agak serius. Saya misalnya selain membuat jurnal harian biografis, juga membuat jurnal yang bersifat analisis. Misalnya saja, saat saya melihat tumpukan sampah di jalanan sehabis banjir, saya tulis dalam jurnal harian soal dampak sampah bagi kesehatan dan cara menanggulanginya.

Begitu juga saat saya melihat iklan di televisi yang tidak mendidik dan tidak bisa dicerna pesannya, saya kritik habis-habisan ditambah sedikit kutipan literatur sambil dilampiaskan dengan kata-kata yang tak pantas bila dipublikasikan. Bagi saya yang penting emosi saya terekspresikan.Toh, tulisan itu (untuk saat ini) tak merugikan orang lain karena tidak dipublikasikan.

Menulis tidak harus dengan bahasa rumit, absurd dan penuh dengan kosakata asing bila memang tidak perlu. Menulis yang enjoy adalah menulis dengan bahasa dan gaya sendiri. Kecuali memang berikrar menjadi penulis profesional dan menulis untuk dipublikasikan maka harus mengikuti kaidah-kaidah publik. Bila tulisannya memang bersifat privat atau jurnal harian, bahasa “aku” memang lebih emosional dan ekspresif.

Mulai dari Hal Kecil

Bahan atau isu menulis tidak harus bermagnet besar seperti yang menjadi konsumsi elite politik atau elite budaya. Seperti kata Aa Gym mulailah dari hal-hal kecil. Begitu juga menulis, tidak harus dari isu besar tetapi dari lingkungan kecil (lokalitas) atau kehidupan sehari-hari.

Jangan sepelekan hal-hal kecil. Mungkin saja pada zaman sekarang hal-hal yang kecil itu tidak ada artinya. Tetapi bisa jadi pada zaman yang akan datang hal kecil itu menjadi besar dan menjadi saksi sejarah.

Seorang gadis Yahudi Anne Frank mungkin sebelumnya menulis buku harian di tempat persembunyiannya tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Saat itu ia menulis untuk curhat kepada kertas karena dianggapnya kertas paling jujur. Belakangan, setelah Nazi keok, buku Anne Frank diterbitkan dan menjadi saksi sejarah. Padahal isinya sangat pribadi.

Intinya, benar apa yang ditulis Pramoedya Ananta Toer. Apapun harus ditulis. Jangan berpikir tulisan itu berguna atau tidak, untuk pribadi atau konsumsi publik, sesuai kaidah atau tidak. Yang penting tetap tulis dan tulis. Paling tidak berguna untuk diri sendiri.[]

Jakarta, 12 Februari 2007

=====

Yayat R Cipasang lahir dan dibesarkan di sebuah udik di Priangan Timur, tepatnya di Ciamis, 29 Maret 1973. Menulis kreatif sejak sekolah menengah pertama dan baru berani mempublikasikan tulisan saat kelas tiga sekolah menengah atas di distrik terpencil. Artikel pertama tentang kegiatan sekolah dimuat di Tabloid Mitra Desa (Grup Pikiran Rakyat Bandung) pada 1992. Nafsu menulis tak terbendung saat kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sayang di kampus "Institut Publisistik Bogor" ini penulis tak bertahan karena harus menerima vonis drop out. Semangat menulis tak pernah padam hingga kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (2000). Sejumlah tulisan berupa feature, resensi buku, dan artikel dimuat di Pikiran Rakyat, Waspada, Sinar Harapan, Suara Karya, Berita Buana, Tabloid Wanita Indonesia, Majalah Pantau dan Reader's Digest Indonesia.[kangyayat@gmail.com]

Jiwa Sosial Media Massa di Tengah Bencana

2007-02-09T03:39:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang
Penulis lepas dan kini tengah menyelesaikan draf buku “Jurnalis Overdosis”

PERNYATAAN Menko Kesra Aburizal Bakrie yang menyebutkan pers telah membesar-besarkan banjir Jakarta yang ditimpali pembenaran dengan menyebutkan korban banjir masih bisa tersenyum menjadi representasi jiwa pemerintah yang tak berempati pada korban bencana. Padahal dalam sepekan banjir jumlah korban tewas sudah 53 orang.

Aburizal Bakrie saya pikir salah menerjemahkan senyum dan tawa pengungsi. Bisa jadi Aburizal Bakrie benar-benar melihat korban banjir sedang tertawa atau bercanda karena yang dilihat anak-anak yang memang sedang bermain dalam kubangan air. Karena memang dunia anak-anak penuh canda dan tawa. Bisa juga Aburizal Bakrie baik secara langsung atau melalui layar televisi melihat para orangtua yang memang sedang tertawa. Tetapi itu sebenarnya bukan tertawa bahagia tetapi tertawa dalam rangka menghibur diri atau menertawakan nasibnya sendiri.

Tetapi yang jelas, pemerintah masih tetap lamban dan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Padahal, banjir besar bukan kali ini terjadi tetapi juga banjir serupa pernah terjadi pada Februari 2002.

Pemerintah juga selalu menganggap pemberitaan pers selama ini sebagai hasil dramatisasi. Seandainya ada dramatisasi itu pun tidak mungkin dilakukan semua media. Apalagi media massa besar tidak mungkin mengorbankan citra, reputasi dan kredibilitasnya dengan cara mendramatisasi peristiwa bencana untuk menjual oplah atau mengejar rating.

Empati Pers versus Pemerintah

Pers sebagai alat kontrol memang selalu berbeda tafsir dengan pemerintah dalam cara memandang perstiwa bencana. Pemerintah selalu keukeuh dengan birokrasi dan prosedural. Ini sebaliknya dengan pers yang jurnalisnya bekerja cukup dengan berbekal pesan singkat (SMS) dari kantor redaksi atau newsroom langsung bergerak cepat di lapangan. Pers sangat lincah dan fleksibel. Mungkin karena pers sudah biasa dengan suasanan dan kondisi penuh tekanan bahkan di dunia televisi kecepatan berita dihitung dalam detik.

Kelincahan jurnalis di lapangan menyebabkan empati mereka atas peristiwa bencana sangat tinggi. Ini berbeda dengan birokrasi yang berada di menara gading. Mereka baru bereaksi setelah pers memberitakannya. Malah kadang-kadang pemerintah baru bergerak setelah mendapat kritikan pedas dari masyarakat atau setelah korban banyak berjatuhan.

Di tengah sistem pemerintahan otonomi daerah yang gagap seperti sekarang ini kontrol pers atas peristiwa bencana sangat dibutuhkan. Otonomi hanya di atas kertas sebab pada dasarnya mental pejabat provinsi atau daerah masih tergantung dan hanya menunggu bantuan atau berdalih belum ada koordinasi. Mereka masih terbiasa menunggu instruksi dari atas (top down) seperti di zaman feodal Orde Baru.

Pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta, misalnya, tidak memiliki manajemen banjir kendati dari zaman VOC, ibu kota kerap dilanda banjir. Pers di sini tidak bisa disangkal telah berperan menekan dan mengingatkan pejabat pemerintah agar peduli dengan banjir dan kadang memberikan solusi.

Jiwa Sosial Institusi Pers

Belakangan, empati institusi pers juga tidak saja dibuktikan dengan produk pemberitaan yang banyak memihak korban tetapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata. Malah banyak kasus, sebelum bantuan pemerintah masuk bantuan institusi media massa telah masuk paling dulu baik berupa evakuasi awal maupun bantuan dalam bentuk makanan dan sandang.

Beberapa media massa bahkan sudah memiliki lembaga sendiri yang sewaktu-waktu dapat mengeluarkan atau menggalang dana dalam waktu cepat. SCTV memiliki Pundi Amal SCTV, RCTI (RCTI Peduli), Republika (Dompet Duafa Republika), Kompas (Dana Kemanusiaan Kompas) dan Pikiran Rakyat lewat Sumbangan Pembaca “PR”.

Upaya perusahaan pers yang responsif atas peristiwa bencana seperti banjir di Jakarta atau peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan bencana lainnya perlu disikapi positif. Abaikan untuk sementara kecurigaan di balik semua bantuan yang dilakukan pers karena sampai sekarang belum ada bukti bahwa bantuan mereka tidak bermanfaat. Saya pikir semuanya bermanfaat. SCTV, Pikiran Rakyat, Grup Femina dan banyak lagi media lainnya mereka tidak hanya membantu korban bencana di Aceh dalam bentuk jangka pendek tetapi juga yang sifatnya jangka panjang. Mereka membantu dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan membangun pesantren dan malah kualitas bangunannya lebih baik dibanding sebelum tsunami menggerus Aceh.

Jiwa sosial media massa adalah bagian dari corporate social responsibility (CSA). Dalam manajemen modern tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dan malah sebuah keharusan dalam tuntutan dunia global. Tanggung jawab sosial selain fungsional juga dengan sendirinya akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Citra atau image sebagai bagian dari media massa dengan sendirinya akan diraih.[]

Jakarta, 9 Februari 2007

=======

Yayat R Cipasang lahir dan dibesarkan di sebuah udik di Priangan Timur, tepatnya di Ciamis, 29 Maret 1973. Menulis kreatif sejak sekolah menengah pertama dan baru berani mempublikasikan tulisan saat kelas tiga sekolah menengah atas di distrik terpencil. Artikel pertama tentang kegiatan sekolah dimuat di Tabloid Mitra Desa (Grup Pikiran Rakyat Bandung) pada 1992. Nafsu menulis tak terbendung saat kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sayang di kampus "Institut Publisistik Bogor" ini penulis tak bertahan karena harus menerima vonis drop out. Semangat menulis tak pernah padam hingga kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (2000). Sejumlah tulisan berupa feature, resensi buku, dan artikel dimuat di Pikiran Rakyat, Waspada, Sinar Harapan, Suara Karya, Berita Buana, Tabloid Wanita Indonesia, Majalah Pantau dan Reader's Digest Indonesia.[kangyayat@gmail.com]

Menunggu Takdir Majalah Playboy Indonesia

2007-01-21T07:43:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang [kangyayat@gmail.com]

MAJALAH Playboy Indonesia mulai dijual bulan April 2006 dengan memampangkan model-model yang berpakaian minim, tapi tidak ada gambar telanjang. Sontak, penerbitan majalah ini mengundang gelombang unjukrasa selama beberapa pekan. Mereka umumnya merisaukan dampak penerbitan Playboy Indonesia terhadap moral bangsa khususnya generasi muda.

Resistensi atas terbitnya Playboy Indonesia berujung di pengadilan. Buntutnya Pemred Playboy Indonesia Erwin Arnada kini harus bolak-balik masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai terdakwa. Erwin Arnada dituduh menyiarkan gambar-gambar yang melanggar unsur kesopanan dan dilihat orang banyak dan kejahatan tersebut dijadikan suatu pekerjaan.

Dasar dakwaan, Erwin Arnada pada Februari 2006 memimpin rapat redaksi dan menentukan model-model yang akan ditampilkan pada edisi April (Andhara Early dan Kartika Oktaviani) serta edisi Juni (Xochiti Pricilla dan Joanna Alexandra). Erwin Arnada didakwa melanggar KUHP Pasal 282 ayat 1: "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, . . . dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Kasus yang menimpa Erwin adalah bukan yang pertama kali. Sebelumnya Pemred Matra Nano Riantiarno atau Nano divonis hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Saat itu Nano tersandung Matra edisi 155 bulan Juni dan 156 bulan Juli 1999 yang memuat gambar sampul Sarah Azhari dan Inneke Koesherwati.

Inneke berpose menyamping, tanpa baju dan beha, serta menunjukkan sebagian buah dadanya yang ia tutupi dengan kedua lengan dan tangannya. Sarah berpose duduk dengan kaki dan tangan sengaja menyilang mengesankan tanpa busana.

Pada saat pengambilan gambar, Inneke saat itu memang bertelanjang dada. Namun tampilan Sarah di kover itu sebenarnya merupakan trik fotografi. Toh, bagi Nano, gambar kedua artis itu dianggap bukan termasuk pornografi. Pembuatan foto sampul itu baginya adalah upaya eksplorasi keindahan. "Saya melihat foto itu sebagai sebuah seni", katanya seperti dikutip majalah Tempo (11/06/2000).

Seksualitas dan Sensualitas

Perdebatan soal gambar dianggap pornografi dan karya seni seolah tak ada habisnya dan tidak pernah bertemu dalam satu titik dan selalu berakhir hitam putih. Pekerja seni selalu menyebutkan gambar-gambar seperti di majalah Playboy Indonesia adalah sebuah karya seni. Sedangkan para “penjaga” moral memvonis gambar-gambar yang ada dalam majalah Playboy Indonesia sebagai pornografi.

Dalam sebuah milis, budayawan Ikranagara yang kini menetap di Amerika Serikat mengatakan semua seniman, termasuk dirinya, menolak pornografi, karena jenis karya ini bukan karya seni. Tapi menurut Ikranagara, ada yang disebut "sensualitas" dan ini adalah sah sebagai bagian dalam karya seni.

Sensualitas berasal dari kata “sense” di Indonesia memang seringkali dikacaukan dengan istilah "seksualitas". Unsur sensualitas adalah unsur rasa di dalam kesenian, justeru untuk mengimbangi unsur kritis/intelektual. Sebab karya seni yang bermutu sepanjang zaman pasti mengandung paduan yang baik antara kedua unsur ini dalam kaca mata estetika. Jadi, secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa sensualitas ini menekankan kepada "rasa", sehingga bisalah dikatakan lawan dari kata sensualitas adalah "intelek".

Pihak yang menilai gambar-gambar dalam majalah Playboy Indonesia adalah bagian dari pornografi tidak juga bisa disalahkan. Apalagi di Amerika Serikat juga majalah berlogo kelinci berdasi ini dikategorikan majalah pornografi. Bahkan pornografi bagi majalah milik Hugh Hefner ini sudah menjadi industri di bawah Playboy Enterprises. Mereka selain menerbitkan majalah, di antaranya juga memproduksi film dan situs pornografi.

Takdir Playboy Indonesia

Kasus yang menyeret Playboy Indonesia ke pengadilan adalah gambar, bukan teks. Dari beberapa edisi yang saya lihat memang dari sisi teks tidak ada masalah. Malah beberapa tulisan khususnya dari penulis lokal mempunyai nilai dan kualitas jurnalistik yang cukup bagus bila dibandingkan dengan majalah sejenis di Indonesia.

Beberapa penulis yang dibesarkan majalah Pantau seperti Agus Sopian dan Muhlis beberapa kali menulis di majalah Playboy Indonesia dengan pendekatan jurnalisme sastrawi. Konon, seorang penulis lepas dari satu tulisan yang panjang bisa dapat honor mencapai Rp 8 juta karena setiap kata setara dengan nilai Rp 3.000.

Tidak saja tulisan-tulisannya yang “nyastra” tetapi rubrik wawancara dalam Playboy Indonesia juga sangat menarik. Tokoh-tokoh yang mempunyai visi ke depan pernah diwawancarai Playboy Indonesia di antaranya almarhum Pramudya Ananta Toer, Karni Ilyas, dan Gunawan Mohamad.

Saya meyakini, vonis yang akan dijatuhkan kepada Pemred Playboy Indonesia Erwin Arnada akan sama atau paling tidak tak jauh dari hukuman yang diterima Nano Riantiarno. Begitu pun Playboy Indonesia akan tetap terbit seperti halnya Matra yang kini masih tetap eksis.

Playboy adalah Playboy. Kendati punya embel-embel Indonesia tetap saja Playboy. Begitulah para penentang majalah ini berteriak lantang. Bila Playboy Indonesia ditakdirkan untuk terus terbit tidak cukup hanya dengan modal nekat melawan sejumlah resistensi.

Upaya manajemen memboyong kantor redaksi dari Jakarta ke Bali sebenarnya keputusan yang sudah tepat. Bali sangat menyambut kepindahan Playboy Indonesia ke sana. Pulau Dewata juga potensi pasar yang cukup bagus untuk majalah jenis ini. Selain turis asing karena mungkin ingin melihat wajah lokal yang eksotis, pasar potensial lainnya adalah pelancong domestik yang terseleksi. Ekstremnya, tidak mungkin kan banyak anak-anak muda miskin berlibur ke Bali.

Terakhir, jurnalisme sastrawi layak mendapat porsi lebih banyak di majalah Playboy Indonesia. Selain membuka peluang bagi penulis lepas yang tak bisa tertampung di media mainstream (arus utama) juga mungkin sedikit demi sedikit dapat “mencuci dosa” Playboy Indonesia dengan memuat liputan jurnalistik yang bermutu.[]

Jakarta, 20 Januari 2007

Lumpur Lapindo versus Lumpur Sidoarjo

2006-10-30T05:04:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang [kangyayat@gmail.com]

BILA mencermati berita televisi selama hampir lima bulan terakhir ini--seputar pemberitaan lumpur panas yang menyembur dari sumur eksplorasi PT Lapindo Brantas--muncul dua versi istilah yang menonjol, "lumpur lapindo" dan "lumpur sidoarjo". Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lumpur panas dari PT Lapindo Brantas, perusahaan pertambangan milik keluarga Bakrie.

ANTV dan Lativi lebih memilih istilah "lumpur sidoarjo". Sedangkan RCTI, SCTV, Indosiar, Global TV, TPI, Metro TV, Trans TV dan TV7 menggunakan sebutan "lumpur lapindo". Uniknya, TVRI yang selama 32 tahun dituding sebagai organ Orde Baru malah lebih berani menyebut “lumpur panas lapindo”.

Bagi sebuah organisasi media, pemilihan istilah itu tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang awam melainkan mengandung konsekuensi-konsekuensi dan motif-motif tertentu. Sebab organisasi media pada dasarnya adalah tempat bertarungnya berbagai wacana.

News room yang menggunakan istilah "lumpur sidoarjo" atau "lumpur lapindo" masing-masing tentu punya motif dan agenda di balik pelabelan lumpur itu. Pemberian istilah dalam media tidak bebas nilai karena news room tidak steril dari ideologi dan kepentingan. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah pengistilahan itu memihak kelompok tertindas atau mereka yang tidak mempunyai akses ke media atau malah condong ke pemilik modal yang dengan kapitalnya dapat berkuasa dan membuat agenda media sendiri sesuai versinya?

Analisis Wacana Kritis
Untuk menelisik sejauhmana pemberitaan dan istilah tersebut berpihak kepada kelompok marjinal atau pemegang kapital dan kekuasaan dapat dibedah dengan menggunakan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis/CDA). Analisis ini bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks dengan menghubungkannya pada konteks yang terkait dalam suatu situasi.

Roger Fowler dkk. dalam buku karya Eriyanto Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, menyebut bahasa sebagai sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi antara orang yang satu atau kelompok yang lain akan berbeda tergantung pada pengalaman sosial, budaya dan politiknya.

Kosakata atau istilah tidak semata-mata masalah teknis bahasa tetapi sebagai prakatik ideologi tertentu. Karena itu sudah galib suatu peristiwa yang sama dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Bahasa yang berbeda otomatis akan menghasilkan realitas yang berbeda pula di masyarakat. Ini artinya, kosakata “lumpur sidoarjo” dan “lumpur lapindo” juga tentu saja akan melahirkan tafsir dan realitas berbeda di masyarakat.

Kosakata dan Strategi Kehumasan
Lapindo Brantas adalah milik keluarga Bakrie. Begitu juga ANTV dan Lativi, dua media penyiaran ini juga masuk dalam kelompok usaha Bakrie. Bila melihat latarbelakang kepemilikan dua media itu, orang mudah menduga, pelabelan “lumpur sidoarjo” juga sudah pasti sarat dengan motif dan agenda. Sudah pasti agenda yang menguntungkan kelompok usahanya.

Istilah “lumpur sidoarjo” adalah kosakata yang dipilih dari sebuah strategi kehumasan yang terstruktural dan terencana. Dalam kehumasan yang diutamakan adalah pencitraan atau image. Sejatinya, label “lumpur sidoarjo” bertujuan menghapus rekam jejak kesalahn PT Lapindo yang kemudian kesalahan itu digiring menjadi masalah dan tanggung jawab Pemda Kabupaten Sidoarjo.

Dan penggiringan ini sedikit banyak telah berhasil dengan membuat pemda sibuk harus merelokasi warganya. Belakangan lumpur pun bukan lagi menjadi masalah lokal tetapi juga menjadi konsumsi nasional hingga terbentuknya Tim Penanganan Lumpur Nasional.

Sebaliknya, media yang menggunakan label “lumpur lapindo” ingin menunjukkan bahwa dalam kasus lumpur panas tersebut yang bersalah dan harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah PT Lapindo Brantas. Media kelompok ini secara substansi lebih memihak kepada kepentingan umum dan rakyat yang tertindas.

Yang cukup unik adalah Metro TV. Media ini termasuk yang paling gamang dalam memberikan pelabelan kepada lumpur panas tersebut. Di awal-awal, media milik Surya Paloh ini menyebut lumpur panas itu adalah “lumpur porong” namun beberapa bulan kemudian menggunakan istilah “lumpur lapindo”.

Kegamangan itu sepertinya cukup ruwet. Ketika anchor berbusa-busa menyebut “lumpur porong” tetapi di sisi lain pada teks berjalan dan titel berita tertulis “lumpur lapindo”. Keruwetan ini menunjukkan di news room Metro TV terjadi tarik menarik kepentingan. Atau bila ada ideologi tertentu, sosialisasi ideologi tidak sampai atau mungkin malah terjadi “pembangkangan”.

Tetapi, orang bisa saja mengaitkannya dengan kepentingan politik dan perkoncoan. Misalnya saja Surya Paloh dan Aburizal Bakrie adalah sama-sama kader Partai Golkar. Tetapi bisa jadi orang melihatnya karena kecenderungan Metro TV yang dinilai sebagian pengamat media lebih “propemerintah”. Kesan-kesan dan kecurigaan yang timbul itu sah-sah saja dalam konteks analisis wacana kritis.

Kesimpulan
Kasus lumpur panas juga telah menunjukkan kepada publik bahwa berkelompoknya atau berkongsinya media, baik media cetak atau media penyiaran dalam satu pemegang kapital sangat mengkhawatirkan. Selain berita menjadi seragam yang paling parah produk berita diolah menjadi produk kehumasan yang lebih mementingkan citra daripada substansi. Tragisnya, bila pemberitaan itu sengaja digiring untuk membohongi publik!

Selain media kelompok Bakrie (ANTV dan Lativi) ada juga kelompok MNC (RCTI, TPI, Global TV, Trijaya FM serta media cetak dan majalah). Kelompok media yang paling anyar adalah Trans TV dan TV7. Suatu saat bisa saja kelompok media ini juga seperti media kelompok Bakrie, bila salah satu perusahaan pemilik modal, direksi atau kroninya bermasalah.[]

Jakarta, 30 Oktober 2006

Rakyat Merdeka, Jawa Pos dan Berita Bohong

2006-06-24T21:12:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang [kangyayat@gmail.com]

“RAKYAT Merdeka Pecat Wartawan yang Membuat Berita Bohong.” Judul berita tersebut dimuat di situs www.rakyatmerdeka.com, edisi 22 Juni 2006. Dalam berita itu disebutkan pimpinan Rakyat Merdeka telah memecat wartawannya yang berinisial BF.

BF dipecat karena membuat berita bohong di harian milik Grup Jawa Pos itu. BF terbukti membuat berita bohong dalam headline berjudul “Aburizal: Saya Sibuk”, edisi Selasa 20 Juni 2006.

Kasus wartawan BF ini terungkap setelah redaksi menerima surat keberatan dari Sekretaris Kementerian Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Yuwono. Surat bernomor B 1349/KMK/SES/VI/2006 itu membantah kehadiran wartawan Rakyat Merdeka di kantor Kementerian Kesra pada saat kejadian yang dimaksud.

Isu yang dimintai konfirmasi seputar lumpur panas PT Lapindo Brantas yang sebagian besar sahamnya milik keluarga Bakrie. Belakangan, BF seolah-olah mendapat berita hit and run (hasil cegatan) dan kemudian dibuat mejadi berita berjudul “Aburizal: Saya Sibuk”. Sang wartawan mengaku terpaksa membuat berita bohong karena takut dianggap tidak berhasil menjalankan tugas dari redaktur. Pengakuan yang lucu sekaligus menggelikan!

Produk berita bohong di Grup Jawa Pos bukan yang pertama kali terjadi. Kasus terakhir yang membuat heboh adalah skandal wawancara dengan Wan Nooraini Jusoh, istri almarhun gembong teroris Doktor Azahari. Dua tulisan berseri berjudul Kasihan, Warga Tak Berdosa Jadi Korban (Senin, 3 Oktober 2005) dan Istri Doakan Azhari Mati Syahid (Kamis 10, November 2005). Kedua hasil wawancara itu ditulis berseri di halam depan Indo Pos dan Jawa Pos. Belakangan diketahui kedua wawancara berseri yang berlabel “eksklusif” itu adalah hasil imajinasi dan “karya kreatif” sang reporternya.

Kasus ini terungkap setelah pembaca dan para jurnalis curiga karena hanya pewarta Jawa Pos yang “berhasil” mewawancarai Nooraini Jusoh yang diketahui menderita kanker di tenggorokan yang merusak pita suaranya—sudah pasti tak bisa berbicara. Diperkuat lagi oleh sejumlah jurnalis Indonesia yang dikirim ke Malaysia seperti SCTV, Trans TV dan Metro TV . Mereka semuanya tak bisa mewancarai Nooraini Jusoh.

Beberapa hari kemudian Pemimpin Redaksi Jawa Pos membuat pernyataan mengejutkan. Meminta maaf! "Tanpa bermaksud membela diri, bukankah hal serupa pernah terjadi pada koran lain, bahkan di negara lain yang sudah memiliki tradisi jurnalistik yang lebih tua dan lebih mapan dibanding dengan kita?" Demikian sebagian kutipan permintaan maaf tersebut.

Selama ini kasus yang terungkap dalam pers Indonesia secara umum paling hanya pemelintiran berita dan masalah buruknya akurasi. Ujung-ujungnya paling pengaduan atau somasi dari sumber berita yang dirugikan dan selanjutnya dapat diselesaikan dengan jalan damai. Namun yang terjadi pada kasus Grup Jawa Pos ini sangat fatal dan sudah mencederai publik. Padahal dalam filosopi media, kredibilitas dan akuntabilitas adalah panglima. Kenapa Grup Jawa Pos bisa sampai mengingkari kredibilitas?

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme (2001) sudah mengingatkan sejumlah pantangan bagi jurnalis. Di antaranya pewarta dilarang menambah atau mengarang apapun; dilarang menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar. Selain itu reporter juga diharuskan setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi dalam melakukan reportase dan terakhir rendah hati.

Begitu juga dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dengan tegas menyatakan: “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Dalam pasal ini berita bohong ditafsirkan sebagai sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Dalam milis jurnalisme ada testimoni menarik dari seorang Candra Malik yang pernah lima tahun bekerja di harian Jawa Pos/Indo Pos. Menurut dia pembuatan berita bohong atau kriminalisasi berita sudah bukan rahasia lagi di news room Jawa Pos/Indo Pos alias sudah “tahu sama tahu”. Bahkan sudah pada tahap yang penting “bos senang”.

Pengakuan ini paling tidak menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di news room Grup Jawa Pos. Saya sebagai orang luar hanya bisa menduga-duga sambil berharap dugaan itu tidak salah.

Pertama, soal sumber daya manusia. Berita adalah out put dari pikiran dan sikap reporter. Pewarta yang membuat berita bohong integritas kewartawanannya patut diragukan. Kasus ini terjadi, bisa jadi saat perekrutan reporter di Grup Jawa Pos ada tahapan yang salah. Buktinya kasus berita bohong ini tidak hanya terjadi satu kali tetapi berulang-ulang.

Kedua, rutinitas dan kejenuhan. Secara psikologis rutinitas dan pekerjaan yang terpola akan diikuti kejenuhan. Seseorang yang jenuh akan menulis atau bekerja “pas banderol”. Artinya tidak ada usaha dari si reporter untuk memverifikasi serta kemungkinan mengabaikan upaya cek dan ricek lebih tinggi.

Belum lagi seperti ditulis pengamat dan praktisi pers Andreas Harsono dalam milis pantau-komunitas bahwa di Grup Jawa Pos seorang reporter minimal membuat tiga berita. Dalam penilaian saya, target ini selain memberatkan wartawan juga kontraproduktif dengan kualitas berita. Saking malasnya bisa saja seorang reporter comot sana dan comot sini dari situs mesin pencari dan jadilah sebuah tulisan. Bila kemalasan memuncak: buatlah berita bohong! Sangat fatal!

Mungkin patut dicontoh kebijakan yang dibuat sebuah koran harian nasional dalam mengakomodasi kejenuhan wartawannya. Bila seorang reporter sudah mencapai tingkat kejenuhan, manajemen koran ini menganjurkan sang reporter untuk memilih cuti, menulis buku dengan biaya dari kantor atau sekolah. Solusi ini sungguh menarik karena pada akhirnya akan melahirkan sumber daya yang bagus bagi perusahaan.

Ketiga, rendahnya gaji atau pendapatan reporter. Kasus ini memang masalah klasik tetapi cukup menyumbang banyak bagi etos dan kinerja reporter. Banyak kasus terjadi, tulisan berkualitas jelek pada umumnya terjadi pada media yang menggaji reporternya sangat rendah. Tentu saja untuk meyakinkan asumsi dan pengamatan secara acak ini perlu pembenaran dan penelitian secara kuantitatif.

Keempat, mungkinkah ideologi atau filosopi Grup Jawa Pos salah? Selama ini Grup Jawa Pos dikenal cukup ekspansif dan pemberitaannya cenderung bombastis. Koran-koran Grup Jawa Pos menjual headline untuk mendokrak oplah. Begitu juga ketika pada hari libur nasional koran lain tidak terbit, koran yang berada di bawah manajemen Grup Jawa Pos tetap membanjiri pasaran.

Memang beginilah risiko koran yang mengandalkan pendapatan utamanya dari penjualan oplah, bukan dari iklan. Berita bombastis dan label “eksklusif” menjadi modal utama. Tetapi bila tidak hati-hati berita bombastis, hiperbola dan spekulatif menyeret redaksi pada upaya mengkonstruksi dan merekayasa berita.

Bisa saja redaksi misalnya memberikan pembenaran toh kasus berita bohong juga masih terjadi di negara-negara yang mempunyai tradisi jurnalistik yang sudah tua dan mapan. Memang, di Amerika Serikat saja yang mempunyai tradisi dan teori jurnalisme hebat dan menjadi kiblat, kasus berita bohong masih terjadi.

Bila menonton kisah nyata dalam film Shattered Glass (2003), misalnya, kita bisa melihat begitu gilanya seorang Stephen Glass. Wartawan berusia 25 tahun ini tidak tanggung-tanggung membuat 27 tulisan yang umumnya laporan utama di majalah The New Republic adalah hasil rekayasa alias bohong. Glass juga dikenal sebagai kontributor untuk Rolling Stone dan The New York Times Magazine.

Tetapi kasus ini tidak bisa menjadi pembenaran. Dunia pers adalah ladang pengujian kredibilitas, akuntabilitas dan dunia citra. Bila citra, kepercayaan dan akutabilitas hancur bersiap-siaplah koran menggali kuburannya sendiri dan dilupakan pembaca untuk selamanya.[]

Jakarta, 25 Juni 2006

Lembaga Penyiaran Komunitas Sebuah Realitas

2006-06-21T09:02:00.000+07:00

Oleh: Yayat R Cipasang [kangyayat@gmail.com]

DRAF Rancangan Undang-undang Penyiaran kembali dibahas dan rencananya Indonesia mulai Agustus 2002 sudah mempunyai UU Penyiaran. Namun diperkirakan pembahasan RUU Penyiaran babak kedua ini bakal berjalan alot. Di antaranya yang bakal seru dibahas adalah soal keberadaan lembaga penyiaran komunitas (LPK).

Sebelumnya, DPR menggunakan hak inisiatifnya dengan mencantumkan tiga lembaga penyiaran di Indonesia yang meliputi lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas. Dasar DPR mencantumkan LPK itu sama dengan pendapat pakar, pengamat pers dan juga UNESCO yang menyatakan lembaga ini cukup berpotensi mengembangkan demokrasi di kalangan masyarakat bawah.

Namun keberadaan LPK ini ditentang secara terang-terangan oleh pemerintah dan Perhimpunan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI). Bahkan Ketua PRSSNI Gandjar Suwargani menyebutkan LPK sebagai pesanan asing. Gandjar juga menuding penyiaran komunitas berpotensi merusak nasionalisme dan menumbuhkan konflik di kalangan akar rumput (Tempo Interaktif, 5/4).

Sementara pemerintah memberi alasan bahwa masyarakat belum siap. Selain itu keberadaan LPK untuk sementara masih dapat dipenuhi lembaga penyiaran publik dan swasta. Terakhir, pemerintah juga menyebutkan keberadaan LPK malah menyebabkan pemborosan penggunaan spektrum frekuensi.

Di balik penolakan itu gerakan pegiat LPK di daerah-daerah tak tinggal diam. Mereka terus berjuang untuk menunjukkan keberadaannya sehingga dapat diakomodir dalam UU Penyiaran. Maka berdirilah Jaringan Televisi Komunitas (JTK) yang dideklarasikan di Bontang, Kalimantan Timur. Menyusul kemudian Jaringan Radio Komunitas (JRK) yang dideklarasikan di Jakarta. Kini sudah tercatat 20 anggota JTK dan sekitar 50 anggota JRK.

Latar Belakang

Komunitas Televisi Publik Indonesia (KTVPI) yang digagas Garin Nugroho lahir sebagai bentuk kepedulian akan televisi publik di Indonesia. Harapan ini sebelumnya digantungkan kepada TVRI. Namun harapan itu pupus karena dalam perkembangannya TVRI berubah menjadi perseroan terbatas yang sudah dipastikan tak beda jauh dengan televisi partikelir yang sudah ada.

Kini KTVPI hanya menggantungkan harapan pada LPK. Logikanya, setelah TVRI berubah status menjadi perseroan berarti sudah tidak ada lagi lembaga penyiaran publik. Dengan begitu klaim pemerintah bahwa peran LPK dapat diambil alih oleh penyiaran publik gugur dengan sendirinya. Karena itulah KTVPI mendukung dan memfasilitasi berdirinya JTK di Bontang.

Kegelisahan KTVPI sebenarnya juga representasi kegelisahan masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Para pemegang kekuasaan di pusat selama ini sok tahu mengenai kondisi di daerah. Karena itu tak aneh bila semuanya dipandang rata. Padahal keberadaan televisi swasta dan radio swasta atau pun RRI selama ini jelas-jelas menunjukkan ketidakdilan. Coba saja, mau adil bagaimana bila iklan mobil BMW dan kulkas bermerek yang sebenarnya konsumsi orang perkotaan juga secara serentak dapat diterima di pedesaan dan pedalaman. Bukankah secara tidak sengaja pemerintah telah menanamkan kecemburuan sosial di masyarakat? Padahal kebutuhan prioritas masyarakt di sana bukan itu.

Di sisi lain berita yang disiarkan secara serentak dan massif dari Jakarta juga dikonsumsi masyarakat di pedesaan dan pedalaman Kalimantan, misalnya. Padahal mereka sebenarnya membutuhkan berita tentang pembangunan di daerahnya, bukan berita kejahatan di ibu kota.

Dengan demikian keberadaan LPK bisa menjadi solusi menyelesaikan ketidakadilan tersebut. Selain keberadaan LPK sudah menjadi kebutuhan juga tak ada dasar untuk menolaknya. Sementara bila ada yang menuduh LPK menjadi pemecah belah masyarakat itu tidak bisa diterima karena hanya melihatnya dari satu kasus dan tidak bisa dipukul rata.

Memang benar ada radio di Subang, Jawa Barat yang menjadi provokator masyarakat sehingga terjadi tawuran antarpendukung sepakbola. Tapi itu bukan radio komunitas melainkan radio gelap tanpa izin pemerintah setempat dan tanpa badan hukum.

Seharusnya pemerintah atau PRSSNI juga melihat Radio Komunitas Abilawa yang juga berada di Subang yang berhasil menciptakan keamanan swakarsa dan menumpas bajing loncat di jalur Pantura. Atau juga tengok Radio Komunitas Angkringan di Yogyakarta yang berhasil menggalang beasiswa bagi pelajar tak mampu. Ini cukup positif.

Justru sebaliknya banyak radio siaran swasta yang melanggar frekuensi senaknya. Ini sebenarnya yang harus dirazia pemerintah bukan radio komunitas. Sebab frekuensi adalah ranah publik. Pemerintah wajib mencabut izin dan membekukan frekuensi yang disalahgunakan.

Tak Ada Alasan Ditolak

Pasal 28 UUD ’45 yang sekarang dalam proses amendemen menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Ini berarti LPK sebagai saluran yang tersedia di masyarakat diakui keberadaannya.

Selain itu keberadaan LPK juga, khususnya di luar Jawa dapat menghilangkan area blank spot. Kehadiran LPK diharapkan dapat mengatasi kendala teknis tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati hiburan dan informasi di sekitar wilayahnya. Solusi ini ternyata sudah dicoba TV Komunitas Siantar dan ternyata masyarakat menyambutnya sangat antusias.

Konsep LPK

Pakar komunikasi Ashadi Siregar dalam sebuah seminar tentang radio komunitas di Yogyakarta menjelaskan, LPK pada prinsipnya adalah lembaga swadaya masyarakt yang diselenggarakan masyarakat, untuk masyarakat dan dibiayai masyarakat. LPK juga nonprofit karena lebih dikembangkan sebagai lembaga yang mengemban misi sosial.

Dalam konteks Indonesia, LPK hanya bisa eksis secara langgeng bila diletakkan dalam fokus multietnik dan multikultur. Dengan demikian para pengelola LPK harus mengembangkan model yang memiliki tingkat pemikiran yang matang dan bijak dalam menangani strategi kultur. LPK harus bisa menghindari perbenturan suku, agama, ras dan antargolongan yang selama ini dikhawatirkan sejumlah kalangan yang menolak LPK.

Kabar baik dikemukakan Kepala Sub Direktorat Pengaturan Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan Woro Indah Widiastuti. Dalam sebuah diskusi Woro menyatakan radio komunitas sebenarnya dapat memanfaatkan saluran AM yang selama ini kurang diminati radio komersial. Radio komunitas dapat menggunakan saluran tersebut dengan kekuatan 10-100 watt. Namun, tentu saja kabar baik itu sulit terealisasi bila UU Penyiaran tak mengakomodasi LPK.[]

Jakarta, 3 Juni 2002

Sosialisasi Pemilu dan Pemberdayaan Penyiaran Komunitas

2006-06-03T17:13:00.000+07:00

Suara Karya, 16 Maret 2004

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mulai 25 Januari 2004 meningkatkan intensitas sosialisasi pemilihan umum. Peningkatan sosialisasi itu dimaksudkan untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan tata cara pemilihan umum, seperti jadwal kampanye, cara pencoblosan, perolehan kursi, dan penetapan calon legislatif terpilih. Peningkatan intensitas sosialisasi ini dilakukan melalui 10 stasiun televisi, termasuk di dalamnya TVRI dan satu televisi kabel. Sosialisasi juga menggunakan radio siaran serta sejumlah media cetak nasional. Hal yang sama juga dilakukan KPU daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dengan menggandeng media lokal.

Khusus untuk KPU daerah, saya menyarankan dalam mensosialisasikan materi pemilu, juga melibatkan lembaga penyiaran komunitas (LPK). Sebab untuk beberapa daerah tertentu ada yang tidak bisa diliput atau dilewati media konvensional karena keterbatasan distribusi dan keterbatasan jangkauan siaran (blank spot). Wilayah seperti ini, kini banyak ditolong oleh kehadiran LPK seperti radio komunitas dan televisi komunitas.

Diperkirakan, sudah ribuan radio komunitas dan puluhan televisi komunitas beroperasi di Indonesia. Sebagian dari mereka sudah bergabung dalam jaringan yang dikenal dengan Jaringan Radio Komunitas (JRK) yang dideklrasikan di Jakarta dan Jaringan Televisi Komunitas (JTK) yang dideklarasikan di Bontang, Kalimantan Timur.

Kedua lembaga komunitas ini mendapat sambutan positif masyarakat lokal. LPK ini di antaranya beroperasi di lingkungan buruh tambang, nelayan, pedagang pasar tradisional, petani, pemulung dan gelandangan. Kelompok marjinal ini mempunyai akses yang sangat minim terhadap media konvensional seperti radio siaran, koran, atau televisi. Peran ini kemudian diambil alih dengan kehadiran lembaga penyiaran komunitas. Sejauh ini, baru Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) yang memanfaatkan LPK untuk memasyarakatkan teknologi di masyarakat.

LPK pada prinsipnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang diselenggarakan masyarakat, untuk masyarakat dan dibiayai masyarakat. LPK juga nonprofit karena lebih dikembangkan sebagai lembaga yang mengemban misi sosial. Di beberapa negara berkembang seperti Filipina, Bolivia, India, dan sejumlah negara di Afrika, radio komunitas berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah dan komunitasnya. LPK juga membuat warga marjinal melek politik.

LPK adalah bagian dari konsep media literacy (melek media). Konsep ini adalah bagaimana masyarakat dapat mengoperasikan media, mengelola media, dan terampil memproduksi sebuah program. Karena komunitas bersifat lokal maka setiap pengelola LPK mesti mempunyai cita rasa lokal.

Keberadaan LPK adalah legal. Dalam Udang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LPK diakui bersama lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran partikelir. Namun, karena hingga kini alokasi frekuensi untuk LPK belum juga tuntas dibahas pemerintah, keberadaannya dianggap sebagian kalangan sebagai radio liar. Malah LPK dituding sebagai unsur yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa.

Tetapi saya lebih yakin LPK memiliki potensi manfaat yang sangat besar dan kita atau KPU harus mulai mencobanya melalui program sosialisasi pemilu. Media arus utama (mainstream) di sejumlah daerah kendati mempunyai cita rasa lokal tetapi tidak sepenuhnya akan mengakomodasi rasa komunitas. Ini sangat berbeda dengan LPK yang memposisikan komunitasnya sebagai subjek. Komunitas akan terlibat langsung dalam pembuatan program siaran sosialisasi pemilu. Otomatis di sana ada proses dialog dan diskusi sesama rekan komunitas. Dengan demikian, mereka akan paham materi yang berkaitan dengan pemilu tanpa merasa digurui dan tanpa jargon normatif yang sulit dipahami.

Selain itu, saya juga menyarankan kepada panitia pengawas pemilu daerah untuk menggandeng jaringan LPK untuk pengawasan pemilu di tingkat lokal. Keterlibatan LPK tersebut diharapkan akan meningkatkan partisipasi politik komunitas. Paling tidak, keterlibatan mereka ini dapat menekan angka golongan putih (golput) di kalangan rakyat marjinal karena alasan tidak terdaftar menjadi peserta pemilu atau karena pemahaman yang minim terhadap pemilu.[]

Eksklusivitas dan Jurnalisme Kuning

2006-05-28T21:22:00.000+07:00

"Eksklusivitas adalah satu hal dan kemanusiaan adalah hal yang utama"

ITULAH tema yang diusung Liputan 6 SCTV dalam merayakan usianya yang memasuki satu dasawarsa di sebuh hotel berbintang di Jakarta, belum lama ini. Tema itu selain aktual juga sangat mendasar untuk menyikapi jurnalisme televisi di Indonesia yang masih belia.

Perayaan satu dasawarsa Liputan 6 tidak hanya terkesan "mewah" tetapi juga sekaligus menjadi tempat reuni mulai dari pengusaha, tokoh politik dan tokoh pers. Bahkan seorang Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyempatkan hadir hanya untuk mengucapkan selamat.

Perayaan satu dasawarsa juga dimeriahkan peluncuran buku berjudul Jurnalisme Liputan 6 (Antara Peristiwa dan Ruang Publik) yang diterbitkan LP3ES. Buku ini selain mengupas jurnalisme televisi secara umum juga memuat kasus-kasus besar yang diungkap Liputan 6. Di antara kasus yang dibahas adalah kasus "cabut gigi" yang membuat Direktur Pemberitaan Sumita Tobing terpental dari SCTV dan kasus kekerasan di STPDN.

Pemberitaan kedua kasus ini sangat berdampak luas. Kasus "cabut gigi" yang dilontarkan Sarwono Kusumaatmadja untuk menyebut Soeharto harus lengser dari kursi presiden cukup berdampak luas. Begitu juga pemberitaan yang gencar tentang STPDN membuat sekolah para pamong ini mereformasi diri.

Jurnalisme televisi adalah barang baru di Indonesia. Pembenahan di segala sisi harus terus dilakukan. Paling tidak ada empat isu jurnalisme televisi yang harus mendapat perhatian serius yaitu klaim eksklusivitas, agenda setting, kode etik, dan intervensi pemilik modal.

Klaim eksklusivitas belakangan ini menjadi nilai jual di tengah persaingan antarstasiun televisi yang semakin ketat dan ketika rating menjadi tuhan. Eksklusivitas diterjemahkan menjadi yang terdepan, terhebat dan tercepat. Tetapi belum tentu terpercaya dan terakurat.

Kasus terbaru seputar klaim eksklusivitas adalah tentang peliputan penggerebekan sarang teroris kelompok Noordin M. Top di Wonosobo, Jawa Tengah. Kasus ini menempatkan ANTV sebagai satu-satunya televisi yang paling dini dan pemilik gambar yang lengkap dalam menyiarkan pengerebakan itu.

Namun, klaim eksklusivitas itu mendapat sorotan kritis termasuk komentar miring di milis-milis. Farid Gaban, pemilik Kantor Berita Pena Indonesia misalnya, menyebut meski mendapat liputan eksklusif, ANTV dan Karni Ilyas kehilangan daya kritis terhadap obyek liputannya. Itu merupakan keniscayaan (atau konsekuensi logis) dari metode jurnalisme yang mereka terapkan.

Menurut Farid Gaban, salah satu cara paling ampuh dalam mendapatkan eksklusivitas adalah memelihara hubungan baik serta mengail bocoran dari "insider" (orang dalam). Dan dalam soal seperti ini, Karni memang istimewa. Dia sudah menunjukkan reputasinya ketika menjadi redaktur hukum Majalah Tempo, ketika membesarkan Majalah Forum (Keadilan), ketika di SCTV dan ketika kini di Star ANTV.

Sayangnya, selama ini eksklusivitas selalu diidentikan dengan berita yang magnetnya besar dan cakupannya luas. Padahal, bisa saja eksklusivitas juga terkait dengan berita lokal. Misalnya terungkapnya kasus busung lapar di pinggiran Jakarta dan terungkapnya pembocor soal ujian nasional. Saya malah lebih setuju bila berita yang orisinal adalah yang layak mendapat sebutan eksklusif. Orisinal dalam tataran ide dan angle peliputan.

Dalam pandangan Sumita Tobing jurnalisme televisi kita juga sangat lemah dalam mempraktikkan agenda setting. Akibatnya berita televisi di Tanah Air itu malah seperti puzzle, tidak utuh dan tidak komprehensif.

Kasus pemberitaan kelangkaan pupuk, misalnya hanya berkutat pada peliputan di level petani. Tidak ada usaha dari pemberitaan televisi untuk mengurai benak kusut kelangkaan pupuk yang menahun dan terjadi berulang.

Malah ketika peliputan pupuk belum tuntas, pemberitaan sudah beralih kepada isu lain yang sedang hangat. Berita pupuk otomatis terlindih. Di sini sebenarnya yang diperlukan adalah konsistensi dan fokus pada sebuah pemberitaan. Akibatnya, pemberitaan selama ini hanya menjual isu tidak menjual substansi dan solusi.

Selain kelemahan dalam agenda setting, televisi Indonesia juga cenderung mempraktikkan jurnalisme kuning alias mengeksploitasi selera rendah manusia (low taste). Pemberitaan televisi setiap hari dihiasi pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan darah.

Celakanya, pemberitaan itu tidak mengindahkan etika dan sisi kemanusiaan. Korban perkosaan misalnya namanya ditulis jelas tidak memakai inisial atau nama samaran. Begitu juga pelaku kejahatan anak-anak wajahnya tidak disamarkan dan banyak lagi kasus lainnya. Padahal untuk kasus ini sudah diatur dengan gamblang dalam Pasal 18 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI. “Anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses pengadilan, terlibat dengan kejahatan seksual atau korban dari kejahatan seksual harus disamarkan atau dilindungi identitasnya.”

Belakangan yang mendapat sorotan kritis di milis-milis adalah tentang cara peliputan korban kecelakaan kereta api dan perkosaan. Sebuah stasiun televisi misalnya tega-teganya mewawancarai korban tabrakan Kereta Api Sembrani dan KA Kertajaya di dekat Stasiun Gubug, Purwodadi, Jawa Tengah, yang tengah meregang nyawa. Padahal bila memang demi eksklusivitas bukan caranya begitu. Cukup mengambil gambarnya saja dari berbagai sudut.

Lagi-lagi dalam kasus ini saya melihat bahwa jurnalis tersebut tidak membaca atau memahami aturan yang dibuat KPI tentang “Privasi Mereka yang Tertimpa Musibah” Pasal 23. “Lembaga penyiaran tidak boleh menambah penderitaan orang yang sedang dalam kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi orang bersangkutan untuk diwawancarai atau diambil gambarnya.”

Begitu juga ketika sebuah stasiun televisi meliput korban perkosaan. Sang reporter begitu entengnya mewawancarai korban sangat detail. Bahkan sempat-sempatnya bertanya tentang bagaimana laki-laki tersebut memperkosanya. Di sini tidak terlihat reporter berempati kepada korban.

Hal lain yang perlu dicermati para jurnalis di news room sebuah televisi adalah intervensi pemilik modal. Setelah rezim Orde Baru tumbang kini intervensi dalam kebijakan redaksi bukan lagi dari pemerintah tetapi dari pemilik modal.

Bagi pemilik modal ideologi sejatinya adalah kapital. Tentu saja pemberitaan bagi pemilik modal harus menguntungkan baik dalam jangka pendek seperti iklan atau jangka panjang seperti keberlangsungan usaha. Soal terakhir ini biasanya, pemilik modal meminta redaksi untuk menghindari berita-berita sensitif karena khawatir mendapat teguran dari pemerintah yang berujung pada penggeseran pemilik saham hingga penutupan usaha.

Saat hadir dalam satu dasawarsa Liputan 6, Sumita Tobing memberikan perhatian serius soal intervensi pemilik modal ini. Sumita Tobing menyarankan, untuk lepas dari intervensi pemilik modal, para jurnalis di news room sedapat mungkin pandai menangkap visi dan misi pemilik modal.

Dari sini saya menangkap saran Sumita Tobing ini (maaf kalau saya salah) sebagai kepandaian berkelit para jurnalis. Sayangnya kepandaian berkelit ini tidak diajarkan oleh sekolah jurnalistik di manapun. Situasi dan kondisilah yang mengasah ketajaman sebuah news room untuk berkelit dan lentur dari tekanan pemilik modal. Ini sudah dibuktikan oleh Liputan 6 dalam mengekspose secara komprehensif kasus “cabut gigi” dan kasus STPDN.[]

Jakarta, 3 Juni 2006

Rating, Dicaci dan Dirindukan

2006-05-09T00:11:00.000+07:00

Judul : Matinya Rating Televisi (Ilusi Sebuah Netralitas)
Pengarang : Erica L. Panjaitan dan T.M. Dani Iqbal
Cetakan : Pertama, 2006
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia
Tebal : 126 halaman
ISBN: 979-461-568-4

"Bagi televisi komersial (yang berbasis ideologi kapitalisme murni) yang dipersoalkan bukanlah bagaimana sebuah tayangan menabrak moralitas, melanggar etika agama, melabrak tabu dan melecehkan adat, melainkan bagaimana ia dapat meningkatkan rating sebagai cara perputaran kapital." (Ahda Imran, Pikiran Rakyat, 10 Juli 2003).

JUDUL buku di atas cukup provokatif dan menghentak. Paling tidak buku tipis ini telah mengundang saya untuk membeli dan membacanya walaupun saya sebenarnya sudah antipati dan frustrasi dengan namanya rating!

Bagi saya rating itu telah memonopoli selera sehingga televisi partikelir di Indonesia mirip TV Pool dan membuat orang tidak kreatif karena pengelola televisi cenderung membuat program sejenis dengan televisi lain yang dianggap sukses secara komersial. Tim kreatif televisi tidak lagi mengagungkan ide dan orisinalitas. Bagi saya tim kreatif televisi lebih cocok disebut tim pemalas!

Sudah banyak cercaan, tudingan, dan pengingkaran terhadap rating baik dalam bentuk seminar maupun dalam bentuk tulisan di media massa. Tetapi kehadiran buku yang ditulis dua anak muda, Erica L. Panjaitan dan T.M. Dani Iqbal cukup penting untuk kembali memberikan pencerahan dan sekadar mengingatkan kepada pengelola televisi untuk tidak menuhankan rating.

Buku hasil penelitian secara kualitatif dengan pendekatan filsafat ini sebenarnya tidak menawarkan gagasan baru. Pembahasan masih seputar kelemahan rating dalam industri pertelevisian cum periklanan. Setelah membalik-balik buku ini saya tidak menemukan ide penulis untuk menawarkan solusi atau pengganti dominasi rating, paling tidak dalam tataran konsep.

Namun, buku ini cukup berhasil membuktikan bahwa ternyata para pelaku dan pengelola bisnis televisi dan biro iklan masih tergantung pada rating. Bahkan secara gamblang Dirut Trans TV Ishadi SK mengakui pihaknya sangat tergantung pada rating. Menurut dia, sebuah program yang memiliki rating audience share yang tinggi, berarti sangat digemari penonton dan umumnya menarik pemasang iklan. (hal. 32)

Selama ini memang kerap terdengar dari pengelola televisi ada yang menentang rating. Namun, setelah selidik punya selidik mereka kritis karena memang produknya jeblok dan tidak termasuk peringkat rating. Tetapi bila rating program acaranya bagus mereka secara tidak langsung mengamini adanya rating.

Kondisi tersebut menandakan pada pengelola televisi terjadi dualisme. Contohnya Karni Ilyas (sebelumnya Direktur Pemberitaan SCTV dan sekarang di ANTV). Di sisi lain ia pernah menulis bahwa rating bukan prioritas tetapi di sisi lain ia menyebutkan Liputan 6 SCTV adalah yang terpopuler dengan mengutip data dari NMR. (hal. 36)

***

Buku setebal 126 halaman ini diawali dengan mengulas sejarah pertelevisian di Indonesia, sejarah riset televisi, latar belakang lembaga riset Nielsen Media Reaserch (NMR) yang kini "berkuasa", hingga cacat metodis dalam rating.

Dalam buku ini diungkap bahwa secara filsafat ilmu pengetahuan saja, metode dalam rating sudah salah. Ini karena dalam filsafat ilmu pengetahuan yang disebut kuantitatif (rating) itu sama dengan kenyataan, sudah dibuktikan gagal. Pendekatan kuantitatif yang semula dilihat sebagai media utama untuk merepresentasikan kenyataan empiris ternyata tidak lepas dari nilai-nilai alias tidak netral. (hal. 117-118)

Artinya, di sini bahwa angka-angka dalam rating sebenarnya rawan dimainkan. Bukan tidak mungkin sebuah stasiun televisi untuk melipatgandakan kapitalnya berani membayar lebih ke pihak NMR untuk mengkatrol angka agar lebih baik. Tapi ini mungkin sebuah kecurigaan yang terlalu berlebihan!

Tetapi terlepas dari itu sebenarnya ada cara yang lebih fair untuk meningkatkan rating sekaligus membuat pemirsa setia menonton sebuah acara yaitu citra atau image yang semuanya bermuara dari kualitas. Mantan Direktur Pemberitaan SCTV Sumita Tobing yang paling percaya dan yakin dengan cara ini. Menurut dia, sebenarnya kualitas acaralah yang menjadi daya tarik pengiklan. Bahkan secara radikal, Sumita melontarkan ucapan, "Dengan membuat acara yang bagus saya yakin tanpa tenaga pemasaran pun pengiklan akan datang." (hal. 44)

Ucapan Sumita Tobing ada benarnya. Ini dibuktikan dengan Liputan 6 SCTV. Selama ini ratingnya tidak beranjak dari level empat dan selalu di bawah Seputar Indonesia RCTI. Tetapi dalam kenyataannya iklannya tetap membludak.

***

Sekali lagi, buku ini saya nilai cukup bagus sebagai provokator untuk mengingatkan pengelola televisi agar jangan sampai tersesat untuk selamanya menuhankan rating dan kembali sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam industri pertelevisian jalan yang benar yang diridoi adalah kembali ke idealisme, orisinalitas, dan kreativitas. Sebab, rating selain cenderung menyesatkan juga akan membunuh kreativitas dan membuat acara televisi semakin seragam saja.

Buku ini layak dibaca para pengelola televisi, biro iklan, pemilik griya produksi, mahasiswa dan peneliti komunikasi massa. Buku ini hanya pengantar, selebihnya kita masih harus menunggu metode riset televisi yang tepat dan fair, entah itu dari lembaga riset atau perguruan tinggi.[]

Jakarta, 8 Mei 2006

Semangat Hidup Wong Cilik dalam Kerajaan Raminem

2006-05-09T00:06:00.000+07:00

Judul : Kerajaan Raminem
Pengarang : Suparto Brata
Cetakan : Pertama, Januari 2006
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Tebal : 470 halaman
ISBN: 979-709-238-0

KERAJAAN Raminem adalah buku kedua dari Trilogi Gadis Tangsi karya Suparto Brata. Novel pertama berjudul Gadis Tangsi dan yang ketiga (belum terbit) diberi judul Mahligai di Ufuk Timur. Trilogi ini bercerita tentang sosok wong cilik Jawa yang berhasil mewujudkan cita-citanya di tengah lingkungan dan keluarga yang tidak berpihak. Buku ini juga menjadi potret sosial keluarga Jawa rendahan yang berupaya mengangkat derajat dan harga diri dengan bekerja keras.

Dalam Gadis Tangsi dikisahkan masa kecil Teyi yang anak kolong pada zaman kolonial di Tangsi Garnisun Lorong Belawan, Pangkalan Brandan, Sumatra Utara. Teyi anak pertama dari Serdadu Perang Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) Sersan Kepala Wongsodirjo dan Raminem yang hijrah dari Jawa.

Teyi kecil adalah tipe anak nakal, tak memiliki tatakrama, dan liar tetapi cerdas. Teyi berangsur menjadi anak yang berbudi saat menjadi anak angkat Putri Parasi dan Kapten Sarjubehi. Putri Parasi adalah darah biru keturunan Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

Digambarkan, bangsa Jawa di Surakarta adalah bangsa yang berperadaban dan berkebudayaan tinggi. Anak negerinya hidup makmur, sopan santun, tertib dan berkecukupan karena rajanya adil dan bijaksana. (hal.211)

Putri Parasi yang kesepian dan sakit-sakitan mengajari Teyi yang liar, mulai dari cara berpakaian, tatakrama, budi pekerti, dan membaca. Teyi “menuntut” ilmu selama tiga tahun secara gratis dan sangat menyenangkan di sela-sela berjualan pisang goreng. Kelak, kecerdasan dan kemahiran Teyi membaca dan berbicara bahasa Jawa kromo inggil serta Belanda menjadi sosok sentral di tangsi dan di pengungsian. Belakangan, kecantikan dan sikap Teyi yang telah berubah menjadi "Putri Surakarta" juga menarik perhatian Kapten Sarjubehi yang menduda setelah ditinggal almarhum Putri Parasi.

Sementara pada novel Kerajaan Raminem Teyi diceritakan sudah dewasa baik fisik maupun pemikirannya. Sebagai orangtua Raminem sering kalah berdebat dan harus menurut pada kehendak Teyi. Raminem yang telah memiliki kekayaan dari berjualan dan mengkreditkan barang-barang di lingkungan tangsi menjadikannya keluarga Raminem cukup menonjol. Raminem tidak bisa apa-apa tanpa pengelolaan keuangan dan manajemen cerdas ala Teyi.

Kerajaan Raminem berkutat tentang kesengsaraan keluarga Raminem dan penghuni tangsi lainnya saat harus mengungsi karena takluknya Hindia Belanda kepada bala tentara Jepang. Selama di pengungsian hingga kembali ke Tanah Jawa, Teyi memegang peranan penting baik sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.

Dalam novel setebal 470 halaman ini Suparto Brata secara leluasa mendedahkan ajaran-ajaran atau filsafat Jawa melalui mulut Teyi. Misalnya saat melihat Raminem dirundung keputusasaan. "Orang Jawa itu punya pegangan hidup amat ampuh untuk menjaga kesehatan jiwanya yaitu harus sabar, ikhlas, dan nrima....Dengan berazas sabar, ikhlas, dan nrima, segala yang terjadi kita bisa hidup tenang dan tabah." (hal.195).

Dalam novel yang banyak bersumber dari pengalaman ibu mertuanya ini, Suparto Brata juga tidak berusaha menonjolkan Teyi sebagai orang sempurna. Hitam dan putih ada pada diri tokoh utamanya. Suatu saat Teyi bisa bijak dan welas asih dan suatu saat dia bisa kejam. Dua-duanya ada pada diri Teyi. Misalnya, saat Teyi mengambil keputusan untuk meninggalkan Dumilah yang tengah hamil di pengungsian. Teyi meninggalkan Dumilah bukan tanpa alasan. Dumilah yang mengandung bayi Kapten Sarjubehi ini curang dan licik. Dan, Teyi mengambil sikap tegas. "Dengarkanlah mahluk yang durhaka! Kamu ingat semalam kamu melecehkanku bahwa aku sudah jatuh miskin. Kekayaanku sudah diserimpung oleh Gusti Allah....Maka nikmatilah sendiri keinginanmu, demi Allah. Kamu menerima akibat perkataanmu sendiri, Wewe Gombel!" (hal. 233)

Akhir novel dipungkas dengan keberhasilan Teyi mendirikan Kerajaan Raminem. Kerja keras Teyi setelah ditolak keluarga almarhum ayahnya yang tamak, membuahkan hasil. Usahanya dimulai dari jual beli beras keliling dengan sepeda hingga membangun gubuk menjadi rumah mentereng dengan banyak kamar hingga membeli semua sawah yang paling subur di Bagelen, Jawa Tengah.

Suparto Brata yang telah menerima penghargaan Rancage selama tiga kali ini layak dikatakan sebagai pengarang spesialis berlatar sejarah seperti halnya Pandir Kelana, Remy Sylado dan Sunaryono Basuki Ks. Untuk menyebutkan contoh saja, Saksi Mata Penerbit Buku Kompas, 2002) bercerita tentang masa kekuasaan tentara Jepang dan Mencari Sarang Angin (Grasindo, 2005) berkisah tentang masa Kolonial, Jepang dan Perang Kemerdekaan 1945-1949. Ini belum lagi novel-novelnya yang ditulis dalam bahasa Jawa.

Seperti dalam novel-novel lainnya, Suparto Brata yang telah berusia 74 tahun (lahir 27 Februari 32) masih tidak kehilangan energinya untuk menulis lancar, lincah, nakal dan dalam jumlah halaman yang tebal. Suparto Brata juga tak kehilangan rasa berahinya dengan menyisipkan masalah seksualitas dalam setiap novelnya tanpa kesan cabul dan porno.

Sebuah buku yang layak dibaca pecinta sastra baik sastra Indonesia maupun Jawa, mahasiswa dan mereka yang menaruh perhatian pada sejarah sosial. Setengah berpromosi, dalam catatan kaki di halaman terakhir buku ini Suparto Brata menjanjikan buku ketiganya bakal lebih seru akibat konflik keluarga. Kita layak tunggu![]

Jakarta, 1 Mei 2006

Jurnalisme Siger Tengah, Bukan Berarti Takut

2006-03-21T09:34:00.000+07:00

UPAYA Pikiran Rakyat (PR) mengubah format sejak 2 Januari 2006 adalah sebagai tanda koran kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini berusaha menghindari kejumudan. Buktinya, kini “PR” dari segi format lebih ramping dengan bentuk kompak dan dari sisi visual lebih menarik (eye catching).

Benar, seperti yang dikutip Syafik Umar: “Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri” (Pikiran Rakyat, 1/1). Sikap ini menandakan bahwa “PR” siap berubah dan akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman! Mudah-mudahan, perubahan “PR” bukan sebuah akhir dan final (establishment).

Pakar komunikasi Deddy Mulyana dari Universitas Padajajaran dan Septiawan Santana dari Univestiras Islam Bandung secara khusus dalam artikelnya sudah mengomentari perubahan format “PR” (Pikiran Rakyat, 2/1). Tetapi saya sebagai pembaca lebih mengamati “PR” pascaperubahan format dari sisi redaksionalnya.

Ada dua hal yang mendasari saya perlu mengomentari dan memberi saran kepada “PR” dalam usianya yang delapan windu ini. Pertama, karena saya pembaca “PR” dan yang kedua karena alasan primordial. Saya adalah pituin warga Sunda yang merasa memiliki dan peduli dengan kelangsungan “PR” sebagai kebangaaan warga Jawa Barat.

Jurnalisme Siger Tengah

Dari pengamatan awam sebagai pembaca, perubahan “PR” memang tidak seagresif dan seakspansif koran lain. Dari segi redaksional, “PR” memang cenderung konservatif (hati-hati) dan menghindari pemberitaan bombastis. Dalam istilah H. Yoyo S. Adiredja (Pikiran Rakyat, 1/1), juranalisme yang dianut “PR” adalah juranalisme siger tengah. Artinya, jurnalisme yang berusaha mendudukkan berbagai persoalan secara proporsional dan bijak.

Tetapi saya menilai, sikap konservatif setelah era reformasi berbeda dengan konservatif saat Orde Baru berkuasa. Konservatif pada era Orde Baru lebih dominan pada kebijakan pemerintah (top down) sedangkan konservatif atau kehati-hatian setelah era reformasi lebih banyak berupa kebijakan redaksional. Artinya, konservatif adalah pilihan atau ideologi dalam menyiarkan sebuah pemberitaan. Kini sensor dan resistensi bukan dari pemerintah seperti pada zaman Orde Baru tetapi dari masyarakat.

Dalam pandangan saya, konservatif yang dipilih “PR” bukan berarti sebuah kekalahan atau takut tetapi sebagai ikhtiar untuk menciptakan harmoni. Kini, di saat ekonomi sulit dan konflik horizontal meluas, pembaca sudah jenuh dengan kekerasan dan berita-berita bombastis. Buktinya, sudah banyak tabloid berita/politik yang tumbang. Mereka tumbang karena semuanya mengandalkan berita yang bombastis dan akhirnya ditinggalkan pembacanya.

Celakanya, jejak tabloid itu kini diikuti oleh beberapa harian lokal untuk mendongkrak oplah. Berita bombastis dan spekulatif menjadi andalannya. Terakhir, korbannya adalah harian Jawa Pos. Demi sebuah berita eksklusif seorang redakturnya membuat berita bohong dan seolah-olah telah terjadi wawancara dengan istri almarhum gembong teroris Azahari. Belakangan terbongkar, berita berseri itu adalah hasil imajinasi redakturnya. Sang redaktur dipecat dan pemrednya meminta maaf kepada publik. Kredibilitas hancur!

Idealisme

Saya masih percaya pada idealisme yang dikembangkan “PR” dalam mencerdaskan bangsa. Ini bisa dibuktikan dengan suplemen yang dibuat “PR”. Di saat koran lain mengembangkan suplemen yang mendulang iklan, “PR” lebih memilih sisipan yang tidak “basah” atau kering iklan. Misalnya saja sisipan Cakrawala, Belia, Mahasiswa, Khazanah, Teropong, Peer Kecil, Hikmah dan Gelora. Kecuali (mungkin) suplemen Otokir.

Coba bandingkan dengan koran atau harian lain yang lebih memilih suplemen yang banyak mendatangkan pulus seperti jenis otomotif, elektronika, dan properti. Bahkan dalam suplemen ini mereka tidak lagi menganut fire wall (batas api) yang mencerminkan prinsip bahwa antara berita dan iklan termasuk advertorial harus dipisahkan secara tegas. Selain sebagai iklan terselubung suplemen jenis ini juga dapat menyesatkan pembaca.

Syukur, “PR” tidak terseret untuk mengikuti syahwat kapitalisme dengan memanfaatkan halaman koran untuk mendulang iklan sebanyak-banyaknya dengan cara-cara tidak fair. Apalagi dengan cara menipu pembaca lewat suplemen.

Saran
Menyambut hari jadi “PR” ini saya menyarankan untuk dua hal. Pertama, saya berharap “PR” dapat menyajikan lebih banyak tulisan-tulisan berupa feature dari mulai halaman pertama hingga terakhir.

Tulisan-tulisan human interest yang dikemas dalam feature menurut saya akan lebih menyentuh dan pesannya lebih bermakna kepada pembaca. Tulisan feature yang berdiri sendiri atau berupa cantelan dengan berita lainnya saya pikir cukup bermanfaat untuk pembaca.

Feature yang bersifat lokalitas saya kira tidak sedikit di Jawa Barat yang luas ini. Banyak peristiwa atau sosok yang bisa dijadikan feature dan hingga kini tidak tergali. Minimal satu feature dalam setiap halaman saya kira sudah menambah bobot “PR”. Feature, selain lebih mengugah pembaca dalam beberapa hal juga cukup menghibur.

Kedua, saya berharap “PR” juga mentradisikan penulisan nama jelas atau bayline dalam setiap pemberiatannya. Selain untuk mengenal penulis beritanya, nama jelas juga sebagai wujud dari kredibilitas pemberiataan. Nama jelas bisa menjadi jaminan bahwa berita itu layak baca dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, harian KOMPAS sudah menerapkan itu. Tetapi belakangan tulisan byline semakin berkurang. Ada beberapa alasan yang berkembang. Byline dihapus karena memang beritanya bersifat keroyokan sehingga kalau ditulis nama jelas selain panjang berderet juga mengganggu visual atau layout. Alasan lain, tulisan seorang reporter banyak yang tidak memenuhi standar jurnalistik sehingga harus diolah kembali oleh redakturnya. Intinya, nama reporter itu tidak layak untuk ditulis karena kualitas penulisannya jelek.

Dua alasan ini sebenarnya bisa diakomodasi. Filosofinya, setiap tulisan pasti ada penanggung jawabnya. Penulis utama namanya bisa ditulis jelas sementara penulis pendukung atau reporternya bisa ditulis dengan inisial di akhir tulisan.

Byline bukanlah sekadar nampang nama atau gagah-gagahan. Tetapi di balik itu ada tujuan hebat yaitu memotivasi jurnalis bertangung jawab. Bahkan di beberapa media, baik lokal atau mancanegara sudah banyak wartawan yang berani mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail) di akhir tulisannya. “PR” sejauh ini baru menyertakan surat elektronik reporternya di suplemen Belia dan Mahasiswa. Mudah-mudahan pencantuman e-mal sejenis juga dapat dipraktikkan di rubrik atau berita lainnya.

Terakhir, selamat ulang tahun Pikiran Rakyat. Semoga misi mencerdaskan bangsa menjadi prioritas di tengah godaan amplop dan kapitalisme yang merajalela.[]

Jakarta, 21 Maret 2006

Geliat Media Komunitas di “Kepala Naga”

2005-10-11T21:08:00.000+07:00

CAT bangunan di Jalan Kebon Kacang Raya, Jakarta Pusat, itu tampak kusam dan melepuh. Ini sangat kontras dengan Plaza Indonesia yang berada di depannya. Sangat terawat dan kinclong. Satpam di flat empat yang bersebelahan dengan biro perjalanan dan rumah masakan Padang, tampak sibuk membersihkan debu yang menyebar dari proyek Hotel Indonesia. Sesekali, godam yang menancapkan pakubumi menggetarkan meja satpam.

"Mau ketemu siapa, Mas?" tanya satpam ramah.
Saya sebutkan nama. Samsul, nama satpam yang saya ketahui dari papan
namanya, mengangguk.
"Mbak Eka, reporter?"
Saya mengangguk.
"Masih di dalam. Sepertinya baru masuk."

Aroma kesibukan sebuah penerbitan mulai tercium. Pintu utama hampir tiap detik berderit. Orang keluar masuk silih berganti. Sekilas tidak menyangka dari sebuah flat itu tengah digerakkan sebuah media berlabel Super Star Jakarta, media komunitas dalam format tabloid yang disebar ke perumahan-perumahan di Jakarta dan Tangerang.

Dalam masthead tabloid tersebut tercantum nama Svida Alisjahbana, Yudha Kartohadiprodjo dan Denny Hariandja. Tiga nama itu sudah tidak asing lagi di Grup Femina. Svida dikenal sebagai direksi di majalah perempuan yang baru ultah ke-33 ini. Begitu juga Yudha dan Denny selama ini dikenal sebagai penjaga gawang majalah waralaba Men's Healt Indonesia.

Selama ini Grup Femina dikenal fokus ke majalah-majalah gaya hidup dan perempuan. Lihat saja produknya seperti Femina, Dewi, fit, Pesona, Ayahbunda, Gadis dan CitaCinta. Menyusul kemudian majalah lisensi seperti Parenting, Seventeen, PC Magazine, Men's Healt Indonesia dan Reader's Digest Indonesia.

Konon Grup Femina bakal menerbitkan sebanyak 20 media komunitas. Tahap awal diterbitkan tabloid Super Star BSD/Bintaro untuk Tangerang, Super Star Puri di Jakarta Barat dan Super Star Gading untuk konsumsi warga di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di kawasan "Singapura" Jakarta ini disebar 25 ribu eksemplar. Terakhir, tabloid 16 halaman yang dibagikan cuma-cuma secara merata di pusat-pusat perumahan dan kompleks bisnis ini sudah mencapai edisi empat belas.

Super Star Gading bukanlah media komunitas pertama yang membidik pasar “Kepala Naga”. Sebutan ini lahir karena mayoritas warga Kelapa Gading adalah etnis Tionghoa. Sebelumnya sudah terbit majalah Kelapa Gading, Info Gading, Famili Gading, Media Kawasan Kelapa Gading, OTC Panduan Swamedikasi dan Info Kelapa Gading serta inhouse magazine seperti Media Mal Kelapa Gading, Gading Food, Klub Kelapa Gading, News Kelapa Gading, dan The Art Gate Jalur Sutra.

Sebelumnya sempat beredar tabloid Radar Gading namun belakangan raib entah kemana. Sementara itu harian Media Indonesia setiap dua bulan sekali menerbitkan tabloid gratis BLVD (kependekan dari boulevard—jalan raya yang cukup populer di Kelapa Gading) dengan kertas cukup mewah untuk ukuran media komunitas. Tabloid 16 halaman ini hasil kerja sama Mal Kelapa Gading dengan Media Indonesia.

Media komunitas ini bila dikelola dengan baik memang menguntungkan pengusaha, penerbit, dan publik. Bagi kalangan pengusaha lokal, media komunitas dapat menjadi menjadi tempat promosi dan beriklan dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dengan sasaran yang lebih spesifik. Harian Republika menulis, bagaimanapun juga media komunitas jauh lebih efektif dibandingkan dengan membagikan brosur dari rumah ke rumah, karena peluang media komunitas untuk terbuang semakin kecil sementara tingkat konsumen untuk membacanya justru semakin besar.

Surat pembaca Super Star Gading edisi No. 14/30 September-06 Oktober 2005 bisa menjadi bukti bahwa interaksi media komunitas dengan pembacanya adalah sangat personal. Sejatinya, sifatnya yang personal ini menjadi pilihan bagi produsen, pemasang iklan atau pengusaha untuk mempromosikan produknya di media komunitas:

Minta Alamat Kolam Renang

Sebagai warga baru di Kelapa Gading, saya mohon bantuan Super Star Gading untuk memberitahukan alamat-alamat kolam renang yang ada di dalam dan di sekitar Kelapa Gading, khususnya yang dapat digunakan oleh umum tanpa membership. Terimakasih.

Frans Hendrawan
Warga Gading Riviera

Berbeda dengan booming media cetak pada 1999 yang memanfaatkan kemudahan mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), kelahiran media komunitas atau community paper di Kelapa Gading lebih didorong oleh pangsa pasar. Sebagai kawasan mandiri alias one stop living, kawasan seluas 1.800 hektare ini adalah pasar yang riil. Mal, hipermarket, apartemen, perumahan, sentra pendidikan, rumah sakit, semuanya tersedia.

Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat, lebih dari 3.500 ruko (rumah toko) berjejer rapi di sepanjang Jalan Boulevard Raya. Tak lama lagi Jalan Boulevard Barat juga diramaikan oleh ratusan hingga ribuan ruko dengan hadirnya Kelapa Gading Square dan Plaza Kelapa Gading. Ini semua adalah pasar yang prospektif bagi media komunitas.

Sejatinya, sejumlah media itu memang memperebutkan kue iklan di Kelapa Gading. Tengok saja Info Gading dan Media Kawasan Kelapa Gading yang 70 persen halamannya terisi iklan. Ini membuktikan pengusaha lokal memang mempercayai media komunitas. Selain umumnya lebih murah, beriklan di media lokal juga cukup sangkil dan mangkus. Dalam istilah periklanan, Kelapa Gading adalah surga bagi media komunitas yang memang mempunyai segmentasi dan positioning yang jelas.

Sementara itu, setelah Radar Gading mangkat, dalam format tabloid sebenarnya yang menjadi saingan Super Star Gading hanya BLVD. Namun, ini juga tidak signifikan karena BLVD beredar dua bulanan dan secara rubrikasi jauh berbeda. BLVD lebih membidik produk dan gaya hidup. Sedangkan Super Star Gading lebih memilih kepada informasi dan kegiatan yang memasyarakat di seputar Kelapa Gading. “Kami menyediakan redaksional sementara urusan iklan dan pembagiannya dengan Media Indonesia ditangani bagian marketing,” kata Muhammad Zulkifli, Public Relations Officer Mal Kelapa Gading.

Super Star Gading boleh dikatakan melenggang sendirian di kelasnya. Artinya bentuknya yang tabloid dan rubrikasinya yang langsung menyentuh semua lapisan masyarakat Kelapa Gading, nyaris tanpa saingan. Selain menginformasikan tempat-tempat belanja lengkap dengan nomor teleponnya, tabloid ini juga memuat berita kegiatan dan semua peristiwa di Kelapa Gading. Mulai dari kegiatan di kelurahan hingga kecamatan juga tentang jalan rusak, tumpukan sampah hingga pernikahan dan prosesi kelahiran ibu lurah.

Semua media komunitas yang beredar di Kelapa Gading dibagi-bagikan secara gratis kendati seperti Info Gading, mencantum harga di halaman mukanya sebesar Rp 12.000 per eksemplar. Harga formal ini sepertinya hanya gengsi saja. Buktinya dari oplah 15.000 eksemplar, 80 persennya dibagikan gratis sedangkan sisanya dijual di toko buku dan lapak.

Sukardi Darmawan, Pemimpin Umum sekaligus Pemred Info Gading kepada Kontan menyatakan, medianya sudah impas sejak empat tahun silam. Bahkan perusahaan penerbitan yang berdiri sejak delapan tahun silam ini--PT Sentra Info Bisnis Konsultama--yang sebelumnya hanya bermodalkan Rp 500 juta kini sudah mengembangkan sayap dengan menerbitkan media yang lebih khusus dan tersegmentasi. Info Gading boleh dikatakan sebagai raja media komunitas. Lihatnya saja, Grup Info Gading juga telah menerbitkan Famili Gading yang mirip majalah Ayahbunda, E-Gading, Map Kelapa Gading dan Info Serpong.

Soal media komunitas dibagikan cuma-cuma, ini bisa jadi sejak awal memang penerbitan itu tidak berniat membidik duit dari oplah melainkan dari iklan. Atau bisa jadi, majalah atau tabloid ini bila dijual sekalipun memang tidak akan laku. Apalagi di wilayah yang berpenduduk lebih dari 105 ribu jiwa ini dikenal dengan stereotip pelit. “Maunya barang kualitas bagus tetapi harganya murah,” komentar Alpin, pemilik Alpin Tailor di Boulevard Raya.

###

Eka Shinta Pangeswari adalah reporter Super Star Gading. Ia mengaku sebagai pemula dan baru dua bulan dikontrak sebagai reporter. "Saya sempat kewalahan juga, Mas," tutur Eka dalam taksi saat menyertai liputannya ke Kelapa Gading. "Untuk mengisi 16 halaman hanya dua reporter dan satu editor," tambahnya.

Kendati begitu perempuan lajang lulusan sekolah jurnalistik ini mengaku enjoy menjadi reporter Super Star Gading. Setiap liputan ia mengaku dibekali voucher taksi pulang pergi. “Uang makan tinggal klaim.”

Tetapi yang lebih membahagiakan Eka ketika hasil liputannya mendapat respons narasumber. Eka mengaku senang saat pemilik sebuah gerai mengucapkan terimakasih karena setelah diliput, tokonya banyak dikunjungi konsumen. "Padahal sebelumnya mereka sinis karena aku disangkanya ‘wartawan bodrex’," tutur Eka, kecut.

Beberapa kali Eka harus memeriksa telepon genggamnya yang terus berdering. Kali ini SMS tersebut bukan dari kantor. “Dari pagi, ibu-ibu di RW 12 sudah nelepon. Mereka mau ngadain senam jantung yang dihadiri camat,” tutur Eka. Tak lama berselang kembali SMS masuk ke handphone Eka. “Mbak Eka ditunggu lho, nanti jam lima peragaan busana muslim.” Pesan singkat itu datang dari humas Mal Kelapa Gading yang akan menggelar peragaan busana di The Catwalk, pusat butik para perancang papan atas. “Setelah itu saya meliput untuk talenta (untuk rubrik anak-anak berprestasi). Tadi, bapaknya nelepon terus ke kantor,” tutur Eka sambil menyeka keringat yang membasahi keningnya.

###

Seiring waktu, diperkirakan media komunitas di Kelapa Gading juga akan bertambah dan sebagian lain kemungkinan tumbang bukan karena tak bisa bersaing menjual oplah tetapi gagal merebut ceruk iklan. Sepertinya Kelapa Gading akan tetap menjadi lahan yang menarik baik bagi pemodal gurem maupun pemodal besar untuk mencoba peruntungan di bisnis media komunitas.

Dari analisis properti.net, ketika sebuah komunitas telah terbentuk di sebuah kawasan, ketika itulah hadir apa yang dinamakan gaya hidup atau life style. Inilah yang kini sedang terjadi di kawasan Kelapa Gading. Properti komersial dan residensial yang telah terbangun maupun yang kini digenjot pembangunannya oleh pengembang adalah manifestasi atas gaya hidup yang lahir di Kelapa Gading.

Gaya hidup ini setidaknya bisa direfrensentasikan juga dengan menjamurnya sentra bisnis seperti Mal Kelapa Gading, Mal Artha Gading, Sports Mal Kelapa Gading, Kelapa Gading Trade Center, Kelapa Gading Plaza, La Piazza, Food City, Gading Batavia serta pusat kulakan Makro dan Goro. Ini belum termasuk pusat kesehatan seperti Klinik OMNI yang berambisi menghadirkan pelayanan kesehatan ala Singapura.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mencatat, ada sekitar 25 ribu pengusaha yang berkiprah di Kelapa Gading. Mereka ini memutar uang senilai Rp 25 triliun atau sekitar 12 persen dari uang yang beredar di Indonesia yang total jenderalnya Rp 150 triliun. Fantastis! Ayo, siapa menyusul ke Kelapa Gading?[]

Jakarta, 11 Oktober 2005

"Jangan Mesumlah, Kita Ini Orang Singapura"

2005-07-18T17:09:00.000+07:00

Ruangbaca.com

Judul : Bisnis Seks di Singapura
Judul Asli : No Money No Honey (a candid look at sex-for-sale in Singapore)
Pengarang : David Brazil
Pengantar : Bondan Winarno
Cetakan : Pertama, Juni 2005
Penerbit : Pustaka Primatama
Tebal : xiv + 232 halaman

BUKU hasil reportase investigasi atau menurut penulisnya disebut sebagai eksplorasi jurnalistik ini, benar-benar mengungkap hipokrisi atau kemunafikan Singapura. Selama ini Negeri Singa kerap disebut-sebut sebagai negara paling bermoral. Boleh dikatakan juga sebagai negara yang serba tidak. Tidak boleh menjual permen karet, tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga jelas-jelas tidak dengan pornografi dan pornoaksi.

Tetapi buktinya? Pusat-pusat pelacuran dari yang kelas bawah hingga yang elite, berkembang sesuai dengan karakteristik pasar masing-masing. Dari mulai pelacuran kelas gurem seperti di Geylang hingga pelacuran di kawasan Orchard Road. Buku ini juga menujukkan ternyata jumlah sentra pelacuran di Singapura lebih banyak dibandingkan dengan Jakarta yang dianggap “kurang bermoral”. Fantastis!

Kemunafikan juga ditunjukkan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura George Yeo seperti dalam pernyataannya kepada Asiaweek (April, 2000): “Kami tidak mengiklankan prostitusi. Tapi tiap orang Singapura tahu Geylang dan apa yang terjadi di sana....” (hal. 3). Pernyataan ini tidak tegas. Padahal dalam kenyataannya pelacuran di Singapura sekarang tidak ada bedanya dengan konsep zaman Raffles. Demi duit, uang dan fulus!. Kalau begini masih pantaskah sebagian orang Singapura berucap: “Jangan mesumlah, kita ini orang Singapura!”

Dirunut dari sejarahnya, prostitusi di Singapura sudah menjadi lahan bisnis sejak Stamford Raffles memerintah pada 1819. Saat itu Raffles sudah berpikir bahwa pulau kecil itu akan menarik perhatian lelaki petualang dari Asia. Dengan dalih untuk mengentaskan kemiskinan dan mencari keuntungan, pelacuran pun legal sejak saat itu.(hal 1)

Data paling mutakhir menyebutkan sedikitnya ada 6.000 pelacur di Singapura. Mereka tidak hanya warga domestik tetapi para pendatang dari Thailand, Malaysia, Filipina, India, Vietnam dan Indonesia. Mereka ini punya tempat dan pasar berbeda. Pelacur Thailand misalnya, target yang dibidik adalah para pekerja konstruksi dari Negeri Gajah Putih. Tak jauh berbeda, para pelacur dari India juga membidik pasar laki-laki hidung belang keturunan atau pebisnis India.

Namun, David Brazil tidak menjelaskan target pasar para pelacur asal Indonesia yang cukup dikenal mangkal di Geylang tepatnya di antara Lorong 10/12 dan sepanjang Talma Road. Para pelacur Indonesia yang datang ke Singapura adalah mereka yang berangkat dari Batam. Mereka biasanya berangkat ke Singapura memanfaat izin berkunjung selama tiga hari.

Penghasilan pelacur Indonesia sejatinya adalah sangat kecil hanya 1.000 dolar Singapura. Namun, penghasilan itu akan menjadi besar ketika dikonversikan dengan rupiah. Dalam analisisnya, David Brazil mengutip laporan The Jakarta Post bahwa pelacuran di Indonesia membludak termasuk di Singapura, Batam dan Bintan karena terpuruknya perekonomian Indonesia pascaruntuhnya rezim Soeharto.

#1

Dalam buku yang dilengkapi puluhan foto hitam putih dan 16 halaman foto warna ini, David Brazil menelusuri pusat-pusat pelacuran di Singapura seperti Geylang, Orchard Road, Orchard Towers, Desker Road, Flanders Square, dan Keong Saik Road. Wilayah ini oleh pemerintah Singapura disebut kawasan lampu merah.

Para lonte selain mangkal di kawasan zona merah, juga mereka dapat ditemukan di panti pijat, klab malam, lobi hotel atau escort agencies (biro teman kencan) yang iklannya marak di buku telepon. Mungkin kalau di Indonesia iklannya mirip dengan iklan-iklan party line di media cetak gurem yang memperlihatkan perempuan cantik dengan pakaian minim berikut nomor telepon genggam yang bisa dihubungi kapan pun.

Melacur demi uang dalam hasil penelusuran David Brazil ternyata tidak hanya dilakukan para pendatang tetapi juga wanita simpanan, remaja, mahasiswi, artis dan model lokal. Namun, tentang keterlibatan model dan artis dalam kegiatan prostitusi, David Brazil tidak bisa memastikannya. Ia lebih menduga pemberitaan tentang artis yang bisa dibayar untuk diajak tidur hanya sensasi untuk popularitas sang artis.

Dalam satu bab khusus, David Brazil memuat 12 tulisan hasil wawancara dengan pelacur yang mewakili asal, suku dan pasar masing-masing. Dari mulai pelacur kelas Geylang, wanita panggilan, hingga mahasiswi yang butuh biaya untuk kuliah atau untuk sekadar belanja barang mewah seperti produk Gucci, Luis Vuitton, atau Chanel.

#2

Wartawan senior Bondan Winarno dalam pengantar buku ini meyakinkan bahwa laporan jurnalistik David Brazil berbeda dengan tulisan para pewarta Indonesia yang melaporkan sex-for-sale. Penulis buku ini tidak terjebak menulis hal-hal seronok tentang dunia pelacuran. Jurnalis kelahiran Dublin ini tahu benar bahwa menulis laporan pelacuran itu harus menyingkirkan imajinasi seksual jauh-jauh. (hal x)

Bila Anda sebelumnya telah membaca Jakarta Undercover (sex n the city) karya Moammar Emka, saya jamin Anda akan melihat sesuatu yang beda. Kendati sebagai wartawan hiburan--FHM Singapura--David Brazil menulis dengan konsep dan bukunya menjadi penting dibaca karena kaya dengan data hasil riset. Ia tidak terjebak untuk mengeksploitasi selera rendah (low taste) pembacanya.

Lucunya, buku ini lantaran di kulit mukanya ada kata SEKS, sempat dicekal jaringan toko buku raksasa di Indonesia. Menurut Pandu Ganesa dari penerbit Pustaka Primatama, buku terbitannya dianggap mengandung pornografi. Padahal dijamin, di dalam buku yang konon di Singapura sudah 14 kali cetak ulang ini tidak ada cerita yang merangsang syahwat atau berahi. Kecuali memang sebelum membca buku ini sudah berpikiran jorok.[]

Jakarta, 18 Juli 2004

Dosa Infotainment dan Tanggung Jawab PWI

2005-06-21T10:51:00.000+07:00

"Cheche Kirani menggelar konferensi pers tanpa dihadiri suaminya. Mungkin suaminya tak bisa menyertai Cheche Kirani karena mengumpulkan tenaga untuk nanti malam...." (Bibir Plus, 21 Mei 2005)

KUTIPAN di atas adalah pengantar atau intro narator infotainment Bibir Plus di SCTV tentang pernikahan untuk kedua kalinya artis sinetron Cheche Kirani. Faktanya, dalam tayangan itu Cheche Kirani membeberkan tentang awal pertemuan dan prosesi pernikahannya dengan guru spritualnya yang bernama Haji Ahmad Hadi Wibawa alias Aa Hadi. Saat itu Cheche Kirani juga meminta maaf karena suaminya tak bisa ikut konferensi pers dengan alasan belum siap.

Namun, pengantar narator dibuat lain dengan fakta dari pernyataan Cheche Kirani. Pengantar di atas bisa ditebak, berbau jorok dan saru. Prasa "nanti malam" sudah pasti ditangkap pemirsa sebagai hubungan suami istri. Ini jelas di luar fakta dan menyesatkan karena Cheche Kirani tidak menyinggung-nyinggung soal malam pertama atau tentang hubungan intim.

Awalnya saya menganggap pengantar narator itu lucu dan nakal. Tetapi belakangan saya sadar dan menganggapnya itu adalah imajinasi liar dari penulis naskahnya. Atau memang otak penulis naskahnya sudah jorok[?].

Etika

Setelah membaca berita di surat kabar yang menyebutkan para pewarta infotainment sudah diakui sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia, keheranan saya semakin bertambah. Lebih-lebih setelah Ketua PWI Pusat Tarman Azzam dan Sekjen PWI Pusat Wina Armanda terang-terangan membela dua pewarta infotainment yang kabarnya dilempar asbak oleh artis bahenol Sarah Azhari. Terlepas dari siapa yang benar dan salah.

Konsekuensi pewarta masuk sebuah organisasi adalah harus mentaati kaidah dan etika. Bukankah dalam jurnalistik, pendapat pribadi diharamkan kecuali dalam tulisan analisis, opini atau esai?

Aturannya sangat gamblang. Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) poin tiga tertulis: “Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.”

Begitu juga dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI Pasal 5 tak kalah terangnya: “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.”

Contoh kasus di atas hanya sebagian kecil saja dari "dosa-dosa" industri infotainment. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang tak kalah hebohnya seperti kasus Parto Patrio yang terpaksa menyalakkan pistol karena marah ditanya soal istri kedua atau Nicky Astria yang sampai menangis karena mobilnya dihadang bahkan digedor-gedor pewarta infotainment yang meminta “konfirmasi” soal perceraiannya.

Persaingan yang tinggi kadang semua cara dilakukan demi sebuah kelas bernama eksklusif. Model-model peliputan paparazzi juga kerap digunakan. Kini banyak infotainment yang meliput berita tanpa sepengetahuan narasumber melalui canded camera dan hidden camera. Padahal, wartawan harus mengenalkan identitasnya dalam meliput kecuali memang investigatif reporting. Itu sangat dimungkinkan.

Ladang Bisnis

Infotainment adalah bisnis dari dunia penyiaran yang cukup menjanjikan. Ektremnya, dengan menjual kejelekan orang atau artis pendatang yang kecentilan, rumah produksi dapat membuat sebuah acara dan laku dijual. Apalagi dengan kewajiban televisi untuk memenuhi proporsi content domestik paling sedikit 60 persen menurut ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, infotainment menjadi solusi jitu.

Memproduksi infotainment sangat mudah. Kasarnya, cuma bermodalkan kamera dan peralatan editing sewaan, sekelompok orang dapat membuat tayangan infotainment. Jelas ini lebih mudah dan biayanya ringan. Tidak seperti membuat sinetron yang satu episodenya bisa mencapai Rp 50 juta bahkan lebih. Infotainment tidak menghabiskan biaya setengahnya.

Kini kita mengenal “raja-raja” infotainment. Mereka tidak asing lagi karena sebelumnya sudah dikenal sebagai pewarta di media cetak baik harian atau medium hiburan. Sebut saja Ilham Bintang, Remy Sutansyah, Gandung Bondowoso, Syaiful Bayan, Dimas Supriyanto, Amazon Dalimunthe, Zoel Fauzi Lubis, dan banyak lagi. Bahkan Ketua PWI Pusat Tarman Azzam juga terlibat di PT Bintang Advis Multimedia, rumah produksi milik Ilham Bintang yang di antaranya memproduksi Cek & Ricek (C&R), Halo Selebriti dan Kroscek.

Bahkan “Raja Sinetron” Raam Punjabi juga mencoba peruntungan di infotainment dengan produknya Bibir Plus. Kendati saya melihatnya, Bibir Plus sebagai sebuah produk kehumasan dan produk “masturbasi”. Artinya, programnya banyak menayangkan artis-artis di sekitar Multivision Plus. Ini tentu saja saya melihatnya sebagai sebuah produk untuk kesenangan diri sendiri bukan untuk pemirsa.

Memang sudah menjadi sunatullah, sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi lambat atau cepat akan dikerubungi peminat lainnya. Begitu juga dengan dunia infotainment.

Maka maraklah rumah-rumah produksi yang membuat beragam infotainment dengan kemasan seragam. Cuma nama saja yang beda. Mereka bersaing dan mencoba membuat sebuah liputan seeksklusif mungkin. Dalam pengertian tim kreatif infotainment, eksklusif masih diterjemahkan dengan paling perawan, paling dulu dan yang penting beda. Mereka tidak melihat bahwa eksklusif dalam pengertian substansi, seperti angle pemberitaan.

Bila diamati, infotainmet sekarang nyaris mirip surat kabar harian zaman Orde Baru. Berita atau laporannya seragam. Ini karena pewarta infotainment seperti wartawan harian. Mereka berburu berita yang sama. Alhasil, berita infotainment pun seragam. Benar-benar tidak kreatif.

Tanggung Jawab PWI

Jurnalisme di Indonesia masih jauh dari cita-cita yang ideal, kini kembali lagi direpotkan dengan kontroversi dan ulah liputan pewarta infotainment. Wartawan bodrex dan wartawan amplop saja masih susah diberantas kini kembali pewarta infotainment banyak dikecam.

PWI sebagai institusi yang menaungi pewarta infotainment sepertinya perlu segera meningkatkan profesionalisme mereka untuk menghindari korban lebih banyak. Sebab, bila ini dibiarkan aksi dari beberapa pewarta infotainment dapat merusak citra jurnalis secara umum.

Profesionalisme liputan dan pelaporan sepertinya harus mendapat penekanan khusus. Suatu saat saya berharap tidak ada lagi pewarta infotainment yang bertanya: membuat isu apa hari ini? Tetapi idealnya, bagaimana mengemas isu hari ini? Lebih jauh, bila memang pewarta infotainment sudah diakui secara pasti sebagai jurnalis harus berpikir bagaimana mencerdaskan bangsa.[]

Jakarta, 16 Juli 2005

Korban Televisi Terus Berjatuhan

2005-06-17T17:18:00.000+07:00

AKIBAT Meniru Film India, Bocah SD Kehilangan Nyawa. Judul di harian Republika edisi 12 Juni 2005, membuat saya terhenyak. Dalam tulisan itu disebutkan, Maliki (13), tewas dengan leher terjerat tali tambang. Menurut keluarga korban, Maliki tewas terjerat tali ayunan saat mempraktikkan adegan bunuh diri dalam film India yang tengah ditontonnya di sebuah stasiun televisi.

Kasus Maliki, semakin menambah daftar panjang akibat negatif tayangan televisi terhadap anak-anak. Berbagai tulisan, kertas kerja, dan penelitian sudah banyak membeberkan dampak negatif si kotak ajaib itu. Bahkan, tudingan miring terhadap televisi sudah merebak sejak kelahirannya pada era 50-an.

Kehadiran kotak Dewa Janus itu tak bisa ditolak karena televisi juga adalah medium pembelajaran yang sangat efektif. Karena itu paradigma atau kajian terhadap televisi seharusnya segera diubah. Kajian harus difokuskan pada pengaruh positif dan mengoptimalkan manfaatnya. Sebab, pengaruh negatif televisi otomatis bergaris linier dengan perkembangan zaman dan sulit dihindari.

Kendati bukan media interaktif bagi anak-anak, televisi termasuk medium yang sangat diminati. Hal ini karena televisi bersifat audio visual. Televisi mampu menghadirkan kajadian, peristiwa, atau khayalan yang tak terjangkau panca indera ke dalam ruangan atau kamar anak-anak. Televisi juga mampu mengingat 50 persen dari apa yang mereka lihat dan dengar kendati ditayangkan sekilas.

Dari penelitian terhadap 260 anak-anak sekolah dasar di Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) membuktikan, televisi ternyata medium yang banyak ditonton dengan alasan paling menghibur. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa anak-anak tak mungkin diisolasi dari tayangan televisi.

Berpijak dari realitas itulah, kini peran orangtua dan guru sangat penting membantu anak untuk mengapresiasi tayangan-tayangan televisi. Kita tak bisa berharap banyak kepada pengelola televisi. Mereka adalah kapitalis sejati yang lebih berorientasi kepada keuntungan alias profit. Kendati begitu, kita juga tak bisa menafikan usaha-usaha yang telah dilakukan pengelola televisi akhir-akhir ini seperti menyensor tayangan dengan aturan yang sangat ketat, memberikan ikon panduan menonton hingga membuat program anak kendati secara finansial tak menarik pemasang iklan.

Karakter Anak-anak

Posisi anak-anak atas tayangan televisi memang sangat lemah. Hal ini berkaitan dengan sifat anak yang di antaranya: pertama, anak sulit membedakan mana yang baik atau buruk serta mana yang pantas ditiru atau diabaikan. Kedua, anak tak memiliki selfcensorship dan belum memiliki batasan nilai. Ketiga, anak nonton bersifat pasif dan tidak kritis. Akibatnya, semua yang ditayangkan akan dianggap sebagai kewajaran.

Sifat-sifat itu tentu saja sangat rentan bila tayangan (film, kartun, sinetron, infotainment, kuis, telenovela atau video klip) yang antisosial seperti kekerasan dan pornografi menerpa mereka. Lebih-lebih kualitas tontonan yang ditayangkan televisi komersial di Indonesia umumnya masih jauh dari memihak kepada anak-anak.

Hasil penelitian dua tahun silam, bahkan menunjukkan acara anak-anak di seluruh televisi swasta hanya 32 jam dari kebiasaan anak-anak Indonesia menonton selama 68 jam dalam sepekan. Ini berarti selama 36 jam anak-anak menonton acara televisi yang pantas ditonton orang dewasa.

Peran Orangtua dan Guru

Tak ada jalan lain, beragam program televisi yang hadir menjumpai kamar anak-anak mendorong orangtua dan guru harus melek media (media literacy). Artinya, orangtua dan guru harus cakap mengoperasikan media; cakap membaca simbol-simbol di belakang makna tayangan; cakap mencari, memilih dan memilah media; serta kalau bisa cakap memproduksi tayangan atau program televisi.

Tetapi untuk sementara orangtua atau guru paling tidak cakap mencari, memilah atau memilih media untuk anak-anak. Di sini orangtua harus jeli karena banyak tayangan televisi yang sebenarnya untuk anak-anak tetapi saru.

Dari berbagai literatur dan pendapat pakar ada beberapa tips yang dapat dipraktikkan orangtua untuk mengarahkan anak-anak dalam menonton program televisi yang sehat dan cerdas. Pertama, membangun kesadaran. Ini kunci pertama buat orangtua. Televisi dari sejarahnya hingga kini melahirkan pengaruh baik dan buruk bagi perkembangan psikologis dan perilaku anak.

Kedua, proaktif bertanya. Orangtua harus bertanya kepada anak-anaknya mengenai acara televisi yang paling disukai sebagai cara untuk mengidentifikasi acara-acara favorit ana. Ketiga, proaktif melihat. Orangtua tak cukup hanya mengetahui acara favoritnya dari pengakuan si anak. Orangtua paling tidak harus menyempatkan menonton program tersebut sebelum memberikan penilaian dengan kriteria usia, budaya, agama, dan sebagainya.

Keempat, membuat kesepakatan. Dibuat kesepakatan dengan anak tentang acara yang boleh dan tidak layak ditonton, kapan boleh menonton, waktu belajar, waktu tidur, waktu sembahyang, mandi dan sebagainya. Disepakati juga penghargaan dan sanksi bila anak menepati atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Reward dan punishment ini penting untuk memberikan tanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Termasuk, juga sanksi bagi orangtua bila nonton televisi ketika anak sedang belajar, misalnya.

Kelima, mendampingi menonton. Usahakan untuk dapat menemani anak nonton program televisi yang disukainya. Kehadiran orangtua, penting untuk memberikan jawaban bila suatu waktu anak berkomentar tentang sebuah program atau iklan. Bila anak tak bertanya orangtua berusaha untuk memancing anak diskusi tentang acara yang ditontonnya. Hal ini untuk memancing sikap kritis anak. Keenam, mencari alternatif. Untuk memberikan variasi tak ada salahnya orangtua memberikan tontonan atau bacaan alternatif seperti VCD atau komik

Tak kalah pentingnya adalah peran sekolah dan guru. Selain kegiatan ekstrakulikuler konvensional, guru atau sekolah sebaiknya mulai memprogramkan untuk mengajak anak-anak berkunjung ke stasiun televisi atau ke lokasi syuting program tertentu. Ini penting untuk melihat proses produksi suatu tayangan televisi. Sekaligus, kunjungan itu dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa film atau tayangan di televisi tak selamanya adalah realitas sosial, melainkan hasil rekayasa, permainan editing dan tampilan spesial effect. Pemahaman ini penting agar anak-anak tak memberikan pemahaman yang seragam atas semua tayangan itu sebagai sesuatu yang wajar.

Sejauh ini, baru Lativi yang membuat program khusus kunjungan ke stasiun televisi. Saya berharap stasiun televisi lain juga menggalakkan program yang sama sebagai bentuk tanggung jawan sosial pengelola televisi partikelir kepada pemirsanya.

Selain itu, guru juga mencoba memberikan program apresiasi terhadap sebuah tayangan televisi. Anak-anak diajak untuk meresensi, mengapresiasi, dan menuliskan kesan-kesan tentang film atau iklan dari berbagai sudut pandang. Bahkan, lebih efektif, bila hasil tulisan mereka, kemudian didiskusikan.

Kesimpulan

Saatnya paradigma memandang televisi harus diubah. Tak akan ada artinya terus-menerus mengutuk televisi sebagai biang kerusakan moral dan kepribadian anak-anak. Kini saatnya mengoptimalkan pengaruh positif televisi sebagai medium pembelajaran yang sangkil dan mangkus.

Di sisi lain, televisi selamanya akan tetap ada dan akan terus mempengaruhi fisik, mental, emosi dan perkembangaan jiwa anak. Sebagai konsumen, orangtua, anak, atau guru harus melek media. Minimal menjadi penonton televisi yang kritis. Sebab, pada dasarnya pengelola stasiun televisi akan rugi sendiri bila tayangannya tak ditonton pemirsanya.[]

Jakarta, 17 Juni 2005

Bangga (Aku) Jadi Orang Sunda, Euy!

2005-06-12T19:23:00.000+07:00

Pikiran Rakyat, 8 Oktober 2005

Taufik Ismail memberi judul salah satu buku kumpulan puisinya Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia (Yayasan Anda, 1998). Bila Taufik Ismail boleh mengungkapkan nada satir lewat puisinya, aku juga berhak memberi judul tulisan ini, Bangga (Aku) Jadi Orang Sunda.

Kata 'bangga' dalam konteks tulisan aku dan 'malu' dalam konteks Taufik Ismail sebenarnya tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama secara eksplisit menunjukkan kecintaan yang mendalam kepada tanah kelahiran dan bangsanya lebih jauh.

Sebagai orang Sunda pituin, aku sangat miris bila membaca tulisan otokritik dari pemikir yang tak diragukan kesundaannya, Kang Ajip Rosidi. Paling tidak dua tulisan terakhir Kang Ajip di harian Pikiran Rakyat membuat aku tergerak untuk menulis artikel ini.

Berikut beberapa kegundahan Kang Ajip. "Kalau kegiatan seni dan ilmiah tidak didorong hidupnya di Bandung, demikian pula kalau kegiatan penerbitan buku hanya terbatas kepada buku-buku ajar untuk mengejar projek-projek pemerintah pusat dan pemda apalagi kalau dengan melakukan KKN, maka kehidupan intelektual di Bandung akan kian jauh tertinggal oleh Yogyakarta dan mungkin juga oleh kota lainnya." (Pikiran Rakyat, Rabu 4/5).

".... bahasa Sunda sekarang sedang dalam proses kematiannya, karena kita saksikan orang Sunda secara perlahan-lahan sedang menjalankan pembunuhan terhadap bahasa Sunda sebagai bahasa ibunya. Kita saksikan kian banyak orang Sunda yang tidak mau bercakap-cakap dengan bahasa Sunda, walaupun dengan sesama orang Sunda. Kita juga saksikan, umumnya orang Sunda kalau mau bercakap-cakap tentang hal tertentu lalu beralih kode ke bahasa Indonesia atau bahasa lain. Bahasa Sunda dianggap tidak cukup tepat atau tidak cukup terhormat untuk menyampaikan pikirannya." (Pikiran Rakyat, Senin 16/5)

1#

Dua kutipan di atas mewakili kegundahan aku juga. Aku adalah pemuda yang hijrah ke Jakarta dari sebuah udik di Priangan Timur, tepatnya di Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Aku sudah menjadi warga Jakarta sejak tujuh tahun silam. Tetapi percayalah, tempat berpijak sekarang tidak mengubah kecintaan aku pada Tatar Sunda.

Sebagai warga yang hidup di kota metropolitan seperti Jakarta yang plural dan tempat berkumpulnya beragam etnis, kadang aku merasa cemburu dengan orang Jawa atau orang Batak. Ketika mereka bertegur sapa dengan rekannya di tempat umum di kantor atau di tempat yang sifatnya nasional mereka tetap berbicara dalam bahasa ibunya.

Atau saat naik bus tanggung Metromini, kondektur dan sopir saling cakap dalam bahasa nenek moyangnya. Kadang aku menuduh mereka egois dan nggak tahu diri atau bahasa ilmiahnya primordial. Tetapi bila berpikir jernih mereka itu sebenarnya adalah aset daerah yang penting dalam pelestarian bahasa dan budaya secara umum.

Kegundahan aku biasanya terobati saat aku pergi ke kantor dari Depok ke Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dengan naik bus Mayasari Bhakti. Aku sangat menikmati saat sopir dan kondektur berceloteh dalam bahasa Sunda. Maklum, pentolan atau kru bus ini mayoritas barudak Tasikmalaya dan Ciamis.

Saat mengikuti diskusi Forum Bahasa Media Massa (FBMM) di Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur aku tertarik dengan lontaran wartawan senior Syu'bah Asa. Saat itu mantan wartawan majalah Tempo ini menyebutkan orang Sunda termasuk yang masih bangga menggunakan bahasa daerahnya. Ini hasil pengamatan dia. Namun, aku belum percaya seratus persen karena belum ada penelitian yang komprehensif.

Sebenarnya aku sempat bangga dengan pernyataan Syu'bah Asa itu. Namun, saat membaca sebuah harian ibu kota malah kembali ciut dan sedih ketika Miing Bagito mengungkapkan pengalamannya saat bertandang ke Bandung. Ia mengaku miris saat melihat anak-anak muda Bandung sudah tak lagi bangga bercakap-cakap dalam bahasa Sunda. Padahal, Bandung adalah muka Jawa Barat. Dari sini aku bisa memperkirakan anak-anak muda di kota-kota besar Jawa Barat juga kemungkinan gayanya sama.

2#

Dalam pengamatan yang sangat dangkal, aku juga mencermati perkembangan kebudayaan massa yang berkembang dalam sepuluh tahun terakhir ini. Aku lebih khususnya menelisik tentang perkembangan televisi di Indonesia yang begitu masif setelah pemerintahan B.J. Habibie membuka kran media massa dan menghapus lisensi.

Perkembangan televisi yang kini sudah mencapai 11 stasiun siaran nasional adalah sebuah fenomena bagi Indonesia setelah munculnya open sky policy. Malaysia dan Singapura saja jauh tertinggal bila dilihat dari jumlahnya. Belum lagi kini dengan menjamurnya televisi lokal.

Menjamurnya televisi adalah sarana efektif untuk mengenalkan budaya lokal menjadi budaya yang menjadi milik nasional. Barudak Bandung dan Jawa Barat lainnya sebenarnya sudah memanfaatkan saluran massal ini. Lihat saja, Paterpan, Seurius, /rif, Radja, Java Jive, PAS Band dan Kahitna adalah di antara sejumlah grup musik yang sering memenuhi acara televisi tanah air.

Belum lagi kelompok Padhyangan Project dan P Project atau presenter Rina Gunawan dan Aming. Mereka itu begitu populer belakangan ini. Termasuk presenter asal Batak Sophie Novita yang nyunda sekali. Mereka tampil dan cukup populer. Di sela-sela omongan dan candaan mereka kerap telontar kata-kata, idiom-idiom dan logat Sunda yang cukup kental. Begitu juga bila melihat Asep Sunandar Sunarya dan kelompoknya manggung di Televisi Pendidikan Indonesia setiap malam Ahad. Bila melihat mereka tampil di televisi aku bangga.

3#

Aku bekerja di sebuah stasiun televisi partikelir nasional. Kondisi kantorku beragam etnis dari mulai Sunda, Batak, Bugis, Jawa (Tegal, Surabaya) dan Palembang. Namun, setiap masuk kantor aku merasakan seperti di Tatar Sunda.

Aku sempat terheran-heran ketika wong Jawa Timur di kantor fasih banget berbicara dalam bahasa Sunda halus. Belakangan aku ketahui ternyata ia menghabiskan masa kuliahnya di Bandung. Begitu juga orang Tegal, tak kalah fasihnya ngomong Sunda. Orang Batak juga tak kalah serunya. Cuma bedanya kalau bilang 'punten' ia masih menggunakan 'punten' dengan e taling.

Belakangan munculnya juga fenomena Aa. Penyebutan Aa belakangan ini begitu populer seiring semakin mencorongnya figur Aa Gym atau Abdullah Gymnastiar yang punya Pesantren Daarut Tauhid. Sekarang tak segan-segan seorang gadis walaupun bukan dari Sunda memanggil pacar atau suaminya dengan panggilan Aa. Aa begitu populer dan generik.

Suatu saat aku merindukan ungkapan dan idiom Sunda menjadi bahasa pergaulan di kalangan anak muda ibu kota seperti halnya bahasa Betawi atawa Inggris. So what gitu loh, kalau meminjam istilah anak muda kiwari. Hal ini adalah sesuatu yang mungkin karena anak-anak muda pesohor dari Bandung kini banyak memenuhi televisi nasional. Mereka kerap menggunakan bahasa Sunda.[]

Jakarta, 12 Juni 2005

Selamat Tinggal Generasi Nurnaningsih!

2005-05-16T07:03:00.000+07:00

Sdr. Nurnaningsih Yth,

Sdr. tak dapat mencampuradukan kesenian Indonesia dengan kesenian Barat. Tak dapat saudari perjuangkan orang yang sedang menari serimpi, pakaiannya saudari tukar dengan pakaian penari balet, juga tak dapat saudari iringi dengan musik Jazz. Begitu juga sebaliknya orang yang sedang berdansa tak dapat saudari tukar musiknya dengan gamelan. Tak ubahnya seperti yang saya katakan di atas itulah saudari memperjuangkan apa yang saudari kehendaki itu.

Achirul kalam saya anjurkan kepada saudari bahwa perjuangan saudari yang sedemikian itu menurut keyakinan saya akan menjatuhkan kepopuleran saudari sebagai bintang film. Saya berdo'a moga-moga saudari insyaf pada apa yang telah saudari perjuangkan itu, sehingga mengakibatkan kegemparan masyarakat.

Sayangilah kepopuleran saudari yang kian hari kian meningkat. Pertahankanlah, serta berjuanglah untuk menjadi bintang film Indonesia yang gilang gemilang, seniwati Indonesia yang tulen dan menjadi kebangaan bangsa Indonesia di dalam dan di luar negeri. Mudah-mudahan saudari tetap gilang-gemilang sampai hari tua.

Sekian.

ITULAH surat pembaca yang dimuat di majalah Kencana edisi No. II Tahun 1954 halaman delapan yang memuat pernyataan keprihatinan seorang penggemar aktris film layar lebar almarhum Nurnaningsih. Surat pembaca itu adalah buntut dari lontaran kontroversial icon bintang panas Indonesia era 50-an ini yang menyatakan: "Saya tidak akan memerosotkan kesenian, melainkan hendak melenyapkan pandangan-pandangan kolot yang masih terdapat dalam kesenian Indonesia."

Mungkin untuk generasi sekarang, tak ada yang kenal dengan sosok Nurnaningsih. Ia adalah bintang film panas pertama yang dimiliki masyarakat perfilman Indonesia pascakemerdekaan. Ia menjadi simbol aktris panas pada zamannya.

Selain pendapatnya yang kontroversial, Nurnaningsih juga sempat membuat gempar peta perfilman ketika dengan sangat berani berpose telanjang dalam sejumlah film, termasuk foto bugilnya yang tersebar di masyarakat. Sampai-sampai Kejaksaan Agung dan Polri dibuat kelabakan saat itu.

Awal terjun ke dunia film, Nurnaningsih sebenarnya sangat beruntung langsung “digarap” sutradara legenda Indonesia Usmar Ismail lewat film Krisis dan berikutnya dalam film Harimau Campa (1954). Namun setelah itu dengan sejumlah arogansinya, Nurnaningsih main dalam sejumlah film panas dan foto seronoknya menghiasi sejumlah majalah Ibu Kota.

Sejumlah pengamat film pada saat itu dengan nada sinis menilai Nurnaningsih sebenarnya beruntung dapat lakon dalam film-film garapan Usmar Ismail. “Padahal aktingnya sangat jelek, “demikian komentar seorang pengamat film di majalah Kencana. Konon, cuma kemujuranlah yang membawa Nurnaningsih bisa bermain dalam Krisis.

Generasi Panas

Generasi berikutnya yang menjadi simbol bintang panas adalah Rahayu Effendi. Dalam Tante Girang (1974), ia konon berbugil ria dengan aktor gagah pada zamannya, Dicky Soeprapto. Perkembangan perfilman nasional Indonesia selanjutnya ditaburi bintang film yang benar-benar mengeksploitasi fisik dan cita rasa rendah (low taste), yang menjadi idola sekaligus bahan caci-maki. Sebut saja Yeni Rachman, Suzanna, Lina Budiarti, Yati Octavia, Eva Arnaz, Ayu Lestari, Meriam Bellina, Yurike Prastica, Ayu Azhari, Sally Marcelina, Ayu Yohana,Yeni Farida, Kiki Fatmala, Gitti Srinita, Malvin Syahna, Liza Chaniago, dan Inneke Koesherawati. Terakhir, Inneke mengaku tobat dan kini mengenakan atribut muslimah.

Kini popularitas para bintang panas itu telah pudar. Ada yang tak jelas rimbanya tetapi ada juga yang "bertobat" dan beralih menjalani profesi menjadi aktris sinetron.

Bila menelusuri sejarah perfilman nasional, film esek-esek dan bintang panas sebenarnya ada pada setiap zamannya. Ketia idealisme dan komersialisme hadir di sana pula film esek-esek juga lahir. Dalam setiap perkembangannya bintang-bintang panas hadir entah dengan alasan jalan pintas atau memang pasar menuntut demikian. Tetapi yang jelas adegan panas dalam film nasional saat itu bukan sebagai pelengkap tetapi menjadi menu utama perfilman nasional.

Generasi Terdidik

Mulai akhir 90-an produksi perfilman nasional beralih ke generasi muda yang terdidik. Mereka menyutradarai film lantaran sekolah baik di dalam maupun di luar negeri. Ini berbeda dengan generasi terdahulu yang membuat film lantaran bermodal pengalaman. Bisa jadi, seorang peñata lampu karena bergaul lama di lingkungan perusahaan film menjadi seorang sutradara yang cukup komersial. Belakangan, peran mereka tergusur sineas muda terdidik. Secara otomatis, generasi ini pula yang menutup peluang peran dan lahan aktris panas.

Sebenarnya aktris, sutradara, bahkan pemilik rumah produksi yang mempunyai “ideologi panas” sempat bereksperimen dan mengalihkan medium ekspresinya lewat televisi. Misalnya saja, sempat ada Si Manis Jembatan Ancol dan Warkop versi sinetron. Namun usaha mereka tak berhasil dan sepi respons. Sinetron jenis itu juga tak bertahan lama dan tak ada pengikutnya.

Belakangan, Lativi juga menayangkan film layar lebar nasional bertitel 17+ setiap malam Ahad. Namun, belum diketahui respons pemirsa atas film tersebut. Tetapi konon, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) sudah menegur Lativi soal penayangan film-film panas yang diproduksi tahun 80-an dan awal 90-an ini.

Perfilman nasional kini boleh dikatakan benar-benar steril dari sentuhan bintang panas. Lihat saja sejumlah film layar lebar yang sukses dipasaran dan sekaligus menjadi lokomotif perfilman nasional. Dari mulai Cinta dalam Sepotong Roti (Garin Nugroho), Bulan Tertusuk Ilalang (Garin Nugroho), Sherina (Riri Riza), Pasir Berbisik (Nan T. Achnas), Ca Bau Khan (Nia diNata), Ada Apa dengan Cinta (Rudi Sudjarwo), Jelangkung (Rizal Mantovani dan Jose Purnomo), Bendera (Nan T. Achnas), Eliana, Eliana (Riri Riza), Arisan (Nia diNata), dan Banyu Biru (Teddy Soeriaatmadja).

Perlu Waspada

Kini dunia film benar-benar menjadi milik para sineas muda. Bahkan film Indonesia tidak hanya berbicara di dalam negeri tetapi berkibar dan mendapat penghargaan di mancanegara. Namun demikian, bulan madu perfilman nasional itu perlu diwaspadai. Jangan sampai iklim yang kondusif sekarang diganggu orang atau kelompok yang masih berambisi memproduksi film dengan duit yang minim, ide dangkal, tetapi ingin mengeruk keuntungan yang menggunung.

Mungkin Anda ingat dengan kasus film Bernapas dalam Lumpur (1970). Padahal saat itu insan perfilman nasional sedang gencar-gencarnya membuat konsep dan berpikir keras untuk membuat film yang berkualitas. Namun, tiba-tiba iklim yang kondusif itu dibuyarkan dengan kehadiran film yang dibintangi Suzanna itu. Akibatnya, suasana menjadi terkondisikan dan sutradara lainnya juga menggarap film jenis sama. Kasus tersebut dinilai mirip dengan tragedi yang sama pada tahun 60-an.

Sejak itulah ide membuat film berkualitas hanya sebatas pembicaraan dalam seminar dan diskusi terbatas. Pada 1989 Indonesia kembaali heboh dengan kehadiran film Pembalasan Ratu Laut Pantai Selatan (PRLPS). Film ini sebenarnya telah lolos dari gunting tajam Badan Sensor Film. Namun, reaksi masyarakat benar-benar membuat film tersebut ditarik dari peredaran. Yurike Prastica yang menjadi bintang utama konon berbugil ria dengan film asal Amerika Serikat. Bersamaan dengan PRLS juga ditarik film Akibat Terlalu Genit (Yurike Prastica) dan Ketika Musim Semi Tiba (Meriam Bellina).

Kasus serupa juga berlanjut pada 1996 ketika masyarakat dikejutkan dengan kehadiran video berisi adegan panas Ayu Azhari dalam film The Outraged Fugitive. Dalam film yang beredar di Indonesia bertitel Pemburu Teroris itu, Ayu Azhari berbugil ria dengan aktor AS Frak Zagarino di kamar mandi. Film tersebut dibuat PT Rafi Film yang berpatungan dengan Amera (AS).

Belakangan, ketika sineas muda tengah berjuang memproduksi film berkualitas tiba-tiba diusik dengan kehadiran Buruan Cium Gue, produksi Multivision Plus. Peredaran film ini mendapat resistensi dari masyarakat dan akhirnya ditarik dari peredaran. Ini artinya, kini masyarakat tidak lagi menerima film selera rendah yang hanya mengumbar syahwat dan berahi sebagai menu utama film.

TV Partikelir

Sepertinya tempat untuk bintang film panas sangat tertutup. Trans TV, stasiun televisi partikelir milik pengusaha Chairul Tanjung juga memproduksi film layar lebar di bawah bendera Trans Sinema Mandiri (TSM). Andai Ia Tahu dan Biarkan Bintang Menari produksi TSM mendapat sambutan hangat penonton. Kabar terbaru, TSM juga tengah memproduksi film layar lebar terbaru yang diangkat dari salah satu program acara unggulannya, Dunia Lain.

Langkah Trans TV ini juga diikuti Rajawali Citra Televisi (RCTI). Televisi partikelir pertama ini memproduksi film layar lebar berjudul Issue yang mengisahkan etos jurnalis televisi. Yang paling baru, Indosiar Visual Mandiri juga baru saja meluncurkan film musikal Fantasi. Film ini dibintangi anak-anak berbakat dari Akademi Fantasi Indosiar (AFI).

Usaha TSM, RCTI dan Indosiar sebenarnya akan lebih dahsyat bila stasiun televisi lain juga mengikuti jejak yang sama. Tak ada alasan--bila sebuah stasiun televisi lain membuat film layar lebar, kemudian disebut-sebut sebagai latah dan mengekor. Jangan takut dikatakan pengekor. Bukankah, kebutuhan stasiun televisi akan program tayangan lokal khususnya film-film format panjang juga cukup tinggi dan tentu saja menguntungkan secara finansial.

Andai saja, semua stasiun televisi partikelir beramai-ramai membuat fim layar lebar yang berkualitas, saat ini juga saya berani berteriak: Selamat tinggal generasi Nurnaningsih![]

Jakarta, 15 Mei 2005

Seputar Indonesia: Dari Golkar ke PDI-P

2005-02-15T21:20:00.000+07:00

SEPERTINYA Seputar Indonesia RCTI identik dengan konflik. Kabar terbaru, manajemen pemberitaan televisi swasta pertama di Tanah Air ini guncang lantaran estafet pucuk pimpinan yang tidak mulus [TEMPO, 17-23 Maret 2003]. Pemicunya, manajemen puncak ngotot memasukkan Derek Manangka menjadi Pemimpin Redaksi Seputar Indonesia. Padahal, konon di kalangan jagat wartawan, Derek yang mantan wartawan Media Indonesia ini banyak “dosa”-nya.

Menariknya, konflik di redaksi RCTI ini dibumbui isu politis. Konon, Derek bisa masuk ke RCTI lantaran lobinya yang kuat terhadap Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati Sukarnoputri. Tentu saja Taufik tidak turun langsung melainkan melalui tangan kanannya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Panda Nababan yang juga wartawan senior ini. Konon, Derek yang mantan Pemimpin Perusahaan Sinar Harapan ini sengaja ditanam di “Televisi Oke” ini untuk kebutuhan PDI-P menggalang opini publik dalam Pemilu 2004.

Pemimpin redaksi adalah jabatan strategis dalam sebuah stasiun televisi. Ia tidak saja sebagai simbol tetapi juga bisa menentukan hitam-putihnya pemberitaan. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, pemimpin redaksi baik di media cetak ataupun di televisi mempunyai “hak veto”. Bahkan di beberapa stasiun televisi partikelir, pemimpin redaksi setara dengan direksi lainnya. Pada tahap inilah, pemimpin redaksi tidak hanya bersentuhan dengan masalah ideal (objektivitas, indenpendensi) tetapi sudah bermain pada tingkat kalkulasi ekonomi dan politis.

Bila merunut sejarahnya, konflik di pemberitaan RCTI yang berbau politis memang bukan yang pertama. Ingat, kasus yang terjadi pada 1999 ketika Pimpinan PT Sindo yang memproduksi Seputar Indonesia, Buletin Siang dan Buletin Malam RCTI dituntut mundur oleh karyawannya yang lain karena dalam kebijakan pemberitaannya terlalu memihak kepentingan Golkar dan BJ Habibie yang saat itu berkuasa. Mereka yang dituntut mundur adalah presenter Chrys Kelana, Desy Anwar dan Adolf Posumah.

Ketiganya dinilai oleh sebagian besar awak Sindo terlalu memihak Golkar baik dalam mengolah berita maupun dalam acara-acara talk show RCTI. Chrys Kelana yang merupakan salah seorang kunci dalam produksi berita-berita RCTI adalah kader Golkar tulen. Bahkan dalam Pemilu, Chrys termasuk juru kampanye Golkar. Sementara itu, presenter Desy Anwar disebut-sebut para staf RCTI sebagai kader Golkar terselubung.

Desy adalah adik kandung Dewi Fortuna Anwar, salah seorang tangan kanan Habibie. Selain intervensi-intervensi yang dilakukan orang-orang Golkar dalam acara-acara yang dibuat oleh PT Sindo, juga beredar kabar Badan Intelijen ABRI kerap campur tangan bahkan menentukan kebijakan redaksional.

Kenapa intervensi itu harus ada dan menimpa RCTI bukan menimpa televisi lain? Secara eksplisit ini menunjukkan bahwa manajemen RCTI, terutama di manajemen puncak tak mempunyai kemandirian dan mempunyai posisi tawar yang rendah. Akibatnya ketika tangan penguasa mencengkram, manajemen tak bisa mengelak. Atau bisa jadi manajemen RCTI mempunyai kepentingan sesaat. Sebagai produk kapitalis, RCTI bisa saja “dikorbankan” oleh pemilik modal terbesar dan gantinya penguasa memberikan sesuatu jaminan, konsesi, atau bidang usaha lain.

Entah apapun yang menjadi tujuan manajemen puncak RCTI dengan hadirnya Derek di RCTI adalah sebuah risiko. Masyarakat hanya bisa menilainya nanti dalam produk pemberitaan RCTI. Tetapi bila melihat Seputar Indonesia yang masih jauh di bawah pemberitaan televisi partikelir lain, akan semakin meyakinkan masyarakat bahwa memang di RCTI ada “sesuatu yang salah”. Lebih-lebih sudah menjadi konsumsi umum, bahwa Derek sebenarnya tak terlalu cakap dalam mengelola media. Lihat saja, ia gagal mengelola Tabloid Realitas milik Grup Media Indonesia dan Koran Mandiri milik pengusaha Peter F. Gontha.[]

Jakarta, Maret 2003

Rasima, Radio Komunitas dari Desa Situ Udik

2005-02-15T15:45:00.000+07:00

Wilujeng siang pamiarsa sadaya
Patepang deui sareng Mang Jali di Rasima 93,7 FM
Kumaha damang, nuhun upami damangmah
Kanggo ngabeberah manah ieu lagu munggaran: Kalangkang
(Selamat siang pemirsa semuanya. Ketemu lagi dengan Mang Jali di Rasima 93,7 FM.
Pemirsa sehat? Untuk menghibur pemirsa ini lagu pertama: Kalangkang)

SIANG itu udara di Kompleks Taman Islam atau tepatnya di Jalan KH Abdul Hamid KM 4, Desa Situ Udik, Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, cukup panas. Kendati demikian Mang Jali yang sedang menyapa penggemarnya bergeming meskipun ruangan studio yang sempit dan berdebu menebar hawa gerah.

Studio tempat siaran Mang Jali memang bukan studio profesional melainkan hanya sebuah ruangan sempit yang dibatasi sekat menempati sebuah bangunan dua ruang yang sebelumnya akan dijadikan tempat dagang pupuk. Namun karena belum ada modal pemiliknya merelakan ruangan itu untuk sementara disulap menjadi studio radio.

Mang Jali adalah di antara penyiar amatir di Radio Siarana Masyarakat (Rasima). Para penyiar di radio yang menempati gelombang 93, 7 FM ini memang benar-benar mengandalkan bakat alam sehingga gayanya cukup beragam tanpa pola. Kendati begitu keragaman ini malah membuat pendengarnya kian hari semakin bertambah dari anak muda hingga orang dewasa.

Namun jangan berharap Rasima dapat ditangkap di semua wilayah Bogor. Pasalnya radio yang dibidani sekelompok anak muda setahun silam ini hanya dapat dipantau di empat desa. Radio ini memang bukan untuk tujuan komersial melainkan hanya untuk menghibur dan memberi penerangan kepada masyarakat terutama pemuda, peternak sapi perah dan petani di Desa Situ Udik, sebuah desa yang letaknya 10 kilometer dari Gunung Salak.

Menurut Koordinator Radio Rasima Dudiah Syiaruddin (24), radio komunitas yang dikelolanya mengusung konsep media literacy (melek media). Artinya radio ini membawa misi agar masyarakat pedesaan cakap mengoperasikan, cakap membaca makna di belakang simbol-simbiol, cakap mencari, cakap memilih dan memilah serta cakap memproduksi program atau berita dalam sebuah media. "Ini artinya masyarakat tidak menjadi objek media massa, melainkan sebagai subjek dan berhak menentukan suatu program sesuai dengan kondisi lingkungannya," tutur Dudih yang juga mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.

Dudiah dan dua rekannya masing-masing Natataatmaja (28) dan Eka Rebo Pahing (29) mengaku menggodok konsep radio komunitas itu cukup panjang. Bahkan ia memerlukan waktu dua tahun untuk mematangkan konsep tersebut hingga menjadi seperti sekarang. Sudah menjadi persoalan klasik, hal pertama yang membuat langkah ketiga pemuda yang gelisah dengan desanya itu terbentur masalah dana.

Untuk merakit pesawat radio dengan kekuatan 150 watt dan seperangkat pemancar setinggi 16 meter dihitung-hitung menghabiskan dana Rp 5 juta. "Tetapi, namnaya juga niat baik ada saja orang yang menyumbangkan dananya," kata Dudih berseri. Sementara untuk keperluan CD Player/MP3 meminjam dari tetangga.

Sementara untuk menambah koleksi kepingan CD dam MP3 terpaksa bergerilya meminjam ke teman-teman. Sebagian sumbangan dapri para pendengar yang lagunya ingin diputarkan bersama request (permintaan lagu).

Sebelumnya Dudih dan kelompoknya, sempat ragu untuk membuat radio komunitas. Sebab selain trauma karena di zaman rezim Orde Baru radio jenis ini dianggap ilegal dan kerap diberangus, juga karena belum diatur dalam undang-undang. Lebih-lebih dalam draf Rancangan Undang-undang Penyiaran yang sedang digodok DPR, keberadaan radio komunitas malah ada kabar ingin dihapus.

Wacana yang berkembang, radio kominitas dituding sebagai pemicu perpecahan di tingkat arus bawah. Namun sebaliknya, UNESCO menilai keberadaan radio komunitas dapat menciptakan tradisi demokrasi di kalangan masyarakat dengan memberikan tempat atau saluran bagi berbagai aspirasi di tingkat bawah.

Daripada bingung dengan wacana, akhirnya Dudih bersama dua rekannya itu memilih alasan yang dikemukakan UNESCO. Bahkan ia semakin yakin setelah mendapat sumbangan buku seputar radio komunitas dari badan PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu.

Andaikan saja Dudih tetap bingung dengan wacana berkepanjangan, mungkin Rasima tak akan lahir untuk selamanya. Warga di Situ Udik pun mungkin tak akan mendengar suara Mang Jali memandu siaran lagu-lagu Sunda dan Dangdut. Bisa jadi warga juga tak akan mengetahui harga bawang, sayur-sayuran, dan cabe yang selalu diumumkan Rasima setiap malam. Tujuannya untuk membantu ibu-ibu dan memberi patokan harga sebelum paginya belanja ke Pasar Leuwiliang.

Atau bisa jadi warga tak dapat mendengarkan informasi aktual dari dua koran lokal di Bogor setiap pagi. Malah mungkin petani tak dapat bersiaran dan bercuap-cuap di corong radio membicarakan permasalahan pertanian dengann bahasa kesehariannya. Itu semua lahir karena modal nekat. “Karena asyiknya melihat antusiasme warga, sampai-sampai kami belum sempat ngurus izin siaran,” ungkap Dudih.

Dengan lima tenaga penyiar amatir, Rasima kini dapat mengudara selama 18 jam dari pukul 06.00-24.00 WIB. Latar belakang penyiar cukup beragam, mereka ada yang pengangguran, pelajar, mahasiswa dan juga pesuruh sekolah seperti Mang Jali.

Sementara program unggulan yang menjadi primadona warga di antaranya Rasima Menyapa (Menyambut pagi) pukul 0700-10.00 dan permintaan lagu yang dikemas dalam Sensasi Gado-Gado (Senggol Sana Senggol Sini) pukul 19.00-23.00. Sementara program unggulan mingguan di antaranya Kontan (Kontak Tani) yang melibatkan petani di studio serta penyuluh pertanian dan Proses (Profil Sukses). Profil sukses menampilkan orang-orang sukses di wilayah Bogor. Mereka yang sukses ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat sehingga berkeinginan untuk maju dan mau mengubah nasib. Semua daftar acara itu ditempel di kaca studio dengan perekat selotip. Dikaca juga menmpel tata tertib dan sikap siaran yang difotokopi dari buku terbitan UNESCO.

Setelah radio dirasakan cukup kuat mengudara dan diterima warga desa berpenduduk 10.720 jiwa itu, Dudih dan rekannya tak berpuas diri. Rencananya para pendengar Rasima akan diikat oleh sebuah lembaga berbentuk koperasi. Koperasi ini nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya usaha kecil dan menengah.

Bukan hanya itu, dalam waktu dekat sebagian ruangan studio pun akan dimanfaatkan untuk mendirikan sebuah perpustakaa yang mengoleksi buku-buku dan majalah bekas untuk warga desa. Ide mendirikan perpustakaan lahir setelah melihat respons pendengar Rasima yang tiap hari berkunjung ke studio. Minat baca warga ternyata cukup tinggi setelah Rasima merangsang mereka dengan memajang sejumlah koran dan majalah bekas di studio.[]

Majalah Pantau, Agustus 2002

Dalam Pengkhianatan Ada Pengkhianatan

2005-01-29T17:43:00.000+07:00

www.sriti.com

Judul asli : The Sicilian
Judul : Orang-Orang Sisilia
Pengarang : Mario Puzo
Penerjemah : B. Sendra Tanuwidjaja
Penerbit : PT Gramedia
Cetakan : Pertama, November 2004
Tebal : 560 halaman
ISBN : 979-22-1070-9

MARIO Puzo kelahiran 15 Oktober 1920 di New York, Amerika Serikat, namanya melambung setelah menulis novel The Godfather (1969). Puzo tambah cemerlang setelah novel yang mengangkat kehidupan Don Vito Corloene, seorang mafia asal New York City, ini diadaftasi ke dalam film dengan judul yang sama pada 1972.

Selain The Godfaher novel lainnya yang mengangkat tentang kehidupan mafia adalah The Sicilian (1984) dan The Last Don (1994). Sementara The Sicilian adalah salah satu karya klasik Puzo yang banyak menjelaskan sejarah dan latar belakang yang menyebabkan munculnya mafia.

The Sicilian berkisah tentang tugas yang diemban Michael Corleone, putra Don Vito Corleone yang harus membawa pelanggar hukum yang cukup disegani dan menjadi legenda di Sisilia, Salvatore Guiliano. Orang tua Salvatore Guiliano adalah teman baik Don Vito Corleone.

Di Sisilia, Salvatore Guiliano adalah Robin Hood zaman modern yang melawan korupsi pemerintah Roma yang fasis. Di pulau yang penuh berserakan puing kuil kuno peninggalan bangsa Yunani ini, jalan hidup Michael Corleone terjalin erat dengan legenda Salvatore Guiliano: sang kesatria, pencinta, Siciliano sejati.

Namun, Michael Corleone hingga tugasnya berakhir, gagal membawa Salvatore Guiliano ke Amerika Serikat. Di tempat persembunyian yang menjadi basis pelariannya ke “Tanah Pengharapan” Amerika Serikat, Salvatore Guiliano ditembak mati teman paling dekat sekaligus orang kepercayaannya, Aspanu Pisciotta.

Salvatore Guiliano dan Aspanu Pisciotta sebenarnya dua sosok seperti dua sisi mata uang. Salvatore Guiliano merampok untuk membantu rakyat miskin yang ditindas carabinieri atau polisi pemerintah Roma yang korup dan fasis. Sedangkan Aspanu Pisciotta merampok untuk mencari kekayaan.

Belakangan peluang ini menjadi celah yang dilakukan Don Croce Malo untuk membunuh Salvatore Guiliano melalui tangan Aspanu Pisciotta. Don Croce Malo adalah mafia yang haus kekuasaan yang namanya kurang mendapat simpati masyarakat miskin.

Don Croce Malo yang ingin berkuasa lewat Partai Demokrat Kristen untuk mengalahkan fasisme Musollini di Roma berusaha membujuk Salvatore Guiliano namun tidak mendapat respons. Lantaran tidak mendapat respons itulah Don Croce Malo merasa harus membunuhnya. Belakangan diketahui, ternyata rencana membunuh Salvatore Guiliano telah dionsultasikan Don Croce Malo dengan Don Vito Corleone di Amerika Serikat.

Kematian Salvatore Guiliano menghancurkan semangat hidup rakyat Sisilia. Mereka menjadi bulan-bulanan pemerasan Don Croce Malo yang sangat berkuasa. Setelah dua tahun Salvatore Guiliano mati, Sisilia menjadi kota tua. Sementara anak-anak muda tidak tahan dan memilih hidup di luar negeri seperti Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Brasil. Sedangkan Aspanu Pisciotta tewas setelah dibunuh Hector Adonis, profesor sejarah yang bersimpati pada Salvatore Guiliano.

Dalam The Sicilian, Puzo menggambarkan tumbuhnya mafia di Sisilia sebagai ketidakadilan pemerintah Roma. Hasil bumi dan kekayaan rakyat Sisilia yang bersimpati pada Komunis dikuras untuk pemerintah fasis. Untuk menjalankan pemerasan yang sistematis, pegawai pemerintah dan polisi dikirim khusus ke Sisilia dari Roma.

Untuk mempertahankan hidup dari tekanan dan pemerasan, rakyat Sisilia berkelompok untuk membentuk kekuatan. Kelompok-kelompok inilah kemudian berkembang menjadi mafia-mafia. Dalam perkembangannya kelompok-kelompok ini ada yang memihak rakyat dan ada pula yang malah memeras rakyat.[]

Jakarta, 29 Januari 2005

Drama Kehidupan Seorang Frida Kahlo

2005-01-17T21:19:00.000+07:00

Judul Buku : Frida
Judul Asli : A Novel Based on the Life of Frida Kahlo
Penulis : Barbara Mujica
Penerjemah : Nuraini Juliastuti
Penerbit : Bentang, Jogjakarta
Cetakan : Pertama, 2004
Tebal : xxi + 795 Halaman

SUDAH banyak biografi yang mengungkap kehidupan kontroversial icon Meksiko, Frida Kahlo (1907-1954). Pelukis beraliran surealisme ini selalu menarik untuk dibukukan dan bahkan dibuat film dengan judul Frida (2000) dengan bintang Hollywood Salma Hayek yang juga simbol kecantikan Meksiko.

Namun, biografi yang ditulis umumnya hampir seragam dan datar: mengenai dokumentasi hidup. Karena itu, kehadiran novel biografis A Novel Based on the Life of Frida Kahlo yang ditulis Profesor Barbara Mujica dari Georgetown University ini, cerita tentang Frida Kahlo menjadi lain, lebih menarik, emosional dan hidup.

Barbara Mujica mengolah kisah perjalanan hidup Frida Kahlo menjadi suatu racikan yang unik. Disebut unik karena sosok Frida Kahlo tidak ditampilkan secara biasa tetapi hadir melalui perantara tatapan adik termudanya, Cristina Kahlo. (hal. viii)

Keunikan lainnya, novel karya Mujica ini adalah fiksi kendati dibuat berdasarkan wawancara, riset pustaka dan menganalisis beberapa lukisan Frida Kahlo. Begitu juga surat-surat Frida Kahlo kepada Cristina Kahlo adalah khayalan belaka penulisnya.

Kehidupan Frida Kahlo adalah ramuan antara ego dan tragedi. Sejak di sekolah dasar Frida adalah jiwa yang gelisah dan pemberontak. Frida Kahlo kecil adalah sosok yang ingin selalu diperhatikan dan ingin lebih dari yang lain.

Tragisnya, Frida Kahlo mengidap polio di usia 6 tahun dan kaki sebelah kiri gadis ini mengecil hingga hayatnya. Pada usia 18 tahun ia mengalami kecelakaan bus, sehingga cedera menerjang sebagian besar tubuhnya. Tulang leher, tulang belakang, tulang selangkang Frida Kahlo pun patah.

Musibah yang terakhir itu, mengharuskan Frida Kahlo beristirahat total di tempat pembaringan. Belakangan, bakat melukisnya terlihat sejak tubuhnya yang ringkih harus berbaring di tempat tidur.

Kehidupan Frida tambah berwarna setelah bergaul dengan pelukis dinding atau muralis kenamaan Meksiko Dieo Rivera yang umurnya sangat terpaut jauh. Dari hasil pergaulannya itu secara ideologi Frida Kahlo terpengaruh dan akhirnya menjadi Komunis. Sedangkan secara kreatifitas Frida tetap bersikukuh dengan alirannya potret diri surealis.

Setelah lama bergaul akhirnya Frida menikah dengan Dieogo Rivera. Pernikahan ini awalnya bahagia. Namun, belakangan pernikahan itu menjadi neraka karena Diego Rivera adalah bukan tipe laki-laki yang setia pada satu pasangan. Setiap perempuan yang dekat dengannya pasti ditiduri.

Frida sempat bercerai dengan Diego Rivera namun akhirnya kembali bersatu di saat-saat Frida mencapai puncak dan disaat penyakit menahun akibat kecelakaan bus pada usia remaja semakin menggerogoti tubuhnya.

Salutnya, di tengah penderitaan itu Frida Kahlo masih terus menciptakan karya terbaiknya dan dengan dukungan suaminya menggelar pameran terbesar di New York, Amerika Serikat.

Dalam novel ini Mujica tidak memberikan bukti Frida Kahlo bunuh diri dan biseksual. Tidak ada bukti juga Cristina Kahlo yang berselingkuh dengan Diego Rivera ikut membunuh Frida Kahlo. Malah Cristina adalah adiknya yang paling setia menunggu Frida Kahlo hingga meregang nyawa.[]

Jakarta, 17 Januari 2005

Berempati pada Keresahan Iwan Simatupang

2005-01-11T08:56:00.000+07:00

Judul : Kebebasan Pengarang dan Masalah Tanah Air
(Esai-esai Iwan Simatupang)
Editor : Oyon Sofyan dan Frans M. Parera
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Cetakan : Pertama, Oktober 2004
Tebal : (lxviii+ 388) halaman

IWAN Simatupang adalah sastrawan modern yang pernah dimiliki Indonesia. Karya-karyanya terutama novel sangat terkenal seperti Merahnya Merah (Gunung Agung, 1968), Ziarah (Djambatan, 1969), Kering (Gunung Agung, 1972), Kooong (Pustaka Jaya, 1975). Merahnya Merah memenangi Hadiah Nasional 1970 dan Ziarah meraih hadiah Roman Terbaik ASEAN tahun 1977.

Iwan yang sangat taat mempraktikkan filsafat eksistensialisme dalam karya-karyanya juga dikenal sebagai penulis puisi, cerpen, esai, dan drama. Sayangnya, Iwan yang meninggal dalam usia produktif bukan termasuk sastrawan yang rajin mendokumentasikan karya-karyanya, termasuk esainya yang banyak menghiasi majalah-majalah kebudayaan seperti Zenith (1951-1954), Kisah (1953-1957) Mimbar Indonesia, Siasat, dan Sastra (1961-1964). Untungnya ada teman Iwan yang belakangan dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia, H.B. Jasin, yang rajin mengumpulkan tulisan para sastrawan. Berkat usaha Jasin itulah esai-esai Iwan terselamatkan.

Atas inisiatif Oyon Sofyan dan Frans M. Parera selanjutnya esai-esai yang nyaris menjadi fosil di Pusat Dokumentasi H.B. Jasin kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Kebebasan Pengarang dan Masalah Tanah Air (Esai-Esai Iwan Simatupang).

Dari segi waktu, esai-esai ini memang telah usang. Namun, bila disimak lebih dalam, esai-esai ini menyimpan persoalan yang relevan dan aktual. Bahkan, beberapa tulisannya menyimpan proyeksi ke depan tentang situasi kesenian Indonesia modern.

Selain menampilkan keresahan Iwan, kumpulan esai ini juga menggambarkan perjalanan pemikiran, kreativitas, dan latar belakang Iwan Simatupang yang kompleks. Untuk memudahkan melihat kedalaman berpikir Iwan, editor buku ini membagi esai ke dalam Periode Penulis Artikel dan Guru Bahasa SMU (1950-1955), Periode Penulis Drama dan Mahasiswa Humaniora di Negeri-negeri Barat (1955-1959), dan Periode Penulis Novel, Surat Politik dan Reporter Media Massa (1960-1970).

Pada 1986 LP3ES juga menerbitkan surat-surat politik Iwan Simatupang yang bertitel Surat-Surat Politik Iwan Simatupang 1964-1966. Surat-surat politik itu didokumentasikan dengan baik oleh seniman lokal dari Yogyakarta, B. Soelarto. Iwan dan Soelarto saling berkirim surat berkaitan dengan situasi politik dan iklim kerja sastrawan dan budayawan menjelang dan sesudah PKI memberontak yang kedua kalinya dalam masa sesudah merdeka. Sayangnya, surat-surat balasan dari B. Soelarto tak diketahui rimbanya karena Iwan memang diciptakan bukan untuk menjadi dokumentator yang baik.

Seperti dalam surat-surat politiknya, dalam buku kumpulan esainya juga, Iwan membuat dua tulisan yang mengungkapkan keresahanya tentang situasi politik pada saat Demokrasi Terpimpin Soekarno. Dalam salah satu suratnya, Iwan yang saat itu sebagai seniman independen mengeluhkan soal kesewenang-wenangan para sastrawan yang tergabung dalam Lekra dengan Partai Komunis-nya. Seniman yang tidak terlibat di Lekra secara sistematis disingkirkan, tulisannya tak bisa dimuat, dan bahkan diteror.

Iwan termasuk seniman yang diteror oleh anggota Lekra. Begitu besarnya teror pada Iwan tergambar dalam dua esainya masing-masing berjudul Manusia-souterrain dan Kalau Demagogi dan Agitasi Dibawa Serta. Iwan berfolemik dalam media cetak dengan seseorang berinisial HS yang menyerangnya lewat majalah budaya Jaman Baru milik Lekra.Mungkin sampai akhir hayatnya Iwan tak mengetahui nama asli di balik inisial itu.

Iwan adalah sastrawan yang mewakili paradigma postmodernisme dan menganut civil society internasional. Dalam pandangan Iwan, penyakit kebudayaan seperti etatisme, liberalisme, dan individualisme dapat diselesaikan atau disembuhkan melalui pertolongan orang luar (di antaranya sastrawan--penulis) secara proporsional, sistematis, dan universal.(hal. 11)

Esai-esai Iwan yang visioner diharapkan bisa menjadi inspirasi dalam mengembangkan budaya, kesenian,dan kesusastaan Indonesia. Sayangnya, editor buku ini tidak menerjemahkan beberapa istilah dan kata asing terutama dari bahasa Belanda dan Prancis yang bertaburan di hampir setiap halaman buku ini. Maklum, Iwan banyak menggunakan istilah asing ini karena pernah sekolah Antroplogi di Belanda dan Filsafat di Prancis.

Kendati demikian, ‘cacat’ itu hanya bagian kecil saja dari nilai buku yang sangat besar. Tidak salah dan tidak berdosa bila sastrawan, budayawan, akademisi, mahasiswa, peminat buku, dan khalayak umum membaca buku ini.[]

Jakarta, 10 Januari 2005

Jeng Susi

2004-12-31T20:08:00.000+07:00

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, janda didefinisikan sebagai wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suami. Ada banyak jenis janda di antaranya janda berhias, yaitu janda yang belum beranak. Selanjutnya ada janda kembang sebutan untuk janda muda yang cantik dan belum beranak. Berikutnya dikenal janda muda yaitu janda yang usianya masih relatif muda dan terakhir janda tebal, yaitu janda yang kaya dari sisi materi atau dalam istilah anak muda jaman kiwari disebut janda tajir.

Namun entah istilah apa yang cocok untuk para janda yang tergabung dalam Paguyuban Janda Indonesia (PJI), sebuah organisasi yang baru didirikan enam bulan silam itu. Dan para pengurus PJI memang tidak perduli dengan sebutan atau stempel yang akan diberikan masyarakat. Buat mereka istilah hanya akan memperpanjang kosa kata di kamus dan hanya akan menjadi permainan wacana pengamat sosial yang mencari popularitas di televisi. Baginya, janda adalah janda. Biarkan ia terbebas dari kerangkeng makna, abstrak dan misterius. Bukankah sebagian orang suka dengan yang serba misterius?

Jeng Susi, 40 tahun, yang secara aklamasi terpilih menjadi ketua umum sempat melontarkan tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan para janda ketika presentasi program di sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Saat itu dia juga merilis data jumlah janda paling anyar di Tanah Air yang diperoleh dari berbagai sumber.

“Janda harus bangkit!” serunya saat itu yang disambut riuh serta tepuk tangan sekitar 40 janda yang sekaligus menjadi pengurus pusat. “Janda adalah aset bangsa bukan perusak bangsa. Tidak benar bila janda disebut sebagai penggoda istri orang. Itu oknum. Sekali lagi itu hanya oknum,” lanjutnya yang juga disambut standing ovasion.

Kepada wartawan yang merubunginya seusai jumpa pers, Jeng Susi yang sangat wangi sempat menanggapi isu yang sudah dilansir sebuah radio berita sebelumnya tentang tawaran untuk berafiliasi dengan dua partai politik besar, Partai Gigi Kuning dan Partai Bibir Putih.

“Apakah tawaran itu serius Jeng Susi,?” tanya seorang wartawan kerempeng berkacamata tebal berambut jiggrak.

“Saya kembali jelaskan bahwa organisasi kami independen dan berusaha untuk tidak tersangkut urusan politik praktis,” jawabnya diplomatis.

“Jawaban Jeng Susi tidak jelas. Abstrak. Membingungkan dan penuh interpretasi,” sambar seorang wartawan infotainment.

Sebelum menjawab pertanyaan, Jeng Susi sejenak membereskan rambut sasaknya. Rambut hasil olahan sebuah salon ternama. Mahal. Ah, mahal itu kan relatif.

“Maksud Anda?” Jeng Susi balik bertanya.

“Maksud saya, ya atau tidak siap bergabung,” timpal sang wartawan.

“Saya tidak suka dengan jawaban ya dan tidak. Jawaban itu tidak kreatif. Kurang eksplorasi. Dari jawaban tersebut tidak akan lahir wacana dan yang ada hanya hitam putih,” jawab Jeng Susi berapi-api.

“Saya tambah tidak mengerti. Jawaban Anda semakin abstrak.” komentar wartawan infotainment itu sambil ngeloyor pergi.

Komentar Jeng Susi yang filosopis sudah pasti tidak akan menarik bagi tayangannya yang selalu mengeksploitasi perselingkuhan dan perceraian selebritas. Bahkan sudah pasti sang produser akan mentah-mentah menolaknya dan malah balik mencurigainya mendapat amplop. Ujung-ujungnya sang produser yang sok tahu dan gila jabatan struktural minta ditraktir makan soto di Jalan Blora.

“Terus terang saja, saya trauma dengan partai politik.” Tiba-tiba Jeng Susi berucap dengan nada mengeluh.

“Bisa diperjelas, Jeng,” Tanya seorang wartawan dari harian terbesar nasional yang kerap menulis masalah emansipasi wanita, feminisme, gender, dan advokasi perempuan, ini penasaran.

“Bekas suami saya orang partai”, jawab Jeng Susi.

“Siapa namanya?” Pertanyaan itu hampir serempak dilontarkan sekitar sepuluh wartawan yang merubunginya.

“Anda cari sendiri. Saya tidak akan menyebutkan identitasnya. Yang jelas saya pernah menjadi istrinya.”

“Kenapa bisa bercerai.” Kembali wartawan hampir serempak bertanya.

“No comment!”

***

Esoknya, sejumlah spekulasi pun menghiasai sejumlah koran nasional dan daerah. Sebuah surat kabar konservatif yang menghindari sensasi, menulis Jeng Susi pernah menikah dengan seorang anggota parlemen dari fraksi tertentu. Sedangkan sebuah koran yang mengandalkan pendapatan dari menjual oplah lumayan berani. Jeng Susi langsung ditulis pernah berhubungan gelap dengan anggota parlemen dari Partai Gigi Kuning yang dilengkapi inisial. Sedangkan sebuah tabloid yang tak pernah menggaji karyawannya lebih berani lagi bahwa Jeng Susi sebenarnya adalah bekas istri simpanan yang pernah didamprat istri tua seorang angggota parlemen yang berasal dari daerah.[]

Ciamis-Jakarta, September 2004

Seni Wawancara Radio, Suatu Kebutuhan

2004-12-31T14:37:00.000+07:00

Judul : Seni Wawancara Radio
Judul Asli : Interviewing for Radio
Penulis : Jim Beaman
Penerjemah : Christian Evert dan Wandy N. Tuturoong
Penerbit pertama : Routledge, 2000
Penerbit : Radio 68H (PT Media Lintas Inti Nusantara),
Cetakan Pertama, Juni 2002
Tebal : x + 235 halaman

LIMA tahun terakhir, berita radio bukan sekadar insert suatu program tetapi telah menjadi program tersendiri. Pengelola radio siaran ramai-ramai menyediakan space acaranya untuk menyiarkan berita. Format acara pun ada yang berubah total tetapi ada juga yang cuma menggeser-geser acara yang kurang diminati pemasang iklan.

Fenomena ini juga diikuti kelahiran kantor berita radio dan jaringan advokasi radio siaran hingga ke pelosok kabupaten. Pada Oktober 1998 lahir Kantor Berita Quadrant. Kantor berita ini menyuplai berita untuk grup sendiri di bawah manajemen Masima Corporation, seperti Prambors, M97, Delta, Female, Bahana, dan radio satu grup yang berada di daerah.

Setahun kemudian, tepatnya April 1999 Institut Studi Arus Informasi (ISAI) secara resmi mengoperasikan Kantor Berita Radio 68H yang berlokasi di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur. Dana yang dihabiskan untuk membangun kantor berita itu mencapai Rp 2 miliar dari hibah Media Development Loan Fund (MDLF) dan Asia Foundation. Berbeda dengan Quadrant yang dibentuk setingkat divisi pemberitaan, 68H dibuat sangat serius dan memiliki 130 jaringan radio di daerah. Radio-radio di daerah juga mengirimkan berita ke pusat yang kemudian disebarkan kembali melalui satelit ke seluruh jaringan di 20 provinsi dan luar negeri.

Sayangnya, masih banyak pemberitaan radio yang dibuat asal jadi. Malah ada beberapa stasiun radio yang “malas” dan cukup mengutip dari koran harian atau situs di internet. Ini bisa dimaklumi karena jurnalisme radio di Indonesia terbilang baru dipraktikkan, setelah sebelumnya di masa Orde Baru dimanjakan sekaligus dipaksa untuk merelay 13 program berita dari RRI.

Satu di antara beberapa kelemahan jurnalisme radio di Indonesia adalah dalam soal teknik wawancara. Wawancara sebagai metode untuk mengungkap fakta dalam jurnalisme, jelas bukan hanya sebatas tanya-jawab yang linier antara sumber berita dengan reporter atau presenter dalam talk show. Ada hal yang lebih luas dalam wawancara yaitu seni wawancara. Soal seni wawancara ini yang rata-rata tak dikuasai reporter-reporter pemula. Bahkan tak menutup kemungkinan dialami juga reporter senior.

Untuk kasus terakhir, mungkin bisa dijadikan contoh saat Direktur Radio 68H Santoso begitu percaya diri ketika mewawancarai Xanana Gusmao ketika masih menjadi tahanan pemerintah Indonesia di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Boleh dibilang Santoso adalah wartawan senior yang sudah malang-melintang di jagat pers sehingga sempat digebuk Orde Baru karena termasuk pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Namun ketika akan memindahkan hasil wawancara dari pita kaset ke sistem digital, Santoso harus kecewa karena hanya mendapatkan suara mendengung. Setelah berpikir sejenak, Santoso baru tahu suara itu bersumber dari kipas angin yang dipasang di pojok ruangan ketika wawancara berlangsung. ( hal. vii)

Dari sini jelas bahwa wawancara bukan perkara sederhana. Selain itu, untuk wawancara radio jelas berbeda dengan wawancara jenis lainnya baik dari segi teknik, prosedur, dan pendekatan. Wawancara radio juga membutuhkan kualitas suara yang prima serta pernyataan narasumber yang bernilai berita tinggi.

Kiranya, penerbitan buku Seni Wawancara Radio bisa menjadi medium pencerahan bagi reporter radio siaran di Indonesia. Buku yang ditulis Jim Beaman, yang sangat berpengalaman di Radio BBC Inggris ini, cukup lengkap mengulas hal-hal yang berkaitan dengan wawancara.

Dalam bab pertama misalnya, diulas sejarah wawancara di Inggris. Bab dua mengulas peran dan tujuan wawancara radio yang mencakup hal-hal yang membuat suatu wawancara mengesankan dan dikenang, alasan narasumber bersedia diwawancarai hingga jenis-jenis wawancara.

Memasuki bab tiga pembaca disuguhi bahasan panduan dalam wawancara berupa kode etik yang harus dipatuhi reporter. Misalnya, bagaimana mewawancarai pelaku kriminalitas, anak-anak, hingga wawancara hit and run (cegatan) yang kerap dilakukan reporter di Indonesia.

Buku ini juga dilengkapi nasihat para pakar di bab empat. Nasihat umumnya berkisar dari masalah prosedur, kode etik, teknik, dan atmosfera. Istilah atmosfera adalah lingkungan atau kondisi saat wawancara berlangsung. Sebab, atmosfera juga tak bisa diabaikan karena bisa jadi wawancara batal lantaran situasi dan kondisi tak mendukung. Masalah atmosfera ini sangat tergantung kepada keterampilan personal reporter dalam mengendalikan kelangsungan sebuah wawancara sehingga narasumber merasa nyaman dan terbuka.

Dalam bab lima, baru dibahas soal teknis wawancara. Dari mulai wawancara untuk dokumenter, wawancara lewat satelit, wawancara lewat mobil hingga wawancara untuk program majalah udara. Dalam membahas teknik wawancara, Jim Beaman sangat detail dan rinci sehingga buku ini bisa menjadi buku pegangan. Sedangkan pada bab delapan dan bab sembilan masing-masing membahas cara dan teknik mengevaluasi hasil wawancara.

Buku ini juga dilengkapai bab informasi seputar buku-buku dan kaset panduan dalam wawancara, sekolah dan pusat-pusat pelatihan untuk mendalami jurnalisme radio hingga situs-situs di internet yang memuat panduan praktis cara membuat program radio. Untuk mempermudah pembaca memahami buku, Jim Beaman juga melengkapi bukunya dengan daftar istilah teknis.

Buku setebal 235 halaman ini tentu sangat bermanfaat bagi reporter pemula atau buat para jurnalis senior yang ingin mengasah keterampilan dan kemampuan wawancara. Jelas, wawancara bukan pekerjaan sambilan. Wawancara perlu diasah terutama bagi pengelola radio siaran yang mengklaim sebagai radio berita. Terakhir, tentu saja buku ini bukan hanya ditujukan buat reporter radio tetapi juga bermanfaat bagi reporter di media cetak atau di televisi, termasuk presenter yang harus tampil prima dan mengesankan dengan seni wawancara yang bernas dan cerdas.[]

Lenteng Agung, Agustus 2002